Thursday, May 9, 2024
25.7 C
Jayapura

Jelang Pilkada, 11 Kabupaten Punya Titik Kerawanan

* Polri Harus Netral, Penggunaan Senjata Sesuai SOP

JAYAPURA- Berbagai kesiapan dilakukan Polda Papua, KPU dan Bawaslu menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 11 Kabupatean yang akan diselenggarakan pada Desember di Provinsi Papua. 

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. AM Kamal menyampaikan Polda Papua telah melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu Papua. Untuk menyiapkan segala sesuatunya yang nantinya dilaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawalan terhadap proses pelaksanaan Pilkada yang kali ini berbeda dengan  tahun sebelumnya.

ANTI ANARKIS: Personel Brimob Kompi 1 Batalyon C Pelopor Biak latih kemampuan anti anarkis dalam rangka persiapan pengamanan Pilkada, Kamis (16/7) ( FOTO: Humas Polda Papua for Cepos)

“Tahapan-tahapan selalu dikawal dan dikomunikasikan agar permasalahan sekecil apapun dapat diselesaikan dengan baik, sehingga proses pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan baik,” ucap Kamal saat Dialog Interaktif  Polisi menyapa sukseskan Pilkada di tanah Papua di Ruang Media Center Bid Humas Polda Papua, Kamis (16/7).

Dikatakan, dari 11 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada, mempunyai titik kerawanan  yang berbeda-beda. Pihaknya telah memerintahkan Kapolres dan jajaran akan selalu memberikan pengawalan dan pendampingan pelaksanaan Pilkada bersama dengan Forkopimda dalam proses demokrasi di Papua.

“Kita sudah melaksanakan mapping terhadap hambatan dan gangguan di 11 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan. Apa yang sudah disosialisasikan oleh Gakkumdu, Bawaslu harus kita laksanakan dengan baik sehingga tidak ada yang menjadi korban,” paparnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay mengatakan di tengah pandemi Covid-19, persiapan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan. Ada beberapa tahapan yang saat ini KPU laksanakan yakni rekrutmen PPD, PPS, PPDP.

 Theodorus mengingatkan masyarakat di 11 kabupaten yang mengikuti Pilkada untuk mendaftarkan diri ke petugas PPDP yang datang ke rumah guna melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih.

“Saya meminta kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di 11 Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada. KPU sedang melakukan pencocokan, masyarakat diharapkan memberikan informasi yang benar kepada petugas kami untuk mengisi data tersebut,” pintanya.

Baca Juga :  Wagub Positif, Anggota DPRD Rapid Test Massal

Di tempat yang sama, Komisioner Bawaslu Papua, Ronald Manoach mengaku untuk menginventarisasi potensi yang dianggap sanksi pelanggaran, pihaknya sudah menyampaikan sampai di tingkat bawah untuk mengarsipkan semua potensi pelanggaran pada saat penetapan calon. Sehingga menjadi referensi untuk melakukan penindakan apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran.

“Kami tidak hanya fokus pada bagian tersebut. Karena instrumen pengawasan kami adalah mengusut untuk melaksanakan pencegahan secara maksimal. Perlu dipahami bahwa Bawaslu bukan menindak tapi kami memaksimalkan pencegahan. Kami bersinergi dengan Kepolisian, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan kami membuat program kontekstual. Dalam waktu dekat kami akan mencanangkan kampung bebas politik uang,” paparnya.

Tak ingin Pilkada memakan korban, Bawaslu menurut Ronald melakukan sosialisasi dalam bentuk Parapara Bawaslu, kepala suku mitra Bawaslu. Hal ini karena Bawaslu melihat rakyat dalam setiap proses Pilkada sering menjadi korban, ataupun pemilih pemula yang masih belum memahami cara berdemokrasi terjebak dalam politik praktis.

Adapun hal penting diperhatikan titik rawan adalah Kabupaten Nabire. Namun, kabupaten lainnya juga dianggap rawan. Untuk itu, pihaknya tidak mengabaikan kabupaten yang lainnya.

