*Jabatan Sekda Papua Diserahterimakan
JAYAPURA-Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua diserahterimakan dari Penjabat Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, SH., kepada Sekda Papua, Dance Yulian Flassy, SE., M.Si.
Serah terima jabatan ini dipimpin Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., yang diwakili Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., M.Si., di Gedung Negara Provinsi Papua, Senin (15/3).
Wagub Papua, Klemen Tinal mengatakan, jabatan Sekda di Provinsi Papua harus ditekankan sama dengan Sekda lainnya di Indonesia, yaitu menjembatani kegiatan yang menyangkut wakil pemerintah pusat. Artinya, kapasitasnya jauh lebih besar dari Sekda yang ada di pemerintahan kabupaten dan kota.
Selain perbedaan tersebut, Sekda di Papua menurut Klemen Tinal memiliki tugas bukan hanya dari sisi kapasitas. Tapi karena konteks Papua, maka harus memastikan otonomi khusus berjalan dengan baik.
“Kalau provinsi lain tidak masalah karena sifatnya normatif dan pemerintahannya sama. Namun untuk 5 daerah di Indonesia termasuk Papua, selain menjalankan norma-norma yang tadi juga harus memastikan otonomi khusus berjalan dengan baik,” jelasnya.
“Ini yang membuat Sekda kita dengan sekda di tempat lain berbeda tugas dan tanggung jawabnya. Karena ada otonomi khusus maka harus terus ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar dapat memastikan Otsus berjalan dengan baik,” sambungnya.
Adapun serah terima jabatan yang dilakukan menurut Wagub Klemen Tinal merupakan hal yang biasa dan sering terjadi di lingkungan pemerintahan. Namun sayangnya, di Papua pergantian serah terima jabatan terlalu heboh dan dibesar-besarkan.
Klemen Tinal menyebutkan, kalau pergantian kepala daerah yaitu gubernur, wali kota atau bupati yang menjadi heboh, hal ini dianggap wajar terjadi di masyarakat. Karena pasti ada kepentingan-kepentingan lain.
“Masalah Sekda merupakan urusan Pemerintah Provinsi Papua. Ini urusan ke dalam dan secara profesional sudah diatur pemerintah agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dan masyarakat juga tidak perlu khawatir,” jelasnya.
Ditambahkan, semua orang mempunya hak dalam berpendapat dan menilai, begitu juga Pemerintah Provinsi Papua, yang menilai dari norma-norma yang ada.
Sementara itu, Sekda Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy, SE., M.Si., mengatakan, dirinya akan segera melakukan koordinasi-koordinasi dengan semua pihak. Terutama Forkopimda untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat.
Dirinya juga berharap dapat melakukan pertemuan sebulan sekali bersama Forkopimda. Karena dari situ pihaknya dapat melakukan pengawalan ketat terkait penyelengaraan pembangunan di Papua yang sudah dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
“Apapun yang akan saya lakukan, tetap akan melakukan koordinasi dengan beliau berdua yang adalah atasan saya,” terangnya.
Selain itu, pihaknya membangun koordinasi dengan setiap OPD, karena baginya hal tersebut sangat membantu kelancaran pemerintahan di Papua. (ana/nat)
