JAYAPURA – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyampaikan bahwa dari kesepakatan bersama anggota DPRP dalam Bamus terkait dibentuknya Pansus LBH BPK maupun Pansus Aset akhirnya nama Junaedi Rahim disepakati akan memimpin Pansus Aset. Dikatakan pansus ini akan bekerja paling tidak hingga Oktober 2023 sudah mendapatkan seluruh hasil aset yang dimiliki Pemprov Papua.
“Kami ingin tertibkan semua dan memang ini menjadi komitmen kami agar sistem pengelolaan keuangan di Pemprov ini bisa tertata lebih baik,” kata Jhony Banua di ruang kerjanya, Selasa (30/5).
Ia menyebut ada banyak aset yang sudah cukup lama tidak memberi banyak manfaat akhirnya hanya membebani neraca keuangan daerah. Sementara biaya untuk perawatan selalu dianggarkan.
Ini kata Jhony tidak hanya dalam bentuk gedung atau bangunan tetapi juga kendaraan termasuk perusahaan daerah yang juga akan diinventarisir terkait manfaatnya. DPRP tak mau keberadaan perusahaan daerah atau BUMD ternyata hanya membebani keuangandaerah karena tak mampu menghidupi diri sendiri.
“Misal Percetakan Rakyat Papua, EMKL maupun bangunan hotel milik Pemprov kalau tidak menghasilkan nilai ekonomi daerah ya terpaksa kita tutup atau ganti kepengurusan. Intinya akan dibenahi,” bebernya.
Jumlah aset Pemprov sendiri kata Jhony tersebar tidak hanya di Papua tetapi ada juga di daerah otonomi baru termasuk Papua Barat bahkan di luar Papua. Ini jika dihitung jumlahnya kata Jhony angka nilai aset bisa mencapai triliunan. “Coba lihat, Hotel Numbay, Hotel Marau di Biak, Expo Waena termasuk kolam renang Cenderawasih di Kotaraja dan ini belum yang ada di daerah lain. Yang jelas ada banyak asset yang harus ditata,” bebernya.
Jhony juga menyinggung soal aset venue eks PON yang akan dikaji kembali apakah masih harus dipertahankan atau diserahkan ke pihak ketiga. Ini mengingat meski tak digunakan, biaya maintenance juga dianggarkan. “Tapi akan kami kaji mengingat keinginan kita saat itu adalah Papua menjadi provinsi olahraga. Kami juga lihat banyak kendaraan pejabat yang masih digunakan meski tak menjabat. Ini akan kami cek semua,” tutup Jhony. (ade/wen)
JAYAPURA – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyampaikan bahwa dari kesepakatan bersama anggota DPRP dalam Bamus terkait dibentuknya Pansus LBH BPK maupun Pansus Aset akhirnya nama Junaedi Rahim disepakati akan memimpin Pansus Aset. Dikatakan pansus ini akan bekerja paling tidak hingga Oktober 2023 sudah mendapatkan seluruh hasil aset yang dimiliki Pemprov Papua.
“Kami ingin tertibkan semua dan memang ini menjadi komitmen kami agar sistem pengelolaan keuangan di Pemprov ini bisa tertata lebih baik,” kata Jhony Banua di ruang kerjanya, Selasa (30/5).
Ia menyebut ada banyak aset yang sudah cukup lama tidak memberi banyak manfaat akhirnya hanya membebani neraca keuangan daerah. Sementara biaya untuk perawatan selalu dianggarkan.
Ini kata Jhony tidak hanya dalam bentuk gedung atau bangunan tetapi juga kendaraan termasuk perusahaan daerah yang juga akan diinventarisir terkait manfaatnya. DPRP tak mau keberadaan perusahaan daerah atau BUMD ternyata hanya membebani keuangandaerah karena tak mampu menghidupi diri sendiri.
“Misal Percetakan Rakyat Papua, EMKL maupun bangunan hotel milik Pemprov kalau tidak menghasilkan nilai ekonomi daerah ya terpaksa kita tutup atau ganti kepengurusan. Intinya akan dibenahi,” bebernya.
Jumlah aset Pemprov sendiri kata Jhony tersebar tidak hanya di Papua tetapi ada juga di daerah otonomi baru termasuk Papua Barat bahkan di luar Papua. Ini jika dihitung jumlahnya kata Jhony angka nilai aset bisa mencapai triliunan. “Coba lihat, Hotel Numbay, Hotel Marau di Biak, Expo Waena termasuk kolam renang Cenderawasih di Kotaraja dan ini belum yang ada di daerah lain. Yang jelas ada banyak asset yang harus ditata,” bebernya.
Jhony juga menyinggung soal aset venue eks PON yang akan dikaji kembali apakah masih harus dipertahankan atau diserahkan ke pihak ketiga. Ini mengingat meski tak digunakan, biaya maintenance juga dianggarkan. “Tapi akan kami kaji mengingat keinginan kita saat itu adalah Papua menjadi provinsi olahraga. Kami juga lihat banyak kendaraan pejabat yang masih digunakan meski tak menjabat. Ini akan kami cek semua,” tutup Jhony. (ade/wen)
