Sementara itu, aksi mogok masal yang dilakukan sopir angkutan perkotaan (angkot) Kota Jayapura, tersebut berimbas pada kebutuhan masyarakat.
Bagaimana tidak, akibat aksi mogok tersebut banyak dari mereka yang merasa dirugikan akibat mogok tersebut.
Seperti yang disampaikan Mathius (57), kepada Cenderawasih pos, di Abepura, Ia terpaksa kehilangan pekerjaan lantaran tidak mendapatkan transporasi.
Padahal sejak pagi jam 07.00 WIT, Mathius sudah menunggu angkot di Gapura USTJ Jayapura, tapi sayang hingga siang jam 11.30 WIT, tidak ada satupun angkot yang melintasi wilayah tersebut.
“Gara gara tidak ada angkot, jadinya saya tidak masuk kerja,” ungkap Mathius kepada Cenderawasih Pos kemarin.
Mathius pun merasa kecewa, sebab menururtnya tuntutan sopir angkot tersebut sangat tidak relevan. Karena menurutnya tidak semua masyarakat di Kota Jayapura memiliki aplikasi untuk pemesanan transporasi online.
“Saya sendiri tidak tau pakai aplikasi untuk pemesanan taksi online, bahkan mungkin bukan cuma saya, sehingga masih banyak masyarakat di Kota Jayapura yang menggunakan angkot,” bebernya.
Sehingga menurutnya keberadan transportasi online, tidak merugikan transportasi konvensional. “Sebenarnya, Tuhan sudah mengatur rezeki kita masing-masing, jadi tidak perlu khawatir,” ujarnya.
Sehingga menurutnya, sopir angkot tidak perlu merasa bersaing dengan kehadiran transportasi online, sebab sebagian besar masyarakat masih memilih transportasi konvensional untuk beraktivitas.
“Ada cara lain, selain aksi mogok. Karena kalau mogok begini kasihan kita yang tidak tahu pakai aplikasi online, tidak bisa pergi kerja,” tuturnya.
Dia pun mengatakan kalaupun transportasi konvensional merasa dirugikan dengan keberadaan transportasi online, harusnya bukan dengan cara aksi mogok masal seperti itu.
“Kenapa harus mogok, ada cara lain untuk menyampaikan aspirasi, daripada merugikan banyak orang,” imbuhnya.
Dengan perosalan tersebut dia pun meminta kepada pemerintah agar, merespon atas tuntutan transportasi konvensional tersebut, dengan memberikan solusi.
“Pemerintah juga, jangan acuh dengan persoalan ini, harusnya mereka bisa mengatur sehingga keberadaan transportasi online dengan konvensional tidak saling merugikan satu sama lain, kami harap masalah ini segera diselesaikan,” pungkasnya. (rel/fia/wen)
