JAYAPURA-Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali berulah di Kabupaten Puncak. Sebuah helikopter Bell 206 L1 milik PT. Intan Angkasa Air Service ditembak saat terbang di atas Kampung Olenki, Distrik Ilaga Utara, Puncak, Papua, Rabu (16/10).
Helikopter tersebut ditembak pada saat berada di ketinggian 8.500 feet atau 2.590 meter dari permukaan laut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam penembakan tersebut, pilot dan penumpang dinyatakan selamat.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal saat dikonfirmasi membenarkan penembakan terhadap helikopter di Kabupaten Puncak. Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam penembakan itu.
“Kejadian pukul 09.20 WIT. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut,” ucap Kamal dalam keterangan persnya kepada wartawan di Media Center Polda Papua, Rabu (16/10).
Ia menjelaskan, helikopter yang diterbangkan oleh Pilot asal Rumania, Dan Cristian Munteanu (47) lepas landas dari Bandara Mozes Kilangin Mimika menuju Distrik Ilaga Utara sekira pukul 09.30 WIT. Helikopter membawa bahan makanan dan seorang pekerja pembangunan Tower Jaringan BTS B6, Agung Dedi Hidayat (27).
Namun lanjut Kamal, saat melintas di atas Kampung Olenki, Distrik Ilaga Timur, Kabupaten Puncak. Helikopter diberondong tembakan oleh kelompok kriminal bersenjata. Beruntung peluru hanya mengenai pintu bawah kiri heli hingga tembus kaca depan.
“Ada tiga tembakan mengenai pintu bawah sebalah kiri tembus kaca depan helikopter, namun tidak mengenai penumpang maupun pilot. Helikopter telah mendarat selamat di Bandara Ilaga, Puncak,” terangnya.
Kamal menegaskan, tim gabungan masih melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan ini. Namun pihaknya menduga pelaku penembakan merupakan kelompok Lekagak Telenggen. “Masih diselidiki, dugaan ulah kelompok Lekagak Telenggen,” ungkapnya.
Pasca kejadian tersebut lanjut Kamal, helikopter langsung kembali ke Bandara Mozes Kilangin Mimika bersama pilot dan penumpang yang sama.
“Setelah melaporkan kejadian ke Mapolsek Ilaga, pilot dan penumpang telah kembali ke Mimika dengan menggunakan helikopter tersebut karena masih dianggap layak terbang,” imbuhnya.
Secara terpisah Kapolres Puncak Jaya AKBP Ary Purwanto mengatakan, situasi di wilayah hukumnya saat ini kondusif. Dimana aktivitas masyarakat, perekonomian dan pendidikan berjalan sebagaimana biasa.
“Situasi sudah kondusif, pihak kepolisian akan mengamankan setiap objek vital seperti bandara dan lapangan terbang yang ada di puncak dan Puncak Jaya,” pungkasnya. (fia/nat)
*KMSP Beberkan Data Pelanggaran Pasca Aksi Tolak Rasisme
JAYAPURA-Koalisi Masyarakat Sipil Papua (KMSP) Untuk Semua (Ko Masi Papua) meminta agar pemerintah pusat segera menyelesaikan konflik Papua secara komprehensif dan bermartabat.
Permintaan ini merupakan salah satu dari sejumlah permintaan yang disampaikan KMSP Ko Masi Papua saat menggelar jumpa pers, Selasa (17/9) di Sekretariat ALDP Padang Bulan Jayapura, (data lengkap lihat grafis).
Ketua Koalisi KMSP, Sam Awom mengatakan bahwa Satu bulan pasca gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di tanah Papua. Publik masih mempertanyakan kejelasan terkait adanya korban luka dan jiwa.
“Atas peristiwa tersebut pada 2 September 2019 lalu, Polda Papua telah merilis sejumlah kerusakan pasca demonstrasi tanggal 29 Agustus di Jayapura,”ujar Sam kepada awak media.
Diakuinya dalam rilis tersebut disebutkan setidaknya 15 unit perbankan yang dirusak, 7 unit pos polisi yang dirusak dan dibakar. Selanjutnya 24 unit kios dan toko yang dirusak dan dibakar. Terdapat 33 unit kendaraan roda dua dan 36 kendaraan roda empat yang dirusak dan dibakar.
“Kepolisian bekerja dengan cepat dalam merilis data kerugian material. Tetapi masyarakat tidak tahu berapa banyak korban luka dan jiwa. Terutama dengan adanya beberapa aksi sweeping yang dilakukan kelompok masyarakat tertentu,”jelasnya.
Pihaknya mengakui bahwa hal ini menegaskan adanya upaya pembatasan informasi yang secara sengaja dilakukan. Dan ini merupakan bentuk diskriminasi dan rasisme yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan.
Oleh Karena itu, Koalisi Masyarakat Papua untuk semua (selanjutnya disebut Koalisi) telah melakukan investigasi independen sebagai mekanisme kontrol (check and balances) atas monopoli informasi oleh institusi negara.
Berdasarkan temuan Koalisi, pada tanggal 29 Agustus, ada 3 warga sipil yang tertembak. Dua warga terkena peluru nyasar saat massa aksi demonstrasi di Expo Waena, 1 warga lainnya tertembak di Abepura, pasca aksi demo.
Selain itu, Koalisi menemukan adanya aksi sweeping yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu pada tanggal 30 Agustus. Akibatnya, setidaknya 9 orang mengalami luka berat dan ringan karena senjata tajam. Sedangkan 1 orang pemuda meninggal dunia.
