JAYAPURA – Sebanyak 58 tokoh yang dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto dua diantaranya berasal dari Tanah Papua. Dari beberapa tokoh yang diundang di kediaman mantan Danjen Kopassus ini, ada nama Ribka Haluk dan Natalius Pigai.
Meski belum diketahui apa tugas yang diberikan namun namun diharapkan keduanya bisa memperjuangkan aspirasi terkait permasalahan di Tanah Papua.
“Kita berharap ada representasi dari Papua, dan nantinya bisa menyampaikan aspirasi terkait permasalahan di Papua dengan lebih jelas dan tepat. Juga merumuskan penyelesaian masalah di Papua,” kata Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar, Rabu (16/10).
Disinggung apa yang dibutuhkan Papua saat ini, Anum menyampaikan bahwa pemerintah pastinya memiliki banyak referensi dari pemerintahan sebelumnya. Seperti tuntutan untuk adanya tata kelola pemerintahan yang efektif di seluruh tanah Papua, pemenuhan hak-hak dasar OAP dan lainnya.
“Termasuk penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM serta perlindungan terhadap hutan, sumber daya alam, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Papua,” kata Anum.
JAYAPURA – Sebanyak 58 tokoh yang dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto dua diantaranya berasal dari Tanah Papua. Dari beberapa tokoh yang diundang di kediaman mantan Danjen Kopassus ini, ada nama Ribka Haluk dan Natalius Pigai.
Meski belum diketahui apa tugas yang diberikan namun namun diharapkan keduanya bisa memperjuangkan aspirasi terkait permasalahan di Tanah Papua.
“Kita berharap ada representasi dari Papua, dan nantinya bisa menyampaikan aspirasi terkait permasalahan di Papua dengan lebih jelas dan tepat. Juga merumuskan penyelesaian masalah di Papua,” kata Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar, Rabu (16/10).
Disinggung apa yang dibutuhkan Papua saat ini, Anum menyampaikan bahwa pemerintah pastinya memiliki banyak referensi dari pemerintahan sebelumnya. Seperti tuntutan untuk adanya tata kelola pemerintahan yang efektif di seluruh tanah Papua, pemenuhan hak-hak dasar OAP dan lainnya.
“Termasuk penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM serta perlindungan terhadap hutan, sumber daya alam, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Papua,” kata Anum.