“Kita bersinergi untuk menjaga potensi-potensi kerawanan yang terjadi di 11 kabupaten ini. Kita sudah diskusikan dengan Kepolisian akan memaksimalkan keamanan. Apabila hasil dari penetapan ada yang TMS bisa terjadi gejolak. Kita bisa mengantisipasi bersama untuk mencegah,” kata Ronald. 

Ronald juga mengajak masyarakat beserta para calon kandidat, baik perseorangan maupun diusung partai politik, untuk menyukseskan Pilkada dengan berjalan sesuai aturan. 

Sementara itu, jelang Pilkada yang akan diselenggarakan pada Desember 2020 dan perhelatan PON 2021, Personel Brimob Kompi 1 Batalyon C Pelopor Biak melakukan latihan kemampuan anti anarkis. Sementara di Boven Digoel, Karo Ops Polda Papua dan Kabid Propam Polda Papua laksanakan asistensi kesiapan pengamanan Pilkada, Kamis (16/7).

Baca Juga :  Terduga Teroris Incar Uskup Agung Merauke

Karo Ops Polda Papua Kombespol Gatot Hariwibowo mengingatkan kepada anggota untuk mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dari yang kecil dan besar. Serta mendata dari sekarang, peran anggota yang tinggal di luar asrama bersama masyarakat untuk mengemban fungsi Bhabhinkamtibmas di sekitar lingkungan tempat tinggal.

“Kesiapan pengamanan anggota dalam Sispam kota untuk segera dilatihkan. Terutama satuan fungsi reserse sebagai tindak lanjut penegakan hukum di lapangan,” ucap Gatot didampingi Kabid Propam Kombes F.Sanchaes Napitulu saat kegiatan asistensi kesiapan Pengamanan Pilkada di Aula Polres Boven Digoel.

Ia juga mengingatkan agar personel saat pengamanan TPS ada perwira pengendali harus berperan aktif mengarahkan hal – hal yang terjadi di wilayah, serta harus dilaporkan sehingga ada penanganan cepat dan tepat

Sementara itu, Kabid Propam Polda Papua Kombes F.Sanchaes Napitulu mengingatkan anggota untuk selalu waspada selama kegiatan serta melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada.

“Sebagai anggota Polri, saya tegaskan untuk netral. Anggota di lapangan harus jelas dalam penggunan Senpi dan harus berhati-hati sesuai SOP. Jaga jari dalam bermedia sosial. Risiko tanggung sendiri bila ketahuan karena kita ada Patroli Cyber,” bebernya.

Secara terpisah, Wakil Komandan Kompi 1 Batalyon C Pelopor Iptu Yakobus Patymusen mengatakan, sebagai prajurit bhyangkara terutama Brigade Mobile (Brimob) harus siap dengan kemampuan fungsi Brimob. 

“Latihan anti anarkis ini guna menjaga apabila ada gangguan-gangguan Kamtibmas atau demo yang berintensitas tinggi, atau sudah melakukan anarkis, dan pada saat itulah team Anti Anarkis Brimob masuk,” jelasnya.

Dirinya berharap prajurit tetap semangat dalam latihan supaya ada bekal di kemudian hari. “Tetap semngat menjalankan perintah ini walaupun sedang dihadapi oleh situasi pandemi Covid-19 yang kita hadapi bersama,” tegasnya. 

Dalam latihan  pihaknya tetap memperhatikan protokoler kesehatan seperti cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker saat latihan. 

“Terima kasih banyak atas kesiapan dan loyalitas kepada seluruh prajurit Brimob terkhusus Brimob Biak. Saya akan memerintahkan kepada bintara latihan agar meningkatkan latihan pada prajurit agar siap selalu. Sseperti motto yang ada pada satuan Brimob “Tiada Hari Tanpa Latihan,” pungkasnya. (fia/nat) 

* Polri Harus Netral, Penggunaan Senjata Sesuai SOP

JAYAPURA- Berbagai kesiapan dilakukan Polda Papua, KPU dan Bawaslu menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 11 Kabupatean yang akan diselenggarakan pada Desember di Provinsi Papua. 

