WAMENA– Masuknya anggota TNI non organik ke Distrik Ibele Kabupaten Jayawijaya sejak Juni menuai penolakan dari masyarakat Ibele. Aspirasi itu kemudian disampaikan ke DPRK Jayawijaya karena merasa tidak nyaman.
Dalam pertemuan yang dimediasi Ketua Komis A DPRK Jayawijaya Yusuf Hubi, S.IP mempertemukan sejumlah tokoh masyarakat Distrik Ibele, Pemerintah daerah, Kodim 1702/ Jayawijaya, serta Polres Jayawijaya, dimana masyarakat bersepakat untuk menolak kehadiran TNI Non Organik di wilayah tersebut.
“Jadi sudah ada kesepakatan untuk warga menolak kehadiran anggota non organik di Distrik Ibele karena warga merasa terganggu, oleh karena itu diberikan waktu seminggu kepada Kodim 1702/ Jayawijaya untuk melakukan koordinasi,”ungkapnya di Kantor DPRK Jayawijaya.
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, menyatakan karena itu ranahnya pihak keamanan sehingga pemerintah tidak bisa melangkahi kewenangan dari aparat keamanan juga.
“Kami sudah ikuti apa yang diinginkan oleh masyarakat di Distrik Ibele, dan juga kami akan melihat perkembangan terkait apa yang telah disepakati dalam pertemuan ini,”singkat Elopere.
Sementara Itu Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Arh. Reza CH. A Mamoribo. M.Han mengaku jika apa yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti.
“Penolakan ini mungkin karena trauma masa lalu, dan warga juga menganggap ada kegiatan TNI yang menakuti masyarakat, namun kami TNI berpegang teguh pada perintah tugas negara yang diturunkan lewat satuan atas sehingga kami juga akan bertindak secara terukur dan profesional,”bebernya.
Dandim juga menegaskan TNI akan bertindak profesional tidak akan menakuti atau menyakiti hati masyarakat sesuai dengan 8 wajib TNI yang menjadi pedoman, atau Santi Aji atau Santi Karma yang menjadi pegangan untuk bersosialisasi dengan masyarakat.
“Kami atau satgas menilai di daerah sekitar Ibele, Walaik, Tailarek, Habema dan Pelebaga itu adalah daerah yang menjadi pelintasan kelompok KKB Kodap III Ndugama pimpinan Egianus Kogoya,”tegasnya.
