JAYAPURA-Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Selasa (10/10) berkantor di Kantor Gubernur Papua. Orang nomor dua di Indonesia itu menempati ruang kerja Gubernur Papua yang ada di lantai 4.
Berkantor di Kantor Gubernur, ada sejumlah agenda pertemuan yang digelar Wapres. Diantaranya pertemuan dengan pegiat HAM, kemanusiaan dan perdamaian, pertemuan dengan asosiasi pengusaha Papua. Selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Wapres juga memimpin pertemuan dengan para Pj Gubernur yang ada di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).
Saat pertemuan dengan pegiat HAM dan tokoh agama yang diwakilkan sebanyak 15 orang, Pemerintah diminta menghadirkan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Papua.
Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Papua, Subhan Hamid Massa mengatakan, kehadiran Pengadilan HAM penting di Papua untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah.
“Yang terjadi saat ini adalah rasa ketidakpercayaan, baik dari pemerintah pusat kepada Papua maupun sebaliknya. Hal ini perlu adanya titik temu, salah satu yang diusulkan yaitu kehadiran Pengadilan HAM di wilayah Papua,” ucap Subhan kepada wartawan usai pertemuan di lantai 4 ruang Gubernur.
Menurut Subhan, dengan kehadiran Pengadilan HAM, jika kedepan terjadi kasus HAM maka semua pihak bisa ikut hadir dan mengawal kasus tersebut. Dengan begitu, masyarakat akan merasa puas dan terbuka terkait penanganan kasus HAM di Papua.
“Selama ini kan pengadilan HAM paling dekat ada di Makassar, sehingga ketika ada kasus pelanggaran HAM biasanya disidangkan di sana. Namun ketika Pengadilan HAM itu ada di Papua, maka bisa diikuti karena ini kan pengadilan terbuka,” bebernya. (fia/wen)
JAYAPURA-Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Selasa (10/10) berkantor di Kantor Gubernur Papua. Orang nomor dua di Indonesia itu menempati ruang kerja Gubernur Papua yang ada di lantai 4.
Berkantor di Kantor Gubernur, ada sejumlah agenda pertemuan yang digelar Wapres. Diantaranya pertemuan dengan pegiat HAM, kemanusiaan dan perdamaian, pertemuan dengan asosiasi pengusaha Papua. Selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Wapres juga memimpin pertemuan dengan para Pj Gubernur yang ada di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).
Saat pertemuan dengan pegiat HAM dan tokoh agama yang diwakilkan sebanyak 15 orang, Pemerintah diminta menghadirkan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Papua.
Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Papua, Subhan Hamid Massa mengatakan, kehadiran Pengadilan HAM penting di Papua untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah.
“Yang terjadi saat ini adalah rasa ketidakpercayaan, baik dari pemerintah pusat kepada Papua maupun sebaliknya. Hal ini perlu adanya titik temu, salah satu yang diusulkan yaitu kehadiran Pengadilan HAM di wilayah Papua,” ucap Subhan kepada wartawan usai pertemuan di lantai 4 ruang Gubernur.
Menurut Subhan, dengan kehadiran Pengadilan HAM, jika kedepan terjadi kasus HAM maka semua pihak bisa ikut hadir dan mengawal kasus tersebut. Dengan begitu, masyarakat akan merasa puas dan terbuka terkait penanganan kasus HAM di Papua.
“Selama ini kan pengadilan HAM paling dekat ada di Makassar, sehingga ketika ada kasus pelanggaran HAM biasanya disidangkan di sana. Namun ketika Pengadilan HAM itu ada di Papua, maka bisa diikuti karena ini kan pengadilan terbuka,” bebernya. (fia/wen)