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. AM Kamal menyampaikan Polda Papua telah melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu Papua. Untuk menyiapkan segala sesuatunya yang nantinya dilaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawalan terhadap proses pelaksanaan Pilkada yang kali ini berbeda dengan  tahun sebelumnya.

ANTI ANARKIS: Personel Brimob Kompi 1 Batalyon C Pelopor Biak latih kemampuan anti anarkis dalam rangka persiapan pengamanan Pilkada, Kamis (16/7) ( FOTO: Humas Polda Papua for Cepos)

“Tahapan-tahapan selalu dikawal dan dikomunikasikan agar permasalahan sekecil apapun dapat diselesaikan dengan baik, sehingga proses pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan baik,” ucap Kamal saat Dialog Interaktif  Polisi menyapa sukseskan Pilkada di tanah Papua di Ruang Media Center Bid Humas Polda Papua, Kamis (16/7).

Dikatakan, dari 11 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada, mempunyai titik kerawanan  yang berbeda-beda. Pihaknya telah memerintahkan Kapolres dan jajaran akan selalu memberikan pengawalan dan pendampingan pelaksanaan Pilkada bersama dengan Forkopimda dalam proses demokrasi di Papua.

“Kita sudah melaksanakan mapping terhadap hambatan dan gangguan di 11 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan. Apa yang sudah disosialisasikan oleh Gakkumdu, Bawaslu harus kita laksanakan dengan baik sehingga tidak ada yang menjadi korban,” paparnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay mengatakan di tengah pandemi Covid-19, persiapan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan. Ada beberapa tahapan yang saat ini KPU laksanakan yakni rekrutmen PPD, PPS, PPDP.

 Theodorus mengingatkan masyarakat di 11 kabupaten yang mengikuti Pilkada untuk mendaftarkan diri ke petugas PPDP yang datang ke rumah guna melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih.

“Saya meminta kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di 11 Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada. KPU sedang melakukan pencocokan, masyarakat diharapkan memberikan informasi yang benar kepada petugas kami untuk mengisi data tersebut,” pintanya.

Baca Juga :  Satgas Tindak Damai Cartenz Gencarkan Patroli di Distrik Kiwirok

Di tempat yang sama, Komisioner Bawaslu Papua, Ronald Manoach mengaku untuk menginventarisasi potensi yang dianggap sanksi pelanggaran, pihaknya sudah menyampaikan sampai di tingkat bawah untuk mengarsipkan semua potensi pelanggaran pada saat penetapan calon. Sehingga menjadi referensi untuk melakukan penindakan apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran.

“Kami tidak hanya fokus pada bagian tersebut. Karena instrumen pengawasan kami adalah mengusut untuk melaksanakan pencegahan secara maksimal. Perlu dipahami bahwa Bawaslu bukan menindak tapi kami memaksimalkan pencegahan. Kami bersinergi dengan Kepolisian, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan kami membuat program kontekstual. Dalam waktu dekat kami akan mencanangkan kampung bebas politik uang,” paparnya.

Tak ingin Pilkada memakan korban, Bawaslu menurut Ronald melakukan sosialisasi dalam bentuk Parapara Bawaslu, kepala suku mitra Bawaslu. Hal ini karena Bawaslu melihat rakyat dalam setiap proses Pilkada sering menjadi korban, ataupun pemilih pemula yang masih belum memahami cara berdemokrasi terjebak dalam politik praktis.

Adapun hal penting diperhatikan titik rawan adalah Kabupaten Nabire. Namun, kabupaten lainnya juga dianggap rawan. Untuk itu, pihaknya tidak mengabaikan kabupaten yang lainnya.