Pada tanggal 1 September 2019 juga telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap penghuni Asrama Mahasiswa Nayak I Kamkey, Abepura. Akibatnya, sebanyak 19 orang menjadi korban (17 orang mengalami luka karena lemparan batu dan senjata tajam, 1 orang meninggal karena tertembak dan 1 orang lain terluka karena tembakan.
Koalisi juga mengakui telah menemukan setidaknya 8 orang masyarakat sipil dan 1 anggota TNI meninggal dunia dalam aksi demonstrasi di Deiyai pada tanggal 28 Agustus. Selanjutnya, 17 orang mendapatkan kekerasan fisik dan 2 orang luka karena tembakan aparat.
Sampai saat ini, aparat menurutnya masih terus melakukan penyisiran dan masyarakat masih mengalami intimidasi dan teror.
Korban tembak, luka, dan kekerasan fisik juga ditemukan di Timika dan Fakfak.
Berdasarkan investigasi Koalisi, 2 orang tertembak dan setidaknya 18 orang mengalami kekerasan fisik di Timika pada tanggal 21 Agustus. Sedangkan di Fakfak, pada hari yang sama, 1 orang terkena luka tikam, 1 orang terkena lemparan batu dan 1 orang terkena peluru nyasar.
“Sayangnya upaya pengungkapan pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku belum dapat diketahui oleh publik. Padahal pihak Kepolisian secara agresif terus melakukan penangkapan terhadap mereka yang diduga sebagai provokator demonstrasi,”bebernya.
Selain melakukan investigasi terkait berbagai peristiwa pasca demo melawan rasisme, Koalisi juga mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat Sipil-Papua Untuk Semua (selanjutnya disingkat Posko Ko Masi Papua) pada 9 September 2019.
“Inisiatif ini lahir untuk mendapatkan data yang kuat dan valid terkait berbagai laporan masyarakat dengan maraknya intimidasi dan teror,”bebernya.
Dimana seminggu pasca pendiriannya, Posko Ko Masi Papua terus menerima pengaduan dari masyarakat. Per tanggal 14 September, tim posko telah menerima 26 laporan. Diantaranya terkait dengan penangkapan di luar prosedur hukum, intimidasi dan teror sampai pada laporan hilangnya seorang anggota masyarakat pasca aksi demonstrasi. Pengaduan yang masuk berasal dari beberapa kota di Papua dan Papua Barat.
Koalisi memperkirakan pengaduan akan terus meningkat seiring dengan intensnya aksi penyisiran dan penangkapan yang terus dilakukan oleh aparat. Karena itu Koalisi meminta korban maupun keluarga korban untuk dapat melapor, baik mereka yang mendapat intimidasi, teror, salah tangkap hingga kekerasan fisik.
Laporan masyarakat ini sangat penting dalam membangun narasi alternatif bagi pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi para korban.
Koalisi juga mengaku menaruh perhatian pada penangkapan sewenang-wenang yang sedang dilakukan di Papua dan Papua Barat.
Menurut data Koalisi, sudah ada 99 yang ditetapkan tersangka. Di Jayapura ada 39 orang, Kabupaten Timika : 8 orang, Kabupaten Deiyai : 16 orang, Kabupaten Manokwari : 19 orang dan Kota Sorong : 14 orang, fak-fak 3 orang.
Hanya dalam waktu satu bulan, sudah ada 96 tersangka di Papua dan Papua Barat. Akan tetapi penangkapan dalam jumlah besar ini tidak prosedural dan imparsial.
Bahkan Koalisi menemukan pola penegakkan hukum yang tidak proporsional, dengan ketiadaan surat perintah penangkapan dan tembusannya kepada keluarga, adanya penyiksaan, pelanggaran hak atas bantuan hukum hingga dugaan salah tangkap.
Pihakya menjelaskan bahwa aksi penyisiran, intimidasi, teror dan penangkapan yang terus dilakukan oleh aparat seakan bertentangan dengan narasi ‘kondusif’ yang terus disampaikan oleh negara dan instrumennya.
Selain itu juga bagian dari kegagalan lain negara dalam memberikan rasa aman terbukti dengan kepulangan ribuan mahasiswa dari berbagai kota studi ke Papua.
Banyak laporan yang diterima Koalisi terkait perlakuan rasis, intimidasi maupun teror yang mereka terima pasca demonstrasi anti rasisme. Tetapi juga karena ketakutan yang dialami oleh keluarga mereka.
Keberadaan mahasiswa ini menunjukkan bahwa persepsi ‘aman’ dan ‘kondusif’ seperti yang dinarasikan negara, tidak menjadi pengalaman kolektif. Pemerintah harus memastikan hak mereka untuk tetap melanjutkan pendidikan tetapi juga jaminan atas keamanan mereka.
Koalisi mendesak Pemerintah pusat, pemda provinsi Papua dan Papua Barat, maupun pemerintah kabupaten dan kota untuk bertanggung jawab secara penuh atas nasib ribuan mahasiswa tersebut.
“Mereka adalah korban dan tidak boleh dijadikan beban apalagi diabaikan hak nya untuk mendapatkan akses pendidikan. Karena kepulangan mahasiswa merefleksikan kegagalan negara dan instrumentnya dalam memastikan keamanan setiap warganya tanpa terkecuali,”paparnya.(kim/nat)
