“Pemerintah dapat memberikan dukungan pembiayaan terhadap pusat literasi dan numerasi yang memiliki program untuk membantu anak-anak yang putus sekolah. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kembali akses pendidikan dasar kepada anak-anak yang telah meninggalkan bangku sekolah,” katanya.
Selain itu, pusat pemberdayaan masyarakat juga akan dilibatkan untuk mengarahkan anak yang putus sekolah mengikuti pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Setelah menyelesaikan proses belajar, mereka dapat mengikuti ujian dan memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Anak-anak kita yang tidak sekolah, sudah putus sekolah, kita masukkan mereka untuk mengikuti Paket A, Paket B, Paket C. Proses belajarnya berjalan, lalu mereka bisa ikut ujian sehingga bisa mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi,” ujarnya. Marthen mengatakan, pada perubahan anggaran, pihaknya berupaya menjangkau sejumlah pusat literasi yang dijadikan sampel. Pusat-pusat tersebut nantinya diharapkan menjadi barometer untuk pengembangan program serupa di wilayah lainnya.
Namun, sebelum program diperluas, pemerintah akan terlebih dahulu memetakan penyebab anak tidak sekolah. Faktor geografis, kondisi ekonomi keluarga, lingkungan pergaulan, hingga anak yang diajak orang tua bekerja menjadi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian.
“Kan biasanya ada beberapa hal yang memengaruhinya. Bisa karena letak geografis, mungkin karena orang tuanya mengajak dia untuk bekerja, kondisi perekonomian, atau mungkin anak terpengaruh lingkungannya lalu meninggalkan sekolah,” jelasnya.
Meski demikian, persoalan ATS di wilayah perkotaan memiliki karakter berbeda. Marthen menyebut pengaruh lingkungan dan pergaulan menjadi salah satu faktor yang cukup dominan, ditambah pengawasan orang tua yang dinilai masih perlu diperkuat.
