Terkait pengelolaan tanah adat, Wolter menegaskan bahwa Dewan Adat tidak bermaksud melarang program pembangunan. Namun, ia meminta agar setiap kegiatan pemerintah di wilayah adat dilakukan dengan koordinasi dan kesepakatan bersama masyarakat pemilik hak ulayat.
“Kami tidak mengganggu mereka yang sudah memiliki sertifikat tanah, tapi untuk lokasi baru atau tempat-tempat pembangunan harus ada koordinasi dan kerja sama dengan masyarakat adat setempat,” tukasnya.
Ia juga menyinggung soal wilayah Blok Wabu, dengan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3.
“Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Tapi sebelum negara berdiri, Tuhan sudah menempatkan setiap suku dan bangsa untuk mengelola alamnya masing-masing. Karena itu, kami minta agar pemerintah membuka ruang koordinasi dan melibatkan masyarakat adat,” ungkapnya.
Wolter menambahkan, Dewan Adat Meepago bersama seluruh elemen masyarakat siap bersatu untuk menyukseskan program strategis nasional, termasuk program peningkatan gizi masyarakat melalui MBG.
“ Pemerintah tidak bermaksud meracuni rakyat dengan makanan bergizi. Program ini justru untuk mencerdaskan generasi muda bagi masa depan. Masyarakat perlu memahami dan menerima program-program ini demi kebaikan bersama,” tutupnya. (txt/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Terkait pengelolaan tanah adat, Wolter menegaskan bahwa Dewan Adat tidak bermaksud melarang program pembangunan. Namun, ia meminta agar setiap kegiatan pemerintah di wilayah adat dilakukan dengan koordinasi dan kesepakatan bersama masyarakat pemilik hak ulayat.
“Kami tidak mengganggu mereka yang sudah memiliki sertifikat tanah, tapi untuk lokasi baru atau tempat-tempat pembangunan harus ada koordinasi dan kerja sama dengan masyarakat adat setempat,” tukasnya.
Ia juga menyinggung soal wilayah Blok Wabu, dengan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3.
“Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Tapi sebelum negara berdiri, Tuhan sudah menempatkan setiap suku dan bangsa untuk mengelola alamnya masing-masing. Karena itu, kami minta agar pemerintah membuka ruang koordinasi dan melibatkan masyarakat adat,” ungkapnya.
Wolter menambahkan, Dewan Adat Meepago bersama seluruh elemen masyarakat siap bersatu untuk menyukseskan program strategis nasional, termasuk program peningkatan gizi masyarakat melalui MBG.
“ Pemerintah tidak bermaksud meracuni rakyat dengan makanan bergizi. Program ini justru untuk mencerdaskan generasi muda bagi masa depan. Masyarakat perlu memahami dan menerima program-program ini demi kebaikan bersama,” tutupnya. (txt/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
