Friday, May 10, 2024
23.7 C
Jayapura

Jika Mengiginkan Pilot Bebas, Pemerintah dan OPM Wajib Dibuatkan Kesepakatan

Hanya saja kata Theo, upaya itu tidak membuahkan hasil. Sekalipun Pj. Bupati Nduga sering keluar masuk di hutan hendak  bertemu dengan Egianus Kogeya. Tetapi TPNPB kodap III sepertinya tidak mau diskusi dengan Pj Bupati.

“Saya menduga OPM enggan menemui Pj Bupati Nduga lantaran tim negosiasi yang dibentuk pemerintah Indonesia hanya dari satu sepihak, tanpa ada kesepakatan dengan pihak penyandera Pilot Susi Air,” ujarnya.

Menurut Theo, jika mengiginkan pilot bebas, maka kedua belah pihak wajib dibuatkan kesepakatan yang berujung pada pembebasan pria asal Selandia Baru itu. Sehingga kesepakatan yang dimaksud mengikat kedua belah pihak yang bermasalah agar tercapainya negosianya yang aman dan berjalan lancar.

Baca Juga :  Calon Penjabat Gubernur Papua Harus Dibuka ke Publik!

“Sebab kesepakatan tertulis dari pihak yang bermasalah akan mengikat secara hukum. Untuk itu kesepatan tertulis dari perbagai pihak sangat penting dan harus dibuat, sehingga proses negosiasi berjalan lancar,” ucapnya.

Theo meminta Egianus dan TPNPB harus menunjukan tim negosiasi yang mereka percaya. Sehingga negosiasinya bisa dilakukan melalui lembaga atau orang-orang yang ditunjuk dan dipercayakan oleh TPNPB untuk negosiasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Selandia Baru.

Hanya saja kata Theo, upaya itu tidak membuahkan hasil. Sekalipun Pj. Bupati Nduga sering keluar masuk di hutan hendak  bertemu dengan Egianus Kogeya. Tetapi TPNPB kodap III sepertinya tidak mau diskusi dengan Pj Bupati.

“Saya menduga OPM enggan menemui Pj Bupati Nduga lantaran tim negosiasi yang dibentuk pemerintah Indonesia hanya dari satu sepihak, tanpa ada kesepakatan dengan pihak penyandera Pilot Susi Air,” ujarnya.

Menurut Theo, jika mengiginkan pilot bebas, maka kedua belah pihak wajib dibuatkan kesepakatan yang berujung pada pembebasan pria asal Selandia Baru itu. Sehingga kesepakatan yang dimaksud mengikat kedua belah pihak yang bermasalah agar tercapainya negosianya yang aman dan berjalan lancar.

Baca Juga :  PKB GKI di Tanah Papua Harus Gunakan Hak Politik Dengan Baik

“Sebab kesepakatan tertulis dari pihak yang bermasalah akan mengikat secara hukum. Untuk itu kesepatan tertulis dari perbagai pihak sangat penting dan harus dibuat, sehingga proses negosiasi berjalan lancar,” ucapnya.

Theo meminta Egianus dan TPNPB harus menunjukan tim negosiasi yang mereka percaya. Sehingga negosiasinya bisa dilakukan melalui lembaga atau orang-orang yang ditunjuk dan dipercayakan oleh TPNPB untuk negosiasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Selandia Baru.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya