MERAUKE–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan telah melantik 9 pejabat tinggi pratama atau eselon II defenitif beberapa waktu lalu. Sementara untuk 24 jabatan tinggi pratama lainnya yang dilelang secara terbuka, masih dalam proses di Jakarta.
Pj Gubernur Papua Selatan Dr. Apolo Safanpo, ST, MT, menjelaskan, hasil seleksi yang telah dilakukan untuk beberapa jabatan tinggi pratama lainnya tersebut beberapa waktu lalu masuk ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
‘’KASN akan melakukan telaa setelah mendapatkan rekomendasi dari KASN kemudian turun ke Badan Kepegawaian Negara. Di sana, BKN melakukan pertimbangan tehnis (Pertek) mulai dari persyaratan kepangkatan. Semua administrasi mereka telaa. Kalau tidak ada yang memenuhi maka Perteknya tidak akan keluar. Tapi kalau semua prosedur sudah sesuai dan telah memenuhi, maka pertimbangan teknisnya akan keluar dan Pertek itu akan menjadi syarat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri,’’jelasnya.
Dikatakan, jika persetujuan dari Mendagri tersebut sudah ada, maka pelantikan dapat dilakukan terhadap mereka yang mendapat persetujuan untuk dilantik. ‘’Nah, sekarang ini posisi sedang berada di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dilakukan pertimbangan teknis,’’ jelasnya.
Sebenarnya, jika sudah di BKN, lanjut dia, waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama. Hanya saja, karena yang diperiksa bukan hanya dari Papua Selatan, tapi juga dari provinsi lainnya, sehingga kadang membutuhkan waktu yang lama.
‘’Kita tunggu saja. Kalau nanti persetujuan dari Mendagri sudah turun berarti kita sudah bisa melantik terhadap nama-nama yang disetujui tersebut,’’ pungkasnya. (ulo/tho)
MERAUKE–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan telah melantik 9 pejabat tinggi pratama atau eselon II defenitif beberapa waktu lalu. Sementara untuk 24 jabatan tinggi pratama lainnya yang dilelang secara terbuka, masih dalam proses di Jakarta.
Pj Gubernur Papua Selatan Dr. Apolo Safanpo, ST, MT, menjelaskan, hasil seleksi yang telah dilakukan untuk beberapa jabatan tinggi pratama lainnya tersebut beberapa waktu lalu masuk ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
‘’KASN akan melakukan telaa setelah mendapatkan rekomendasi dari KASN kemudian turun ke Badan Kepegawaian Negara. Di sana, BKN melakukan pertimbangan tehnis (Pertek) mulai dari persyaratan kepangkatan. Semua administrasi mereka telaa. Kalau tidak ada yang memenuhi maka Perteknya tidak akan keluar. Tapi kalau semua prosedur sudah sesuai dan telah memenuhi, maka pertimbangan teknisnya akan keluar dan Pertek itu akan menjadi syarat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri,’’jelasnya.
Dikatakan, jika persetujuan dari Mendagri tersebut sudah ada, maka pelantikan dapat dilakukan terhadap mereka yang mendapat persetujuan untuk dilantik. ‘’Nah, sekarang ini posisi sedang berada di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dilakukan pertimbangan teknis,’’ jelasnya.
Sebenarnya, jika sudah di BKN, lanjut dia, waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama. Hanya saja, karena yang diperiksa bukan hanya dari Papua Selatan, tapi juga dari provinsi lainnya, sehingga kadang membutuhkan waktu yang lama.
‘’Kita tunggu saja. Kalau nanti persetujuan dari Mendagri sudah turun berarti kita sudah bisa melantik terhadap nama-nama yang disetujui tersebut,’’ pungkasnya. (ulo/tho)