“Kita bersinergi untuk menjaga potensi-potensi kerawanan yang terjadi di 11 kabupaten ini. Kita sudah diskusikan dengan Kepolisian akan memaksimalkan keamanan. Apabila hasil dari penetapan ada yang TMS bisa terjadi gejolak. Kita bisa mengantisipasi bersama untuk mencegah,” kata Ronald. 

Ronald juga mengajak masyarakat beserta para calon kandidat, baik perseorangan maupun diusung partai politik, untuk menyukseskan Pilkada dengan berjalan sesuai aturan. 

Sementara itu, jelang Pilkada yang akan diselenggarakan pada Desember 2020 dan perhelatan PON 2021, Personel Brimob Kompi 1 Batalyon C Pelopor Biak melakukan latihan kemampuan anti anarkis. Sementara di Boven Digoel, Karo Ops Polda Papua dan Kabid Propam Polda Papua laksanakan asistensi kesiapan pengamanan Pilkada, Kamis (16/7).

Baca Juga :  DOB Harus Bawa Kesejahtraan Masyarakat Papua 

Karo Ops Polda Papua Kombespol Gatot Hariwibowo mengingatkan kepada anggota untuk mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dari yang kecil dan besar. Serta mendata dari sekarang, peran anggota yang tinggal di luar asrama bersama masyarakat untuk mengemban fungsi Bhabhinkamtibmas di sekitar lingkungan tempat tinggal.

“Kesiapan pengamanan anggota dalam Sispam kota untuk segera dilatihkan. Terutama satuan fungsi reserse sebagai tindak lanjut penegakan hukum di lapangan,” ucap Gatot didampingi Kabid Propam Kombes F.Sanchaes Napitulu saat kegiatan asistensi kesiapan Pengamanan Pilkada di Aula Polres Boven Digoel.

Ia juga mengingatkan agar personel saat pengamanan TPS ada perwira pengendali harus berperan aktif mengarahkan hal – hal yang terjadi di wilayah, serta harus dilaporkan sehingga ada penanganan cepat dan tepat

Sementara itu, Kabid Propam Polda Papua Kombes F.Sanchaes Napitulu mengingatkan anggota untuk selalu waspada selama kegiatan serta melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada.

“Sebagai anggota Polri, saya tegaskan untuk netral. Anggota di lapangan harus jelas dalam penggunan Senpi dan harus berhati-hati sesuai SOP. Jaga jari dalam bermedia sosial. Risiko tanggung sendiri bila ketahuan karena kita ada Patroli Cyber,” bebernya.

Secara terpisah, Wakil Komandan Kompi 1 Batalyon C Pelopor Iptu Yakobus Patymusen mengatakan, sebagai prajurit bhyangkara terutama Brigade Mobile (Brimob) harus siap dengan kemampuan fungsi Brimob. 

“Latihan anti anarkis ini guna menjaga apabila ada gangguan-gangguan Kamtibmas atau demo yang berintensitas tinggi, atau sudah melakukan anarkis, dan pada saat itulah team Anti Anarkis Brimob masuk,” jelasnya.

Dirinya berharap prajurit tetap semangat dalam latihan supaya ada bekal di kemudian hari. “Tetap semngat menjalankan perintah ini walaupun sedang dihadapi oleh situasi pandemi Covid-19 yang kita hadapi bersama,” tegasnya. 

Dalam latihan  pihaknya tetap memperhatikan protokoler kesehatan seperti cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker saat latihan. 

“Terima kasih banyak atas kesiapan dan loyalitas kepada seluruh prajurit Brimob terkhusus Brimob Biak. Saya akan memerintahkan kepada bintara latihan agar meningkatkan latihan pada prajurit agar siap selalu. Sseperti motto yang ada pada satuan Brimob “Tiada Hari Tanpa Latihan,” pungkasnya. (fia/nat) 

Berita Terbaru

Artikel Lainnya