MERAUKE – Tim Transisi Kemendagri Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Selatan terus melakukan pematangan menuju peresmian dan pelantikan penjabat gubernur Papua Selatan.
Selasa (4/10) kemarin, Ketua Tim Transisi Kelompok Kerja (Pokja) I PPS Dr. Sri Handoko Taruna melakukan rapat dengan Sekertaris Daerah Kabupaten Merauke Ruslan Ramli, SE, M.Si, Sekertaris Tim Pemekaran PPS Drs. Alberth Rapami, M.Si, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke Elias Mithe, S.STP, MAP dan sekda dari Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat di ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke.
‘’Rencananya bulan Oktober ini, paling lambat akhir Oktober. Karena itu, tim ini kan selalu datang dari pusat untuk melihat. Ada beberapa tim. Ada tim organisasinya sendiri untuk kelembagaan, ada tim persiapan, dan ini Ketua Tim Pokjanya diskusi tentang kesiapan-kesiapan di aspek penyiapan peganggaran, soal aset yang akan dipinjam pakai dan aset yang akan dihibahkan ke Provinsi Papua Selatan nanti,’’ kata Sekertaris Daerah Kabupaten Merauke Ruslan Ramli seusai mengikuti rapat dengan Ketua Tim Transisi Pokja I Kemendagri tersebut.
Sekda menyakini bahwa peresmian dan pelantikan penjabat gubernur 3 DOB di Papua tersebut akan dipusatkan di Merauke yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantarakan keamanan dan kesiapan.
‘’Dari sisi aspek lahan kita sudah clear, sementara masih itu (di Merauke). Tapi, saya tidak bisa memastikan, karena ada pimpinan. Tapi sampai sekarang belum ada perubahan dan itulah tanah yang sudah bersertifikat,’’ jelasnya.
Untuk kantor sementara gubernurnya, lanjut Sekda Ruslan Ramli sudah ada yakni gedung negara dan rumah jabatan gubernur juga sudah disiapkan. ‘’Termasuk kelembagaannya, misalnya Oktober akhir baru dilantik berarti 2 bulan di tahun ini. itu juga bagian yang kami diskusikan. Tapi dalam 2 akhir melaksanakan tugas juga bagian dipersiapkan APBD 2023. Itu bagian yang kita diskusikan dan kira-kira arahan dan saran diskusi dari kami,’’ jelasnya.
Termasuk yang dibicarakan masalah peresmian yang rencananya akan dilakukan presiden. ‘’Itu juga yang kami bicarakan dan tentunya nanti akan kita bicarakan panitianya,’’ jelasnya. Untuk anggaran peresmian tersebut, jelas Sekda, nantinya selain dari APBD Kabupaten Merauke diharapkan juga pasrtisipasi dari kabupaten-kabupaten yang menjadi bagian dari 3 DOB yang dimekarkan tersebut.
Sementara itu, Ketua Tim Transisi Kelompok Kerja (Pokja) I PPS Dr. Sri Handoko Taruna mengungkapkan bahwa rapat yang digelar ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang dilakukan di Makassar yang difasilitasi oleh Dirjen Otonomi Daerah terkait dengan persiapan DOB Papua.
‘’Dari Makassar untuk Provinsi Papua Selatan kita tindaklanjuti dengan melakukan pertemuan hari ini yang dihadiri oleh sekda dari 4 kabupaten yang menjadi wilayah Provinsi Papua Selatan,’’ kata Sri Handoko Taruna.
Dikatakan, dalam rapat tersebut disepakati tentang hibah anggaran tahun 2022 untuk kesiapan Provinsi Papua Selatan termasuk kesiapan kantornya. Dimana untuk hibah anggarannya melalui APBD Perubahan 2022 , Kabupaten Merauke menghibahkan Rp 2 miliar, Asmat Rp 1 miliar, Boven Digoel Rp 5 miliar dan Mappi Rp 5 miliar.
‘’Kami mendengar sendiri dari Kabupaten Merauke sudah merencanakan pengisian kantor-kantor yang diperlukan karena sifatnya transisi maka mana yang menjadi prioritas maka itulah yang akan kita jadikan tujuan kesiapan yang utama,’’ terangnya.
Sri Handoko Taruna menambahkan bahwa peresmian dan pelantikan penjabat gubenur 3 DOB tersebut rencananya akan dilakukan di akhir Oktober dan Merauke siap untuk dijadikan titik peresmian. ‘’Saya sebagai Ketua Tim, merasa bahwa Merauke siap dijadikan sebagai tempat peresmian. Tapi semuanya nanti ada pandangan dan putusan dari pimpinan dimana yang akan dijadikan tempat peresmian,’’ pungkasnya. (ulo/wen)
