Lanjutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa melalui program bantuan tersebut dapat memberikan manfaat untuk meringankan beban hidup masyarakat serta dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa daerah di Papua.
Namun, pada kenyataannya masih ditemukannya berbagai kendala dalam pelaksanaanya terkait dengan efektivitas dan pemerataan. Meskipun disadari sudah ada peningkatan dalam pembangunan infrastruktur, tetapi efektivitas belum optimal jika dibandingkan dengan jumlah dana yang telah digelontorkan ke Papua.
“Peningkatan Indeks mutu pembangunan belum merata. Terdapat kesenjangan yang mencolok dalam capaian IPM antara kabupaten/kota di Papua, beberapa daerah memiliki IPM yang relatif baik sementara daerah lainnya masih sangat rendah,” jelasnya dengan tegas.
Menurutnya, hal ini dilihat dari data statistik yang mnunjukkan bahwa angka tingkat kemiskinan di Papua masih tinggi. Tingkat terutama di daerah-daerah terpencil dimana sebagian besar penduduknya adalah Orang Asli Papua (OAP).
Lebih jauh dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) itu menjelaskan bahwa secara keseluruhan bantuan yang disalurkan berdampak nyata dalam upaya perbaikan, namun masih mengalami kendala dalam beberapa faktor struktural, sehingga implementasinya memerlukan perbaikan kebijakan lebih lanjut.
Beberapa contoh diantaranya masalah pendistribusian bantuan sosial yang kadang-kadang tidak tepat sasaran, karena masih banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan namun tidak menerima. Kemudian ada sebagian yang tidak layak untuk mendapat bantuan tetapi justru masih menerima, bahkan ada beberapa kasus yang sudah meninggal dan pindah tempat tetapi masih terdapat sebagai penerima bantuan.
Lanjutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa melalui program bantuan tersebut dapat memberikan manfaat untuk meringankan beban hidup masyarakat serta dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa daerah di Papua.
Namun, pada kenyataannya masih ditemukannya berbagai kendala dalam pelaksanaanya terkait dengan efektivitas dan pemerataan. Meskipun disadari sudah ada peningkatan dalam pembangunan infrastruktur, tetapi efektivitas belum optimal jika dibandingkan dengan jumlah dana yang telah digelontorkan ke Papua.
“Peningkatan Indeks mutu pembangunan belum merata. Terdapat kesenjangan yang mencolok dalam capaian IPM antara kabupaten/kota di Papua, beberapa daerah memiliki IPM yang relatif baik sementara daerah lainnya masih sangat rendah,” jelasnya dengan tegas.
Menurutnya, hal ini dilihat dari data statistik yang mnunjukkan bahwa angka tingkat kemiskinan di Papua masih tinggi. Tingkat terutama di daerah-daerah terpencil dimana sebagian besar penduduknya adalah Orang Asli Papua (OAP).
Lebih jauh dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) itu menjelaskan bahwa secara keseluruhan bantuan yang disalurkan berdampak nyata dalam upaya perbaikan, namun masih mengalami kendala dalam beberapa faktor struktural, sehingga implementasinya memerlukan perbaikan kebijakan lebih lanjut.
Beberapa contoh diantaranya masalah pendistribusian bantuan sosial yang kadang-kadang tidak tepat sasaran, karena masih banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan namun tidak menerima. Kemudian ada sebagian yang tidak layak untuk mendapat bantuan tetapi justru masih menerima, bahkan ada beberapa kasus yang sudah meninggal dan pindah tempat tetapi masih terdapat sebagai penerima bantuan.
