JAYAPURA-Anggota DPR Papua, Alberth Merauje, mengingatkan penyelenggara pemilu di Papua untuk bekerja sesuai aturan, menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan kejujuran dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua.
Pesan ini disampaikan Alberth mengingat proses rekapitulasi suara di tingkat distrik saat ini tengah berlangsung di seluruh kabupaten/kota. Menurutnya, hal tersebut menjadi momen penting untuk memastikan tidak terjadi PSU untuk kedua kalinya.
“Apa pun hasilnya, penyelenggara harus segera memutuskan. Papua saat ini sangat membutuhkan kehadiran pemimpin untuk membangun daerah lima tahun ke depan,” tegasnya, Minggu (10/7).
Ia menilai, PSU bukan hanya merugikan pasangan calon, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Apalagi, pelaksanaan PSU menggunakan dana APBD yang saat ini mengalami penyusutan akibat pemekaran daerah otonomi baru (DOB).
“Seharusnya Papua fokus pada pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Namun, karena ketidakseriusan penyelenggara dalam Pilkada kemarin, keuangan daerah justru digunakan untuk PSU,” ujarnya.
JAYAPURA-Anggota DPR Papua, Alberth Merauje, mengingatkan penyelenggara pemilu di Papua untuk bekerja sesuai aturan, menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan kejujuran dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua.
Pesan ini disampaikan Alberth mengingat proses rekapitulasi suara di tingkat distrik saat ini tengah berlangsung di seluruh kabupaten/kota. Menurutnya, hal tersebut menjadi momen penting untuk memastikan tidak terjadi PSU untuk kedua kalinya.
“Apa pun hasilnya, penyelenggara harus segera memutuskan. Papua saat ini sangat membutuhkan kehadiran pemimpin untuk membangun daerah lima tahun ke depan,” tegasnya, Minggu (10/7).
Ia menilai, PSU bukan hanya merugikan pasangan calon, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Apalagi, pelaksanaan PSU menggunakan dana APBD yang saat ini mengalami penyusutan akibat pemekaran daerah otonomi baru (DOB).
“Seharusnya Papua fokus pada pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Namun, karena ketidakseriusan penyelenggara dalam Pilkada kemarin, keuangan daerah justru digunakan untuk PSU,” ujarnya.
