TNI-Polri Harus Bersinergi Bangun Tanah Papua

*Pilih Kunjungan Kerja Pertama ke Papua Sebagai Bukti Kecintaan pada Bumi Cenderawasih

JAYAPURA-Pasca dilantik sebagai Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, bersama Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua.

Selain meresmikan Mapolda Papua yang baru, kedua pimpinan tinggi TNI-Polri tersebut menyempatkan diri memberikan wejangan kepada para prajurit TNI-Polri yang ada di wilayah Papua, kegiatan pengarahan tersebut di Kodam XVII/Cenderawasih, Senin (9/1) kemarin.

Laksamana Yudo Margono mengatakan tujuannya berkunjungke Papua untuk menyerap aspirasi prajurit TNI-Polri yang ada di Wilayah Papua.

“Setelah dilantik menjadi pangliman TNI, saya langsung memutuskan berkunjung  ke Papua. Wilayah Papua sebagai tempat pertama yang saya kunjungi, ini merupakan bentuk kecintaan saya terhadap Bumi Cenderawasih, tentunya dengan adanya kunjungan ini Saya bersama Kapolri dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan para prajurit TNI-Polri,” ujar Panglima TNI.

Saya bangga bertemu prajurit, TNI Polri, yang ada di Bumi Cenderawasih ini, sebab tempat terbaik bagi saya ketika berada di tengah-tengah kalian,” tuturnya.

Menurut pria kelahiran Madiun, Jawa Timur, tahun 1965 dalam menjalankan tugas di Papua terdapat 2 hal yang menjadi tantangan yang jelas dan nyata yaitu penerapan Daerah Otonomi Baru dan Agenda Pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Untuk itu dengan disahkannya UU DOB, maka TNI Polri dituntut untuk mampu beradaptasi mengikuti perubahan yang ada.

“Dengan melihat tantangan di Papua ke depan, maka ada beberapa hal yang yang ingin saya tegaskan untuk menjadi pegangan para prajurit, pertama dalam bersikap dan bertindak di lapangan harus mendalami iman dan keyakinan, kemudian tingkatkan soliditas maupun sinergitas, dan komunikasi yang baik antar sesama aparat, khususnya TNI-Polri maupun kepada stakeholder dari berbagai instansi,” tegas dia.

Asisten Perwira Divisi (Aspadiv) Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332 tahun 1988,  itu juga menegaskan kepada prajurit untuk mempertajam naluri pertempuran. Dalam hal ini TNI-Polri untuk berdisiplin dalam bertugas, serta memperketat pengawasan terhadap pengaruh luar yang ingin memceah belah persatuan NKRI.

“Meskipun kalian fokus pada pemilihan wilayah teritorial, namun naluri pertempuran kalian sebagai prajurit tidak boleh berkurang sedikitpun,” tegasnya.

Selain itu ia mengimbau kepada prajurit TNI-Polri agar dalam menjalankan tugas di lapangan harus menggunakan pendekatan secara humanis.

“Jangan sesekali kalian menakuti rakyat, tapi sebaliknya harus mampu merebut hati rakyat, melalui aksi nyata yang bermanfaat galakkan kegiatan positif, untuk meningkatkan SDM di Papua, serta bantu mempertahankan pangan, sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Laksamana Yodo Margono,  setiap prajurit TNI Polri, harus mampu memahami praturan yang berlaku, sehingga prajurit dapat mengetahui batas kewenangan yang dimiliki.

“Kepada Pangdam dan Kapolda untuk aktif menggalakkan pemahaman tentang hukum kepada kepada prajurit, yang ada di wilayah Papua, sehingga prajurit bisa betul-betul tahu mana tindakan yang legal dan tidak legal, tujuannya agar pelanggaran disiplin dapat diminimalisir,” tuturnya.

Laksamana Yudo Margono menyampaikan kehadiran TNI-Polri di Papua dalam rangka membantu, pemerintah dan masyarakat dalam hal menjaga kemanan dan ketertiban, sehingga ia mengharapkan agar TNI/Polri harus bersinergi dalam menjaga tanah Papua.

