Sementara itu, Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan dikepemimpinan Prabowo, Papua membutuhkan penguatan terhadap badan yang sudah dibentuk oleh presiden saat ini (Jokowi-red).
Sebagaimana kata Frits, Papua sudah memiliki Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) dan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
“Hanya saja efektivitas kerja-kerja lembaga ini lebih bekerja pada tataran memberi masukan terhadap kebijakan pembangunan, komposisinya tidak bekerja secara khusus untuk menghentikan konflik kekerasan di tanah Papua,” kata Frits.
Menurutnya, Papua butuh badan untuk penyelesaian konflik di Papua. Pasalnya, kebijakan pembangunan sebagus apapun jika tidak menyelesaikan konflik maka korban akan terus berjatuhan. Papua butuh legacy untuk lembaga penyelesaian konflik kekerasan di Papua.
“Dimana komposisinya harus memiliki kualifikasi pengalaman dan kemampuan untuk bekerja dan bertanggungjawab kepada presiden,” bebernya.
“Papua butuh lembaga yang memiliki mandat untuk bekerja dalam rangka menyelesaikan konflik, terutama konflik kekerasan bersenjata dan konflik politik. Saya percaya Prabowo punya tanggung jawab moral untuk memperbaiki citranya, dan berusaha menyelesaikan konflik di Papua,” tutup Frits. (fia/ade).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Sementara itu, Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan dikepemimpinan Prabowo, Papua membutuhkan penguatan terhadap badan yang sudah dibentuk oleh presiden saat ini (Jokowi-red).
Sebagaimana kata Frits, Papua sudah memiliki Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) dan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
“Hanya saja efektivitas kerja-kerja lembaga ini lebih bekerja pada tataran memberi masukan terhadap kebijakan pembangunan, komposisinya tidak bekerja secara khusus untuk menghentikan konflik kekerasan di tanah Papua,” kata Frits.
Menurutnya, Papua butuh badan untuk penyelesaian konflik di Papua. Pasalnya, kebijakan pembangunan sebagus apapun jika tidak menyelesaikan konflik maka korban akan terus berjatuhan. Papua butuh legacy untuk lembaga penyelesaian konflik kekerasan di Papua.
“Dimana komposisinya harus memiliki kualifikasi pengalaman dan kemampuan untuk bekerja dan bertanggungjawab kepada presiden,” bebernya.
“Papua butuh lembaga yang memiliki mandat untuk bekerja dalam rangka menyelesaikan konflik, terutama konflik kekerasan bersenjata dan konflik politik. Saya percaya Prabowo punya tanggung jawab moral untuk memperbaiki citranya, dan berusaha menyelesaikan konflik di Papua,” tutup Frits. (fia/ade).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
