Muhammad Musaad (FOTO: Yohana/Cepos)
JAYAPYRA – Pemerintah Provinsi Papua memiliki satu visi yaitu membentuk pemerintahan yang baik berbasis data. Dalam hal menciptakan kekuatan pengendalian pembangunan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad menjelaskan, misi Pemerintah Provinsi Papua adalah menjadikan Papua sebagai provinsi yang berbasis data.
“Dengan menjadikan Papua sebagai provinsi berbasis data, maka menciptakan kekuatan pengendalian bagi pembangunan Papua. Untuk itu sejak tahun 2013 Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sudah berkomitmen jadikan Papua provinsi berbasis data,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (16/11).
Diakuinya, menata data dapat merupakan sesuatu yang sangat penting dalam merencanakan memutuskan kebijakan pemerintah sejak 2013 dan itu sudah direncanakan di 2015, Pemerintah Provinsi Papua sudah mulai membuat yang namanya pusat data.
“Masalah data ini bukan bisa-bisa saja jadi hal yang paling utama bagi kita. Tidak mungkin dapat merencanakan suatu pembangunan dengan baik tanpa dilandasi dengan data yang akurat,” terangnya.
Lanjutnya, misi gubernur Papua juga sejalan dengan kebijakan nasional satu data Indonesia. Namun untuk Papua sudah dimulai sejak tahun 2013.(ana/ary)
Muhammad Musaad (FOTO: Yohana/Cepos)
JAYAPYRA – Pemerintah Provinsi Papua memiliki satu visi yaitu membentuk pemerintahan yang baik berbasis data. Dalam hal menciptakan kekuatan pengendalian pembangunan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad menjelaskan, misi Pemerintah Provinsi Papua adalah menjadikan Papua sebagai provinsi yang berbasis data.
“Dengan menjadikan Papua sebagai provinsi berbasis data, maka menciptakan kekuatan pengendalian bagi pembangunan Papua. Untuk itu sejak tahun 2013 Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sudah berkomitmen jadikan Papua provinsi berbasis data,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (16/11).
Diakuinya, menata data dapat merupakan sesuatu yang sangat penting dalam merencanakan memutuskan kebijakan pemerintah sejak 2013 dan itu sudah direncanakan di 2015, Pemerintah Provinsi Papua sudah mulai membuat yang namanya pusat data.
“Masalah data ini bukan bisa-bisa saja jadi hal yang paling utama bagi kita. Tidak mungkin dapat merencanakan suatu pembangunan dengan baik tanpa dilandasi dengan data yang akurat,” terangnya.
Lanjutnya, misi gubernur Papua juga sejalan dengan kebijakan nasional satu data Indonesia. Namun untuk Papua sudah dimulai sejak tahun 2013.(ana/ary)