“Kalian semua adalah prajurit profesional yang rela meninggalkan keluarga tercinta demi pengabdian tugas untuk Ibu Pertiwi, dari hati yang paling lubuk, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi kalian kepada bangsa dan negara.  Saya juga menjagak agar kita (TNI-Polri) bersinergitas untuk NKRI,” tuturnya.

Selain Panglima TNI, Kapolri, Listyo Sigit juga memberi arahan kepada Prajurit TNI-Polri. Ia menyampaikan di tahun 2023 TNI Polri harus siap mengawal proses politik menuju Pemilu serentak ditahun 2024 mendatang.

“Saya mengajak rekan rekan sekalian agar bagiamana kita bisa menjaga stabilitas, Kamtibmas di Papua menjelang proses pemilu di tahun 2024 mendatang,” ujar Kapolri.

Dikatakan berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memujudkan pertumbuhan ekonomi di Papua, namun  masih ada pihak pihak yang ingin mengambat, baik dari sisi keamanan maupun, cara lain yang mengambat proses pembangunan di Papua, untuk itu sangat diharapkan kepada prajurit TNI-Polri untuk menjadi garda terdepan.

Adapun 2  cara yang dapat dilakukan oleh prajurit TNI Polri dalam mendukung program kerja pemerintah, serta menjadi garda terdepan untuk menjaga kamtibmas di Wilayah Papua, yaitu dengan menggunakan pendekatan dengan cara kesejahtraan, kemudian harus tegas dalam memberikan penegakan hukum kepada pihak yang ingin menggangu keamanan dan kenyamanan masyarakat ditanah Papua.

“Kita terus berusaha dan mengajak saudara kita yang saat ini masih berbeda pandangan, untuk mendorong program progam pemerintah pusat dalam hal mensejahtrakan masyarayakat yang ada di Tanah Papua. Kita juga harus tegas dalam menindak oknum yang ingin mengganguh kamtibmas di Papua, yang tentunya secara terukur, dengan tetap mempedomani prinsip HAM,” tegas Listyo Sigit. (rel/wen)

*Pilih Kunjungan Kerja Pertama ke Papua Sebagai Bukti Kecintaan pada Bumi Cenderawasih

JAYAPURA-Pasca dilantik sebagai Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, bersama Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua.

Selain meresmikan Mapolda Papua yang baru, kedua pimpinan tinggi TNI-Polri tersebut menyempatkan diri memberikan wejangan kepada para prajurit TNI-Polri yang ada di wilayah Papua, kegiatan pengarahan tersebut di Kodam XVII/Cenderawasih, Senin (9/1) kemarin.

Laksamana Yudo Margono mengatakan tujuannya berkunjungke Papua untuk menyerap aspirasi prajurit TNI-Polri yang ada di Wilayah Papua.

“Setelah dilantik menjadi pangliman TNI, saya langsung memutuskan berkunjung  ke Papua. Wilayah Papua sebagai tempat pertama yang saya kunjungi, ini merupakan bentuk kecintaan saya terhadap Bumi Cenderawasih, tentunya dengan adanya kunjungan ini Saya bersama Kapolri dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan para prajurit TNI-Polri,” ujar Panglima TNI.

Saya bangga bertemu prajurit, TNI Polri, yang ada di Bumi Cenderawasih ini, sebab tempat terbaik bagi saya ketika berada di tengah-tengah kalian,” tuturnya.

Menurut pria kelahiran Madiun, Jawa Timur, tahun 1965 dalam menjalankan tugas di Papua terdapat 2 hal yang menjadi tantangan yang jelas dan nyata yaitu penerapan Daerah Otonomi Baru dan Agenda Pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Untuk itu dengan disahkannya UU DOB, maka TNI Polri dituntut untuk mampu beradaptasi mengikuti perubahan yang ada.

“Dengan melihat tantangan di Papua ke depan, maka ada beberapa hal yang yang ingin saya tegaskan untuk menjadi pegangan para prajurit, pertama dalam bersikap dan bertindak di lapangan harus mendalami iman dan keyakinan, kemudian tingkatkan soliditas maupun sinergitas, dan komunikasi yang baik antar sesama aparat, khususnya TNI-Polri maupun kepada stakeholder dari berbagai instansi,” tegas dia.

