JAYAPURA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta tiga provinsi di Papua, yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa langkah tersebut dinilai penting guna meningkatkan peredaran uang, sehingga mampu mendongkrak daya beli masyarakat di tiga provinsi pemekaran baru itu.
“Ada uang yang beredar dan meningkatkan konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu komponen utama pertumbuhan ekonomi,” kata Mendagri, saat memimpin Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi, di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Jakarta, Rabu (6/8).
Menurut Tito, berdasarkan data Kemendagri per 4 Agustus 2025, realisasi pendapatan dalam APBD tiga provinsi tersebut bervariasi, Papua Tengah tercatat 55,61 persen, Papua Selatan 42,19 persen, dan Papua Pegunungan 31,58 persen, sehingga ini perlu terus digenjot.
JAYAPURA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta tiga provinsi di Papua, yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa langkah tersebut dinilai penting guna meningkatkan peredaran uang, sehingga mampu mendongkrak daya beli masyarakat di tiga provinsi pemekaran baru itu.
“Ada uang yang beredar dan meningkatkan konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu komponen utama pertumbuhan ekonomi,” kata Mendagri, saat memimpin Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi, di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Jakarta, Rabu (6/8).
Menurut Tito, berdasarkan data Kemendagri per 4 Agustus 2025, realisasi pendapatan dalam APBD tiga provinsi tersebut bervariasi, Papua Tengah tercatat 55,61 persen, Papua Selatan 42,19 persen, dan Papua Pegunungan 31,58 persen, sehingga ini perlu terus digenjot.
