JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua tengah menyelesaikan pengisian jabatan tinggi pratama atau eselon II. Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan dari 30 jabatan yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 17 di antaranya telah disetujui untuk dilanjutkan ke tahap seleksi.
“Hasilnya kami kirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk persetujuan, lalu dilaporkan lagi ke Kemendagri. Prosesnya memang panjang,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos, Jumat (2/5).
Ramses mengaku hingga kini pihaknya masih menunggu persetujuan teknis (Pertek) dari BKN. Dia pun mengaku sudah menghadap Kepala BKN dan itu sedang berproses.
“Sekarang dalam proses di BKN, jika sudah turun maka kita pilih satu yang terbaik dari situ lalu kita usulkan lagi ke Mendagri untuk pelantikan. Jadi persetujuan Mendagri paling akhir untuk pelantikan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh tahapan pengisian jabatan telah mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan administrasi.
“Kami ingin agar pejabat definitif segera mengisi posisi-posisi yang kosong demi kelancaran roda pemerintahan,” ucapnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua melakukan konsultasi dengan melayangkan Surat Nomor 800.1.2.6/1277/SET Tanggal 11 Oktober 2024 tentang Konsultasi Rencana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan ditindaklanjuti oleh BKN dengan mengeluarkan Rekomendasi/Pertek BKN Nomor 22157/R-AK.02.02/SD/K/2024Tanggal, 29 November 2024 tentang Persetujuan Rencana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua tengah menyelesaikan pengisian jabatan tinggi pratama atau eselon II. Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan dari 30 jabatan yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 17 di antaranya telah disetujui untuk dilanjutkan ke tahap seleksi.
“Hasilnya kami kirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk persetujuan, lalu dilaporkan lagi ke Kemendagri. Prosesnya memang panjang,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos, Jumat (2/5).
Ramses mengaku hingga kini pihaknya masih menunggu persetujuan teknis (Pertek) dari BKN. Dia pun mengaku sudah menghadap Kepala BKN dan itu sedang berproses.
“Sekarang dalam proses di BKN, jika sudah turun maka kita pilih satu yang terbaik dari situ lalu kita usulkan lagi ke Mendagri untuk pelantikan. Jadi persetujuan Mendagri paling akhir untuk pelantikan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh tahapan pengisian jabatan telah mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan administrasi.
“Kami ingin agar pejabat definitif segera mengisi posisi-posisi yang kosong demi kelancaran roda pemerintahan,” ucapnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua melakukan konsultasi dengan melayangkan Surat Nomor 800.1.2.6/1277/SET Tanggal 11 Oktober 2024 tentang Konsultasi Rencana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan ditindaklanjuti oleh BKN dengan mengeluarkan Rekomendasi/Pertek BKN Nomor 22157/R-AK.02.02/SD/K/2024Tanggal, 29 November 2024 tentang Persetujuan Rencana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
