JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dianggap tak berperan aktif terhadap penyelamatan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Merthens yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Paro, Kabupaten Nduga sejak 7 Februari lalu.
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela Ham) Theo Hesegem mengatakan, upaya pembebasan sandera terus memakan korban. Baik korban dari warga sipil maupun TNI-Polri sejak penyanderaan yang terjadi pada 7 Februari.
Theo menilai, Pemerintah Provinsi Pegunungan Tengah memilih diam tak pernah bersuara mengambil langka.
“Sementara kita tahu bahwa, persoalan penyanderaan seorang pilot adalah persoalan antar negara. Bukan persoalan rumah tangga. Sehingga itu, Pj.Gubernur Provinsi Papua Pegunungan sebagai kepala daerah punya kewajiban mengambil langka dan inisiatif terkait misi penyelamatan seorang pilot,” tegas Theo sebagaimana rilis yang dikirimnya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (19/4).
Menurut Theo, Pemerintah Provinsi Papua Tengah tidak harus menonton atau membisu lalu mengharapkan kepada pemerintah pusat dalam proses visi penyelamatan seorang pilot. Musabab, Pemerintah Daerah adalah kaki tangan Pemerintah Pusat, oleh karena itu wajib membantu pemerintah pusat.
Lanjut Theo menerangkan, persoalan penyanderan yang dimaksud bukan masalah Kabupaten Nduga, sehingga hanya dibebankan kepada Pemerintah Nduga untuk mengambil langka tanpa keterlibatan pemerintah Provinsi.
“Persoalan penyanderan di wilayah Provinsi Papua Pengunugan seharusnya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, bukan pemerintah kabupaten. Saya tidak melihat selama ini dan tidak pernah membaca langkah-langkah Pj. Gubernur Provinsi Papua Pegunugan terkait upaya penyelamatan penyanderan warga Selandia Baru,” tegasnya.
“Disayangkan seorang Pj.Gubernur Papua Pegunugan sama sekali tidak aktif untuk mengkonsolidasikan proses pembebasan sandera,” sambungnya
Menurut Theo, stabilitas pemerintahan akan terganggu kalau situasi daerahnya tidak rasa aman, dan roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan normal dan sangat lamban.
Selain itu, seorang Gubernur adalah pejabat negara yang berkedudukan di daerah untuk mengatasi semua persoalan dan konflik yang ada wilayahnya, dan kemudian melakukan kordinasi dengan Pemerintah Pusat.
“Itu harapan Pemerintah Pusat, bagaimana harapan pemerintah pusat akan terwujud kalau Pemerintah daerah memilih berdiam. Sedangkan Provinsi Papua Pegunungan sedang bermasalah,” pungkasnya. (fia/wen)
