Pesan Wagub Klemen Tinal Saat Melantik Tiga Kepala Daerah
JAYAPURA-Tiga orang kepala daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Waropen, Bupati Boven Digoel sisa masa jabatan tahun 2016-2021 dan Bupati Nduga sisa masa jabatan tahun 2017-2022, dilantik Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., yang diwakili Wakil Gubernur (Wagub) Papua, Klemen Tinal, SE., M.Si., di Gedung Negara Provinsi Papua, Senin (15/3).
Adapun kepala daerah yang diambil sumpah/janji dan dilantik kemarin yaitu Yeremias Bisai, SH., dan Lamek Maniagasi, SE., sebagai Bupati dan Wabup Waropen, kemudian H. Chaerul Anwar, ST., sebagai Bupati Boven Digoel sisa masa jabatan tahun 2016-2021 dan Wentius Nimiangge, Amd.Pd., sebagai Bupati Nduga sisa masa jabatan tahun 2017-2022.
Wagub Klemen Tinal dalam sambutannya mengatakan, menjelaskan, pelantikan para bupati dan wakil yang telah dilaksanakan ini selain mencegah tidak terjadinya kekosongan, juga untuk membantu roda pemerintahan terus berjalan dengan baik.
Dalam pelantikan tersebut ada tiga hal yang disampaikan Wagub Klemen Tinal sebagai amanat dan tugas yang harus dijalankan oleh para bupati yang telah dilantik.
“Ada tiga hal yang saya ingatkan, baik untuk 3 bupati saat ini maupun 4 bupati yang telah dilantik sebelumnya yaitu harus menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya, harus terus menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan menyangkut otonomi khusus,” tegasnya.
Diakuinya, bupati merupakan pemimpin tertinggi di daerahnya. Untuk itu, bupati harus menjadi tokoh dan panutan serta menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat. “Selain itu, kalian juga harus menjaga koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Papua,” pintanya.
Wagub Klemen Tinal menjelaskan, biasanya setelah pelantikan, para bupati lupa berkoordinasi ketika mendapatkan permasalahan di daerahnya masing-masing. Malah lebih memilih untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dibandingkan wakil pemerintah pusat di provinsinya.
“Hal ini saya sampaikan berdasarkan evaluasi yang kita lakukan. Para bupati sesuadah dilantik langsung lupa dengan provinsi. Mereka lupa kalau ada wakil pemerintah pusat di provinsi,” jelasnya.
Diakuinya, karena provinsi merupakan wakil pemerintah pusat, maka semua permsalahan yang dihadapi di daerah masing-mamsing bisa dikoordinasikan terlebih dahalu dengan pemerintah provinsi. Jika bisa ditangangi langsung maka pihaknya akan langsung menangani. Namun jika tidak bisa diselesaikan barulah bersama-sama menghadap pemerintah pusat.
“Kenapa harus berkordinasi dengan provinsi, karena provinsi merupakan wakil pemerintah pusat. Ini perlu terus kami ingatkan agar kedepan kita lebih baik, lebih solid dan lebih kompak,” sambungnya.
Ia juga menjelaskan, jika para bupati tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi bagaimana provinsi mau membantu pembangunan di daerah-daerah.
“Di provinsi banyak dana, akan tetapi kita tidak punya rakyat dan wilayah yang kita urus. Kalau para bupati tidak datang melakukan koordinasi, ya salah sendiri. ini saya ingatkan lagi,” tambahnya.
Klemen Tinal menegaskan, provinsi selalu siap membantu apapun kesulitan yang dihadapi di masing-masing. Namun masalahnya yang sering terjadi di lapangan adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Pemprov Papua.
“Pokok pembahasan yang ketiga adalah menyangkut otonomi khusus, yang mana hal ini juga terus saya sampaikan bahwa dana Otsus semenjak kepemimpinan Lukas Enembe dan Klemen Tinal, kami bagi dana Otsus 80 persen untuk kabupaten dan kota, sementara 20 persen untuk provinsi,” tutupnya. (ana/nat)
