JAYAPURA-Anggota Komisi I DPR RI perwakilan Papua, Yan Mandenas menganggap bahwa perlu pola penanganan baru yang dilakukan aparat keamanan di Papua. Pola penanganan di Papua harus terpadu dan tidak mengedepankan ego sektoral. Ini menurutnya harus diterapkan guna menekan atau mengeliminir terjadinya kekerasan bersenjata di Papua.
Yan Mandenas meminta ego sektoral dari para pemangku kebijakan sudah harus ditinggalkan. Kemudian untuk penanganan terhadap kelompok yang berseberangan, diperlukan mapping secara komprehensif. “Tujuannya melakukan klasifikasi daerah rawan konflik dan mana yang intensitasnya tinggi, rendah dan sedang kemudian melanjutkan strategi penanganan baik segi keamanan, aspek intelejen dan pertahanan,” kata Mandenas merespon kejadian di Kabupaten Nduga, Senin (18/7).
Ia berpendapat bahwa tidak semua daerah perlu ditangani dengan cara yang sama yang akhirnya masyarakat sipil jadi korban. Ini bisa lebih parah apabila ada provokasi elit politik yang berkembang dari waktu ke waktu.
Yan melihat bahwa hari ini isu DOB dan Otsus dikaitkan dengan konflik termasuk jika ada DOB atau Otsus lanjut maka orang Papua akan semakin terpinggirkan. “Saya pikir ini tidak benar sebab gubernur, wali kota dan DPR semua orang asli Papua. Makanya saya katakan ada orang yang bukan asli Papua tapi hatinya lebih dari orang Papua. Jadi kita tidak bisa mengembangkan image seperti itu di tengah masyarakat,” sindirnya.
Ia mengajak para pihak menerima kekurangan dan dan menerima kelebihan orang lain untuk sama – sama membangun Papua. “Satu saat jika orang Papua semua siap maka kita akan memimpin disemua sector dan yang lain akan mengikuti. Akan tetapi ini jangan dipaksakan. Ini ibarat kita anak baru lahir kemudian ingin langsung jalan,” tambahnya.
Lalu untuk masalah di Papua menurutnya orang Papua perlu belajar di Uni Emirat Arab dimana mereka minoritas kemudian menerima imigran dari mana saja akan tetapi kemudian mereka berkolaborasi. Dan ketika penduduk asli mampu, sekolah dan kembali memimpin disemua sector maka yang tadi memimpin akhirnya mengikuti. “Ketika itu jumlah imigran jauh lebih banyak tapi saat ini mereka balik memimpin dan kita perlu belajar,” imbuhnya. Jangan justru menganggap dengan keberadan orang luar justru menjadi ancaman sebab ini yang kadang – kadang tidak dilihat dari sisi positifnya.
“Untuk kelompok ini kami akan minta kejar tangkap dan eksekusi, tak ada toleransi buat kelompok yang melakukan kejahatan di Papua, harus dibersihkan. Pembantaian di Beoga baru selesai dan kini di Kenyam sehingga kami akan minta Panglima TNI untuk merubah kembali pendekatan keamanan di Papua dan operasi tertentu harus dilakukan,” imbuhnya. (ade/nat)
JAYAPURA-Anggota Komisi I DPR RI perwakilan Papua, Yan Mandenas menganggap bahwa perlu pola penanganan baru yang dilakukan aparat keamanan di Papua. Pola penanganan di Papua harus terpadu dan tidak mengedepankan ego sektoral. Ini menurutnya harus diterapkan guna menekan atau mengeliminir terjadinya kekerasan bersenjata di Papua.
Yan Mandenas meminta ego sektoral dari para pemangku kebijakan sudah harus ditinggalkan. Kemudian untuk penanganan terhadap kelompok yang berseberangan, diperlukan mapping secara komprehensif. “Tujuannya melakukan klasifikasi daerah rawan konflik dan mana yang intensitasnya tinggi, rendah dan sedang kemudian melanjutkan strategi penanganan baik segi keamanan, aspek intelejen dan pertahanan,” kata Mandenas merespon kejadian di Kabupaten Nduga, Senin (18/7).
Ia berpendapat bahwa tidak semua daerah perlu ditangani dengan cara yang sama yang akhirnya masyarakat sipil jadi korban. Ini bisa lebih parah apabila ada provokasi elit politik yang berkembang dari waktu ke waktu.
Yan melihat bahwa hari ini isu DOB dan Otsus dikaitkan dengan konflik termasuk jika ada DOB atau Otsus lanjut maka orang Papua akan semakin terpinggirkan. “Saya pikir ini tidak benar sebab gubernur, wali kota dan DPR semua orang asli Papua. Makanya saya katakan ada orang yang bukan asli Papua tapi hatinya lebih dari orang Papua. Jadi kita tidak bisa mengembangkan image seperti itu di tengah masyarakat,” sindirnya.
Ia mengajak para pihak menerima kekurangan dan dan menerima kelebihan orang lain untuk sama – sama membangun Papua. “Satu saat jika orang Papua semua siap maka kita akan memimpin disemua sector dan yang lain akan mengikuti. Akan tetapi ini jangan dipaksakan. Ini ibarat kita anak baru lahir kemudian ingin langsung jalan,” tambahnya.
Lalu untuk masalah di Papua menurutnya orang Papua perlu belajar di Uni Emirat Arab dimana mereka minoritas kemudian menerima imigran dari mana saja akan tetapi kemudian mereka berkolaborasi. Dan ketika penduduk asli mampu, sekolah dan kembali memimpin disemua sector maka yang tadi memimpin akhirnya mengikuti. “Ketika itu jumlah imigran jauh lebih banyak tapi saat ini mereka balik memimpin dan kita perlu belajar,” imbuhnya. Jangan justru menganggap dengan keberadan orang luar justru menjadi ancaman sebab ini yang kadang – kadang tidak dilihat dari sisi positifnya.
“Untuk kelompok ini kami akan minta kejar tangkap dan eksekusi, tak ada toleransi buat kelompok yang melakukan kejahatan di Papua, harus dibersihkan. Pembantaian di Beoga baru selesai dan kini di Kenyam sehingga kami akan minta Panglima TNI untuk merubah kembali pendekatan keamanan di Papua dan operasi tertentu harus dilakukan,” imbuhnya. (ade/nat)
