Mereka meminta organisasi kampus seperti BEM introspeksi karena yang dilakukan tidak mewakili seluruh mahasiswa dan hanya menimbulkan kerugian bagi yang lain, yang tidak ada kaitan dengan protes dan palang tersebut. Seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uncen yang enggan menyebut namanya menyampaikan keresahan.
Menurutnya, tindakan penutupan fasilitas publik ini secara langsung mencederai keberlanjutan proses belajar mengajar di tanah Papua dan mengorbankan ribuan mahasiswa lainnya yang harus terpaksa belajar dari rumah.”Kita sudah datang jauh-jauh dengan harapan bisa belajar, tetapi begitu tiba di sini ternyata kampus justru ditutup. Mau sampai kapan kita begini? Kasihan teman-teman yang lain yang mau melengkapi administrasi kampus, menyelesaikan tugas akhir, dan sebagainya. Belum lagi mereka yang datang jauh-jauh naik taksi dan ojek,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Ia heran karena organisasi mahasiswa kampus senang sekali melakukan pemalangan seolah-olah tak ada jalan lain. Seperti terlihat gagah dan seperti ingin mendapat pengakuan jika sudah memalang. Padahal cara-cara seperti ini justru tidak disukai mahasiswa maupun dosen. Kekesalan serupa turut disuarakan oleh salah satu orang tua mahasiswa Uncen lainnya.
Penutupan akses ke kampus ini sangat merugikan keluarga dari sisi finansial maupun psikologis. “Orang tua harus terus mengeluarkan biaya hidup, sewa kos, serta ongkos transportasi harian anak-anak mereka yang datang dari luar daerah Jayapura, namun hak pendidikan anak-anak mereka justru terhalang oleh pemalangan,” cecarnya.
Selain masalah beban ekonomi, pihak orang tua juga mengkhawatirkan masa depan dan kelulusan anak-anak mereka yang menjadi tertunda. Mereka menilai bahwa menyampaikan aspirasi adalah hak mahasiswa, namun tidak seharusnya dilakukan dengan cara mengorbankan dan menyandera fasilitas pendidikan umum yang dibutuhkan oleh ribuan mahasiswa lainnya.
Mereka meminta organisasi kampus seperti BEM introspeksi karena yang dilakukan tidak mewakili seluruh mahasiswa dan hanya menimbulkan kerugian bagi yang lain, yang tidak ada kaitan dengan protes dan palang tersebut. Seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uncen yang enggan menyebut namanya menyampaikan keresahan.
Menurutnya, tindakan penutupan fasilitas publik ini secara langsung mencederai keberlanjutan proses belajar mengajar di tanah Papua dan mengorbankan ribuan mahasiswa lainnya yang harus terpaksa belajar dari rumah.”Kita sudah datang jauh-jauh dengan harapan bisa belajar, tetapi begitu tiba di sini ternyata kampus justru ditutup. Mau sampai kapan kita begini? Kasihan teman-teman yang lain yang mau melengkapi administrasi kampus, menyelesaikan tugas akhir, dan sebagainya. Belum lagi mereka yang datang jauh-jauh naik taksi dan ojek,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Ia heran karena organisasi mahasiswa kampus senang sekali melakukan pemalangan seolah-olah tak ada jalan lain. Seperti terlihat gagah dan seperti ingin mendapat pengakuan jika sudah memalang. Padahal cara-cara seperti ini justru tidak disukai mahasiswa maupun dosen. Kekesalan serupa turut disuarakan oleh salah satu orang tua mahasiswa Uncen lainnya.
Penutupan akses ke kampus ini sangat merugikan keluarga dari sisi finansial maupun psikologis. “Orang tua harus terus mengeluarkan biaya hidup, sewa kos, serta ongkos transportasi harian anak-anak mereka yang datang dari luar daerah Jayapura, namun hak pendidikan anak-anak mereka justru terhalang oleh pemalangan,” cecarnya.
Selain masalah beban ekonomi, pihak orang tua juga mengkhawatirkan masa depan dan kelulusan anak-anak mereka yang menjadi tertunda. Mereka menilai bahwa menyampaikan aspirasi adalah hak mahasiswa, namun tidak seharusnya dilakukan dengan cara mengorbankan dan menyandera fasilitas pendidikan umum yang dibutuhkan oleh ribuan mahasiswa lainnya.
