Pemprov Papua Tengah Bentuk Tim Penanganan Konflik Sosial di Intan Jaya
JAYAPURA – Belakangan ini, Intan Jaya Provinsi Papua Tengah memanas. Mulai dari pembakaran honai milik masyarakat, hingga kontak tembak yang menewaskan anggota TNI dari Satgas PR 305/TKR bernama Sertu Robertus Simbolon.
Terkait dengan rentetan kejadian itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah membentuk tim penanganan konflik sosial yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Intan Jaya dan TNI-Polri
Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk menyatakan, Bupati Intan Jaya sudah melakukan pertemuan dengan pihak terkait untuk penanganan konflik yang terjadi di wilayahnya.
“Saya juga sudah kontak Danrem, intinya sudah ada komunikasi antara Forkopimda dalam penanganan konflik di Intan Jaya,” kata Ribka saat menghubungi Cenderawasih Pos, Kamis (13/4) malam.
Ribka mengaku jika dirinya sudah mengirim Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah ke Intan Jaya untuk melakukan pengecekan. Hanya saja, tim yang dikirim belum bisa masuk ke lokasi kejadian (Agisiga dan Titigi-red)
“Tim yang dikirim untuk melakukan pendataan. Sebab, dari informasi masyarakat ada rumah yang dibakar dan ada juga warga yang melakukan pengunsian baik itu ke hutan, ke distrik terdekat dan ada juga yang ke Sugapa Ibu Kota Intan Jaya,” bebernya.
Hanya saja kata Ribka, tim tersebut belum bisa masuk ke lokasi lantaran masih terjadi kontak tembak. Sehingga saat ini, tim masih berada di Sugapa.
“Jika situasinya sudah membaik, tim kami dalam hal ini Dinas Sosial akan masuk ke lokasi untuk melakukan pendataan dan lainnya,” terangnya.
Ribka meminta masayarakat di Intan Jaya tetap tenang dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Di lain sisi, pemerintah daerah dan pihak keamanan perlu meningkatkan kerjasama untuk menenangkan masyarakat.
“Pemerintah bagaimana pun caranya harus menenangkan rakyatnya, memberikan mereka rasa aman dan nyaman,” kata Ribka.
Ribka juga meminta pihak yang berseberangan dan mereka yang bertikai tetap sama sama mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan.
“Hentikan kekerasan konflik di Intan Jaya, apalagi sampai menganggu masyarakat. Jangan jadikan sipil sebagai korban dari persoalan yang mereka tidak tahu menahu,” tegasnya.
Terkait situasi di Intan Jaya, Ribka menyampaikan untuk di Kota Sugapa sendiri masih terkendali. Namun di beberapa distrik situasinya masih tegang. Bahkan di pusat kota, masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa walaupun ada sebagian masyarakat yang trauma.
Secara terpisah, Kapolres Intan Jaya AKBP Afrizal Asri menyampaikan hingga saat ini wilayah Kota Sugapa masih aman, rawan dan terkendali. Aktifitas masyarakat masih berjalan dengan aman dan lancar.
“Kita tetap laksanakan giat patroli gabungan TNI dan Polri di seputaran Kota Sugapa untuk berikan rasa aman kepada masyarakat Sugapa Intan Jaya,” kata Kapolres saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (14/4)
Sementara untuk Titigi sendiri lanjut Kapolres, situasinya masih rawan dan masyarakat dari Kampung Titigi masih mengungsi ke kota sugapa.
“Dalam pendataan kami, total sebanyak 156 orang warga Intan Jaya yang terdiri dari anak anak dan perempuan mengunsi di Kota Sugapa,” ucapnya.
Kapolres menerangkan, dari pendataan yang dilakukan. Masyarakat yang diduga mengamankan diri pasca kontak tembak Apkam Raider 305 dengan KKB pada tanggal 9 s/d 11 April 2023 lalu di Dusun Munumai Kampung Mbamogo Distrik Sugapa Kab Intan Jaya berasal dari Dusun Munumai Kampung Mbamogo, Kampung Mamba, Kampung Sambili, Kampung Hitadipa, Kampung Eknemba dan Kampung Joparu.
Sementara itu anggota DPR Papua John NR Gobai mengatakan, Persoalan di Intan Jaya ini sudah terjadi cukup lama sudah bertahun-tahun, berbagai upaya telah dilakukan oleh sejumlah pihak baik di tingkat lokal di tingkat kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua maupun di Jakarta melalui komisi 1 DPR RI
“Siklus kekerasan terus terjadi di Intan Jaya yang motifnya adalah saling balas, siklus Kekerasan ini hanya akan berhenti bila semua pihak dapat menahan diri dan berdialog dengan baik dan mencari jalan yang terbaik,” kata Gobai yang juga dari daerah pengangkatan Meepago Kini Propinsi Papua Tengah itu di Jayapura, Jumat, (14/4).
Dikatakan, senjata dan peluru bukanlah sebuah cara menyelesaikan masalah dan hanya terus akan berduka karena terdapat korban dari bila senjata dan peluru terus menjadi cara berdialog.
“Tentu kami semua berduka karena ada korban jiwa baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak masyarakat kami juga kehilangan harta benda yang telah dibangun ataupun juga dijaga untuk waktu yang sekian lama,” katanya.
Gobai menjelaskan bahwa pada Tahun 2022 ia sebagai anggota DPR Papua yang mewakili daerah Mimika sampai dengan Nabire termasuk Intan Jaya, Telah bertemu dengan salah satu pimpinan komisi 1 DPR RI dan juga beberapa anggota DPR RI Kami sempat melakukan audiensi bersama masyarakat adat Intan Jaya bahas masalah konflik. intinya yang disampaikan oleh masyarakat adalah meminta Dengan hormat kepada pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Panglima TNI untuk dapat menarik pasukan non organik yang ditempatkan di daerah Intan Jaya.
“Tim juga menyerahkan sebuah surat yang dilampirkan dengan kondisi riil daerah dan juga penyebab-penyebab konflik yang dibuat dalam sebuah laporan yang dibuat oleh sebuah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat Intan Jaya yaitu Tivamaipa,” jelasnya.
“Menyikapi situasi yang berkembang pada hari ini di Intan Jaya dengan ini kami ingin menyampaikan satu hal kami meminta kepada Komisi 1 DPR RI untuk segera dapat menindaklanjuti usulan rapat dengan pendapat umum yang pernah disampaikan oleh perwakilan masyarakat Intan Jaya yang kedua kami meminta agar pasukan non organik yang berada di Kabupaten Intan Jaya agar segera ditarik dan dibuka ruang dialog antara masyarakat dengan semua pihak yang ada di Intan Jaya.(fia/oel/wen)
