Polisi Diminta Tegas Terhadap Kelompok yang Mengganggu Kamtibmas
JAYAPURA – Rencana aksi massa yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) memperingati moment lahirnya New York Agreement dengan turun ke jalan mulai menuai penolakan. Sejumlah tokoh masyarakat angkat suara akan hal ini.
Pertimbangannya adalah masyarakat masih trauma dengan kejadian pada Agustus 2019 lalu termasuk moment pengantaran jenasah gubernur yang akhirnya juga berujung ricuh.
Sekalipun diawal dikatakan akan dilakukan dengan jalan damai namun ujung – ujungnya dipastikan terjadi kericuhan dan aksi – aksi anarkis. Mirisnya lagi tak ada satupun pihak yang menyatakan siap bertanggungjawab.
Ketua Aliansi Sentani Bersatu, Jhon Maurits Suebu menanggapi bahwa terkait adanya rencana aksi pada 15 Agustus nanti termasuk di Kabupaten Jayapura, masyarakat adat suku Sentani meminta pihak kepolisian untuk tidak memberikan ijin terhadap aksi yang berpotensi mengganggu kenyamanan di wilayah adat Suku Sentani dari ujung barat hingga ujung timur.
“Jika kelompok ini terus bersikeras melakukan aksi maka harus ditindak sesuai aturan undang – undang,” kata Jhon dalam video yang dibagikan, Senin (12/8).
Dasar pertimbangannya adalah kejadian pada 28 Desember 2023 lalu disaat pengantaran jenasah Gubernur Lukas Enembe dikatakan ketika itu banyak pihak mengaku sebagai penanggungjawab untuk pengantaran jenasah dari Sentani ke arah Kota Jayapura.
Namun ujung – ujungnya terjadi kericuhan dan pertumpahan darah.
“Terakhir di wilayah adat kami ada pertumpahan darah yang dialami para pejabat dan aparat juga. Itu tidak kami inginkan dan tidak menghormati kami,” bebernya.
Dan dari adat sendiri sudah mengusulkan agar pihak yang bertanggungjawab harus membayar denda terhadap Suku Sentani karena tidak menghormati kebesaran masyarakat tempat dimana aksi dilakukan.
Sentani juga memiliki adat yang menghormati dan tidak setuju dengan adanya pertumpahan darah tapi dengan kejadian itu pihaknya merasa ikut tercoreng tidak.
“Sekali lagi kami minta polisi tegas,” tambahnya.
Lalu kata Jhon masyarakat yang hidup di Sentani diminta tetap melakukan aktifitas seperti biasa dan tidak tidak perlu ikut terlibat dari aksi yang melawan aturan.
“Selaku orang yang oleh Dewan Adat Suku Sentani kami menyampaikan begitu. Hargai kami dan aparat juga harus tegas,” tutup Jhon Maurits.
