Saturday, April 20, 2024
24.7 C
Jayapura

Ditunggu, Keputusan Nadiem untuk PPKM Darurat

JAKARTA, Jawa Pos — Tahun ajaran baru 2021-2022 sudah dimulai. Sayangnya, kegiatan belajar mengajar (KBM) yang bertepatan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (ppkm) darurat kali dinilai tidak jelas. 

Pasalnya, menurut Anggota Komisi IX DPR RI Ferdiansyah, hingga saat ini belum ada arahan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim soal pembelajaran di masa ppkm darurat. Padahal, arahan Nadiem sangat dinantikan oleh banyak pihak. Karenanya, sebagai pemimpin di bidang pendidikan di Indonesia, ia harus tampil. “Sampai detik ini belum ada,” ujarnya. 

Dia juga turut menyinggung soal tantangan-tantangan yang dihadapi siswa. Belajar dari pengalaman tahun lalu, banyak siswa yang mengeluh terbebani banyak tugas saat sedang melakukan pembelajaran jarak jauh (pjj) seperti survey Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hingga membuat mereka stres. Belum lagi urusan jaringan dan lainnya. Namun bukan berarti pembelajaran tatap muka (ptm) bisa serta merta dilakukan. Mengingat kenaikan kasus  positif Covid-19 masih sangat tinggi. 

Baca Juga :  Tak Ada Gizi Buruk di Yahukimo

Lebih lanjut, ia pun mengeluhkan update terbaru pendidikan saat ini yang belum terinfokan. Mulai dari jumlah pendidik, dosen, tenaga kependidikan, dan siswa yang sudah divaksin. Lalu, berapa dari mereka yang terpapar Covid-19, meninggal, hingga masalah dalam pembelajaran. 

Direktur Pendidikan Vox Point Indonesia Indra Charismiadji mengamini. Apalagi dengan adanya PPKM Darurat di Jawa-Bali dan sebagian wilayah Indonesia lainnya yang otomatis menggugurkan rencana PTM terbatas. Di mana, sebelumnya PTM trrbatas ini terus digadang-gadang oleh Kemendikbudristek sejak awal tahun 2021.

“Ironisnya, Mendikbudristek berulang kali mengatakan dalam pernyataan resminya bahwa tanpa adanya pembelajaran tatap muka, semakin besar dampak negatif yang terjadi pada peserta didik,” katanya. seperti adanya learning loss, kesenjangan capaian pembelajaran, anak stress, dan lain sebagainya. Harusnya, imbuh dia, ada solusi agar learning loss dapat berubah menjadi learning gain dengan PJJ. Apakah dengan daring atau lainnya. 

Baca Juga :  Tak Ada Penumpang yang Positif Covid

Karenanya, untuk mengatasi masalah ini, Indra mengusulkan dibentuk pusat komando pembelajaran selama pandemi. Nantinya, tim bertugas penuh untuk  mengawasi kondisi pendidikan dari Sabang sampai Merauke selama pandemi Covid-19 berlangsung. (mia/JPG)

JAKARTA, Jawa Pos — Tahun ajaran baru 2021-2022 sudah dimulai. Sayangnya, kegiatan belajar mengajar (KBM) yang bertepatan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (ppkm) darurat kali dinilai tidak jelas. 

Pasalnya, menurut Anggota Komisi IX DPR RI Ferdiansyah, hingga saat ini belum ada arahan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim soal pembelajaran di masa ppkm darurat. Padahal, arahan Nadiem sangat dinantikan oleh banyak pihak. Karenanya, sebagai pemimpin di bidang pendidikan di Indonesia, ia harus tampil. “Sampai detik ini belum ada,” ujarnya. 

Dia juga turut menyinggung soal tantangan-tantangan yang dihadapi siswa. Belajar dari pengalaman tahun lalu, banyak siswa yang mengeluh terbebani banyak tugas saat sedang melakukan pembelajaran jarak jauh (pjj) seperti survey Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hingga membuat mereka stres. Belum lagi urusan jaringan dan lainnya. Namun bukan berarti pembelajaran tatap muka (ptm) bisa serta merta dilakukan. Mengingat kenaikan kasus  positif Covid-19 masih sangat tinggi. 

Baca Juga :  Ini Penyebab Pesawat Trigana Tak Bisa Terbang dari Wamena

Lebih lanjut, ia pun mengeluhkan update terbaru pendidikan saat ini yang belum terinfokan. Mulai dari jumlah pendidik, dosen, tenaga kependidikan, dan siswa yang sudah divaksin. Lalu, berapa dari mereka yang terpapar Covid-19, meninggal, hingga masalah dalam pembelajaran. 

Direktur Pendidikan Vox Point Indonesia Indra Charismiadji mengamini. Apalagi dengan adanya PPKM Darurat di Jawa-Bali dan sebagian wilayah Indonesia lainnya yang otomatis menggugurkan rencana PTM terbatas. Di mana, sebelumnya PTM trrbatas ini terus digadang-gadang oleh Kemendikbudristek sejak awal tahun 2021.

“Ironisnya, Mendikbudristek berulang kali mengatakan dalam pernyataan resminya bahwa tanpa adanya pembelajaran tatap muka, semakin besar dampak negatif yang terjadi pada peserta didik,” katanya. seperti adanya learning loss, kesenjangan capaian pembelajaran, anak stress, dan lain sebagainya. Harusnya, imbuh dia, ada solusi agar learning loss dapat berubah menjadi learning gain dengan PJJ. Apakah dengan daring atau lainnya. 

Baca Juga :  Enam Polwan Ditugaskan Khusus Buru KKB

Karenanya, untuk mengatasi masalah ini, Indra mengusulkan dibentuk pusat komando pembelajaran selama pandemi. Nantinya, tim bertugas penuh untuk  mengawasi kondisi pendidikan dari Sabang sampai Merauke selama pandemi Covid-19 berlangsung. (mia/JPG)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya