Angka Perporsi Antara Jakarta dan Papua Tak Bisa Disamakan

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengakui tidak ada pos anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Papua untuk program tersebut. Karena itu, pihaknya menunggu petunjuk dari Badan Gizi Nasional (BGN) menyangkut anggarannya.

“Jumlah anak sekolah di Papua itu sekitar 200 ribu orang, kalau per porsi nilainya Rp 30 ribu, artinya Rp 6 miliar sekali makan. Nanti kita lihat dari BGN itu anggarannya seperti apa,” ucap Ramses, kepada wartawan, Senin (6/1). Kata Ramses, anggaran MBG di Papua tidak bisa disamakan dengan Pulau Jawa. Karena pasti ada perbedaan harga untuk satu porsi MBG.

Sebab dari uji coba yang telah dilakukan, di Jayapura harganya Rp 30 ribu, di Kabupaten Waropen Rp 40 ribu hingga Rp 45 ribu. “Kalau di Kabupaten Mamberamo Raya pasti harganya lebih dari itu,” kata Ramses. Lanjut Ramses, titik lokasi dapur umum SPPG juga masih harus dikoordinasikan. Termasuk menyangkut konsep pelayanannya ke sekolah-sekolah.

“Contohnya di Kota Jayapura waktu itu di Waena untuk dapurnya. Apakah ini nanti diantar ke Skouw juga, atau seperti apa, ini juga perlu dibahas,” ucapnya. Pelaksanaan MBG ini perlu suatu upaya yang keras sebab ini adalah program baru termasuk melakukan koordinasi dengan kepala daerah di kabupaten.  Pelaksanaannyapun dimungkinkan tidak langsung semua kabupaten di Provinsi Papua. “Memulai sesuatu yang baru itu pasti banyak hambatan. tapi saya yakin dalam 1 atau 2 minggu kedepan pasti jalan,” kata Ramses.

Dan yang menjadi fokus utama kata Ramses, bagaimana meningkatkan ketahanan pangan dan memanfaatkan pangan lokal. “Itu tidak perlu anggaran besar namun bagaimana mengelola potensi yang ada,” pungkasnya.

Di Kabupaten Mimika sendiri belum diketahui kapan program MBG akan mulai dilaksanakan.  Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito menjelaskan, di Mimika jauh sebelum ada kebijakan MBG, Pemerintah Kabupaten Mimika sudah melakukan pemberian makanan gratis kepada siswa-siswa.

Salah satu contohnya adalah makan bergizi gratis di Sentra Pendidikan yang terletak di Jalan Poros Sp5, Mimika, Papua Tengah. “Boleh kita lihat di Sentra Pendidikan banyak anak-anak kita makan, di beberapa sekolah yang ada di pesisir apa semua sudah melakukan itu,” kata Valentinus saat ditemui wartawan, Senin (6/1).

Valentinus melanjutkan, untuk pelaksanaannya di Mimika kemungkinan akan dilaksanakan dengan lebih banyak menggunakan jasa pihak TNI.  Kata Valentinus, makan bergizi gratis nantinya akan dilakukan dengan model dapur umum di mana pengadaannya langsung dari pusat.  “Ada dapur umum keseluruhan modelnya dan pengadaannya itu langsung dari pusat, bukan dari Pemda terkait hal tersebut,” ucapnya.

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengakui tidak ada pos anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Papua untuk program tersebut. Karena itu, pihaknya menunggu petunjuk dari Badan Gizi Nasional (BGN) menyangkut anggarannya.

“Jumlah anak sekolah di Papua itu sekitar 200 ribu orang, kalau per porsi nilainya Rp 30 ribu, artinya Rp 6 miliar sekali makan. Nanti kita lihat dari BGN itu anggarannya seperti apa,” ucap Ramses, kepada wartawan, Senin (6/1). Kata Ramses, anggaran MBG di Papua tidak bisa disamakan dengan Pulau Jawa. Karena pasti ada perbedaan harga untuk satu porsi MBG.

Sebab dari uji coba yang telah dilakukan, di Jayapura harganya Rp 30 ribu, di Kabupaten Waropen Rp 40 ribu hingga Rp 45 ribu. “Kalau di Kabupaten Mamberamo Raya pasti harganya lebih dari itu,” kata Ramses. Lanjut Ramses, titik lokasi dapur umum SPPG juga masih harus dikoordinasikan. Termasuk menyangkut konsep pelayanannya ke sekolah-sekolah.

“Contohnya di Kota Jayapura waktu itu di Waena untuk dapurnya. Apakah ini nanti diantar ke Skouw juga, atau seperti apa, ini juga perlu dibahas,” ucapnya. Pelaksanaan MBG ini perlu suatu upaya yang keras sebab ini adalah program baru termasuk melakukan koordinasi dengan kepala daerah di kabupaten.  Pelaksanaannyapun dimungkinkan tidak langsung semua kabupaten di Provinsi Papua. “Memulai sesuatu yang baru itu pasti banyak hambatan. tapi saya yakin dalam 1 atau 2 minggu kedepan pasti jalan,” kata Ramses.

Dan yang menjadi fokus utama kata Ramses, bagaimana meningkatkan ketahanan pangan dan memanfaatkan pangan lokal. “Itu tidak perlu anggaran besar namun bagaimana mengelola potensi yang ada,” pungkasnya.

Di Kabupaten Mimika sendiri belum diketahui kapan program MBG akan mulai dilaksanakan.  Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito menjelaskan, di Mimika jauh sebelum ada kebijakan MBG, Pemerintah Kabupaten Mimika sudah melakukan pemberian makanan gratis kepada siswa-siswa.

Salah satu contohnya adalah makan bergizi gratis di Sentra Pendidikan yang terletak di Jalan Poros Sp5, Mimika, Papua Tengah. “Boleh kita lihat di Sentra Pendidikan banyak anak-anak kita makan, di beberapa sekolah yang ada di pesisir apa semua sudah melakukan itu,” kata Valentinus saat ditemui wartawan, Senin (6/1).

Valentinus melanjutkan, untuk pelaksanaannya di Mimika kemungkinan akan dilaksanakan dengan lebih banyak menggunakan jasa pihak TNI.  Kata Valentinus, makan bergizi gratis nantinya akan dilakukan dengan model dapur umum di mana pengadaannya langsung dari pusat.  “Ada dapur umum keseluruhan modelnya dan pengadaannya itu langsung dari pusat, bukan dari Pemda terkait hal tersebut,” ucapnya.