JAYAPURA – Akademisi Uncen, Prof. Avelinus Lefaan, meminta pemerintah supaya perlu melakukan evaluasi terhadap persoalan – persoalan yang terjadi di Tanah Papua. Terutama sehubungan dengan konflik-konflik yang terjadi sebelum atau pasca pilkada. Karena hal itu, merugikan masyarakat. Hal ini disampaikannya menanggapi persoalan atau pertikaian yang terjadi di Papua Tengah, sehubungan dengan hasil pilkada beberapa waktu lalu.
Namun demikian kata dia, konflik sosial itu bagian dari dinamika. Karena ada hal-hal yang menurut masyarakat itu belum bisa diselesaikan secara baik atau juga pemerintah sendiri kurang mengevaluasi masyarakat secara periodik.
“Misalnya konflik-konflik Pilkada, terjadi PSU, banyak kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu bahkan kekeliruan juga dilakukan oleh masyarakat,”kata Prof. Avelinus Lefaan, Senin (10/3).
Dikatakan, kekeliruan yang dimaksudkan disini bukan karena sengaja, tetapi tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah, tersebut. Misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum cocok dengan keinginan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
“Itu yang harusnya dievaluasi, oleh karena itu setiap kegiatan pembangunan apapun harus dievaluasi. Karena pembangunan ini adalah sebuah proses, proses bagaimana kegiatan pembangunan berjalan di masyarakat,”ujarnya.
Kemudian yang kedua bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan pembangunan itu apakah sudah tepat atau tidak. Persoalan kita di Indonesia selama ini, melakukan pembangunan tetapi evaluasi tidak berjalan. Evaluasi itu penting supaya mengetahui, apakah sebuah kegiatan pembangunan itu sudah tepat atau tidak.
“Kata tepat disini tidak berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah dilaksanakan, tetapi apa yang dilaksanakan oleh pemerintah itu bagaimana evaluasinya,” tutup Levaan. (roy/ade).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
