JAYAPURA- Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., menyebutkan bahwa pemerintah pusat dapat meminta pemerintah daerah untuk memfasilitasi tokoh-tokoh Papua bertemu Presiden RI, Ir. Joko Widodo. Sehingga persiapannya lebih matang, termasuk apa yang dibicarakan kedua pihak benar-benar menyentuh akar persoalan.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Enembe menanggapi pernyataan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, terkait 61 tokoh Papua yang bertemu Presiden Joko Widodo, Selasa (10/9) lalu. Wiranto menyebutkan 61 orang itu telah disaring dan benar-benar merupakan tokoh masyarakat.
Sementara di sisi lain, Gubernur Enembe mempertanyakan kapasitas 61 orang tersebut. Karena keterlibatan mereka terkesan dilakukan secara diam-diam. Selain itu, 61 orang tersebut sama sekali tidak menyampaikan persoalan yang terjadi di Papua. Melainkan menyampaikan hal-hal yang sangat tidak substansial. Seperti halnya pembangunan Istana Presiden di Papua, pemekaran provinsi, hingga penempatan jabatan eselon I dan II di tingkat kementerian dan lembaga.
“Jika kemarin mereka menyampaikan akar persoalan Papua, kita terima. Mereka lupa bagaimana ratusan ribu orang Papua telah mati karena persoalan Papua ini. Menyelesaikan persoalan Papua ini bukan hal mudah,” kata Gubernur Lukas Enembedalam official press release, Sabtu (15/9) lalu.
Menurut Enembe, pertemuan antara pemerintah pusat dan 61 orang Papua tersebut bukan saja tidak jelas. Namun juga bukanlah sebuah solusi yang bijak, melainkan dilakukan untuk kepentingan tertentu.
“Saya menduga pertemuan itu dilakukan untuk kebutuhan diplomasi Indonesia di luar negeri saja, yang mana untuk digunakan para duta besar (dubes) dalam menjelaskan situasi dan kondisi Papua kepada pemerintah di mana mereka bertugas,” sambungnya.
Pada dasarnya, Gubernur Enembe meminta pemerintah pusat bijak dalam mencari solusi perihal Papua. Penyelesaian masalah Papua tidak bisa diselesaikan secara parsial tanpa melihat akar persoalan. Demikian juga aktor-aktor yang dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan ini seharusnya memiliki kapasitas yang jelas dan mewakili seluruh komponen rakyat Papua.
“Papua ini ada pemerintahan daerahnya. Jika presiden ingin bertemu dengan tokoh-tokoh Papua, libatkan pemerintah daerah. Di sini adapula Forkompimda, dalam hal ini Gubernur, Pangdam, Kapolda, DPR dan MRP, baik Papua maupun Papua Barat. Adapula Ketua-Ketua Sinode Gereja, sehingga bukan jangan melibatkan sembarangan orang dengan kapasitas yang tidak jelas,” tambahnya lagi. (gr/oel/nat)
