JAYAPURA-Wakil Ketua I DPR Papua, Dr Yunus Wonda menyatakan bahwa pihak DPR Papua mensinyalir masih ada mantan pejabat Pemprov yang menguasai aset pemerintah. Ini biasanya dilakukan dengan dalih telah mengabdi selama puluhan tahun, sehingga patut untuk mendapatkan barang tersebut. Kata Yunus biasa yang paling sering dikuasai adalah kendaraan roda empat maupun perumahan.
Dikatakan para pejabat ini disarankan untuk bisa segera mengembalikan, sebelum dilakukan pendataan yang akhirnya mengggiring KPK untuk turun mengecek. Ini bukan tidak pernah, melainkan beberapa tahun lalu sudah pernah dilakukan, dimana KPK datang dan mendata langsung dan ternyata banyak temuan.
“Pansus aset ini sudah terbentuk lama, namun tahun ini kerjanya lebih luas dan menyeluruh. Tidak hanya mendata di daerah Papua tetapi juga mengecek aset yang ada di Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Jika ada asset yang bisa dihibahkan ke provinsi baru maka itu akan dilakukan guna memperbaiki neraca aset,” kata Yunus Wonda saat diwawancarai di halaman kantor DPRP, Rabu (24/5). (ade/tri)
JAYAPURA-Wakil Ketua I DPR Papua, Dr Yunus Wonda menyatakan bahwa pihak DPR Papua mensinyalir masih ada mantan pejabat Pemprov yang menguasai aset pemerintah. Ini biasanya dilakukan dengan dalih telah mengabdi selama puluhan tahun, sehingga patut untuk mendapatkan barang tersebut. Kata Yunus biasa yang paling sering dikuasai adalah kendaraan roda empat maupun perumahan.
Dikatakan para pejabat ini disarankan untuk bisa segera mengembalikan, sebelum dilakukan pendataan yang akhirnya mengggiring KPK untuk turun mengecek. Ini bukan tidak pernah, melainkan beberapa tahun lalu sudah pernah dilakukan, dimana KPK datang dan mendata langsung dan ternyata banyak temuan.
“Pansus aset ini sudah terbentuk lama, namun tahun ini kerjanya lebih luas dan menyeluruh. Tidak hanya mendata di daerah Papua tetapi juga mengecek aset yang ada di Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Jika ada asset yang bisa dihibahkan ke provinsi baru maka itu akan dilakukan guna memperbaiki neraca aset,” kata Yunus Wonda saat diwawancarai di halaman kantor DPRP, Rabu (24/5). (ade/tri)