Asisten Perwira Divisi (Aspadiv) Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332 tahun 1988,  itu juga menegaskan kepada prajurit untuk mempertajam naluri pertempuran. Dalam hal ini TNI-Polri untuk berdisiplin dalam bertugas, serta memperketat pengawasan terhadap pengaruh luar yang ingin memceah belah persatuan NKRI.

“Meskipun kalian fokus pada pemilihan wilayah teritorial, namun naluri pertempuran kalian sebagai prajurit tidak boleh berkurang sedikitpun,” tegasnya.

Selain itu ia mengimbau kepada prajurit TNI-Polri agar dalam menjalankan tugas di lapangan harus menggunakan pendekatan secara humanis.

“Jangan sesekali kalian menakuti rakyat, tapi sebaliknya harus mampu merebut hati rakyat, melalui aksi nyata yang bermanfaat galakkan kegiatan positif, untuk meningkatkan SDM di Papua, serta bantu mempertahankan pangan, sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Laksamana Yodo Margono,  setiap prajurit TNI Polri, harus mampu memahami praturan yang berlaku, sehingga prajurit dapat mengetahui batas kewenangan yang dimiliki.

“Kepada Pangdam dan Kapolda untuk aktif menggalakkan pemahaman tentang hukum kepada kepada prajurit, yang ada di wilayah Papua, sehingga prajurit bisa betul-betul tahu mana tindakan yang legal dan tidak legal, tujuannya agar pelanggaran disiplin dapat diminimalisir,” tuturnya.

Laksamana Yudo Margono menyampaikan kehadiran TNI-Polri di Papua dalam rangka membantu, pemerintah dan masyarakat dalam hal menjaga kemanan dan ketertiban, sehingga ia mengharapkan agar TNI/Polri harus bersinergi dalam menjaga tanah Papua.

“Kalian semua adalah prajurit profesional yang rela meninggalkan keluarga tercinta demi pengabdian tugas untuk Ibu Pertiwi, dari hati yang paling lubuk, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi kalian kepada bangsa dan negara.  Saya juga menjagak agar kita (TNI-Polri) bersinergitas untuk NKRI,” tuturnya.

Selain Panglima TNI, Kapolri, Listyo Sigit juga memberi arahan kepada Prajurit TNI-Polri. Ia menyampaikan di tahun 2023 TNI Polri harus siap mengawal proses politik menuju Pemilu serentak ditahun 2024 mendatang.

“Saya mengajak rekan rekan sekalian agar bagiamana kita bisa menjaga stabilitas, Kamtibmas di Papua menjelang proses pemilu di tahun 2024 mendatang,” ujar Kapolri.

Dikatakan berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memujudkan pertumbuhan ekonomi di Papua, namun  masih ada pihak pihak yang ingin mengambat, baik dari sisi keamanan maupun, cara lain yang mengambat proses pembangunan di Papua, untuk itu sangat diharapkan kepada prajurit TNI-Polri untuk menjadi garda terdepan.

Adapun 2  cara yang dapat dilakukan oleh prajurit TNI Polri dalam mendukung program kerja pemerintah, serta menjadi garda terdepan untuk menjaga kamtibmas di Wilayah Papua, yaitu dengan menggunakan pendekatan dengan cara kesejahtraan, kemudian harus tegas dalam memberikan penegakan hukum kepada pihak yang ingin menggangu keamanan dan kenyamanan masyarakat ditanah Papua.

“Kita terus berusaha dan mengajak saudara kita yang saat ini masih berbeda pandangan, untuk mendorong program progam pemerintah pusat dalam hal mensejahtrakan masyarayakat yang ada di Tanah Papua. Kita juga harus tegas dalam menindak oknum yang ingin mengganguh kamtibmas di Papua, yang tentunya secara terukur, dengan tetap mempedomani prinsip HAM,” tegas Listyo Sigit. (rel/wen)