JAYAPURA – Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menyebut, siklus kekerasan yang terjadi di wilayah konflik dan rawan konflik di tanah Papua ada dugaan dipelihara. Ini setelah mencuat dugaan keterlibatan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dalam jaringan pemasok amunisi ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Sebagaimana Satgas Operasi Damai Cartenz mengungkap jaringan pemasok senjata dan amunisi yang beroperasi di Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Senin (29/9).
”Ini semakin memperkuat bahwa siklus kekerasan yang selama ini terjadi di wilayah konflik dan wilayah rawan konflik, yang dipelihara oleh oknum-oknum anggota TNI yang bertugas di wilayah-wilayah tersebut,” ungkap Kepala Sekretariat Komnas HAM RI di Papua, Frits Ramandey, Kamis (2/10).
Menurut Frits, keterlibatan aparat dalam kasus jual beli senjata dan amunisi di tanah Papua. Menunjukan bahwa para Satgas yang ditugaskan di wilayah konflik minim pengawasan dari satuan atas. Akibat minimnya pengawasan, maka orang-orang ini memiliki misi bisnis, bukan lagi misi pengamanan.
JAYAPURA – Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menyebut, siklus kekerasan yang terjadi di wilayah konflik dan rawan konflik di tanah Papua ada dugaan dipelihara. Ini setelah mencuat dugaan keterlibatan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dalam jaringan pemasok amunisi ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Sebagaimana Satgas Operasi Damai Cartenz mengungkap jaringan pemasok senjata dan amunisi yang beroperasi di Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Senin (29/9).
”Ini semakin memperkuat bahwa siklus kekerasan yang selama ini terjadi di wilayah konflik dan wilayah rawan konflik, yang dipelihara oleh oknum-oknum anggota TNI yang bertugas di wilayah-wilayah tersebut,” ungkap Kepala Sekretariat Komnas HAM RI di Papua, Frits Ramandey, Kamis (2/10).
Menurut Frits, keterlibatan aparat dalam kasus jual beli senjata dan amunisi di tanah Papua. Menunjukan bahwa para Satgas yang ditugaskan di wilayah konflik minim pengawasan dari satuan atas. Akibat minimnya pengawasan, maka orang-orang ini memiliki misi bisnis, bukan lagi misi pengamanan.
