Badan Percepatan Pembangunan Diminta Tak Perpanjang Birokrasi

Diharapkan Bisa Mensinergikan Kementerian dan Lembaga kepada Papua

JAYAPURA – Kehadiran  Ketua Badan Percepatan Pembangunan Papua, Amin Ma’ruf  di Papua patut disyukuri. Meski tak lama namun kedatangan kali perdana ini diharapkan bisa membawa satu perubahan yang nyata. Tak hanya itu dari kehadiran wakil presiden ini paling tidak akan membuka keran program pemerintah yang selama ini dianggap macet.

“Memang kehadiran wapres di Jayapura atau Papua ini tidak lama. Dari Jayapura beliau langsung ke beberapa  provinsi yang baru dimekarkan namun ini bukan soal lama atau cepatnya pak Wapres di Jayapura sebab semua harus disyukuri karena ini menunjukkan bahwa ada perhatian dari pemerintah pusat soal Papua,” kata  Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumboirussy kepada Cenderawasih Pos Kamis (2/11). Meski dirasa terlambat karena seharusnya Papua sudah didatangi beberapa bulan lalu namun kedatangan Wapres kata Rumboirussy tetap patut disyukuri.

Baca Juga :  Bansos Tembus 460 Ribu Penerima di Papua

“Orang mau datang 5 hari tapi kalau tidak serius itu sama saja tapi meski hanya beberapa jam namun memiliki komitmen kami pikir ini lebih baik,” jelasnya. Rumboirussy mengatakan paling tidak kehadiran lembaga percepatan pembangunan Papua ini tidak justru memperpanjang birokrasi tapi memudahkan dan mensinergikan apa saja yang sudah dilakukan oleh kementerian dan lembaga kepada Papua dengan apa yang dikerjakan Papua.

Pasalnya ia melihat jika apa yang dilakukan oleh badan percepatan pembangunan Papua ini tidak sinkron maka ini akan sulit. “Contoh ika selama ini dinas PU bangun sesuatu yang tidak sinkron maka kami harap dengan adanya lembaga ini semua bisa diluruskan. Misal jika dari aspek pertanian atau peternakan dimana jika kita beri bantuan bibit ternak sebaiknya dari kementerian membantu yang lain jadi saling mengisi dan melengkapi,”  harapnya.

Baca Juga :  Dijaga Ketat Aparat, Presiden Resmi Buka PON XX 2021 Papua

Ini kata Rumboirussy hal tersebutlah  yang selama dirasakan oleh DPRP karena DPRP minim mendapatkan punya informasi atau terkesan  masing – masing jala tanpa koordinasi. “Pemerintah pusat lewat kementerian dan lembaga mungkin punya banyak kegiatan tapi kita tidak tahu jadi dari kehadiran lembaga ini semoga semua menjadi jelas. Kami bisa buat apa dan mekanisme seperti apa,” pungkasnya. (ade/wen)

Diharapkan Bisa Mensinergikan Kementerian dan Lembaga kepada Papua

JAYAPURA – Kehadiran  Ketua Badan Percepatan Pembangunan Papua, Amin Ma’ruf  di Papua patut disyukuri. Meski tak lama namun kedatangan kali perdana ini diharapkan bisa membawa satu perubahan yang nyata. Tak hanya itu dari kehadiran wakil presiden ini paling tidak akan membuka keran program pemerintah yang selama ini dianggap macet.

“Memang kehadiran wapres di Jayapura atau Papua ini tidak lama. Dari Jayapura beliau langsung ke beberapa  provinsi yang baru dimekarkan namun ini bukan soal lama atau cepatnya pak Wapres di Jayapura sebab semua harus disyukuri karena ini menunjukkan bahwa ada perhatian dari pemerintah pusat soal Papua,” kata  Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumboirussy kepada Cenderawasih Pos Kamis (2/11). Meski dirasa terlambat karena seharusnya Papua sudah didatangi beberapa bulan lalu namun kedatangan Wapres kata Rumboirussy tetap patut disyukuri.

Baca Juga :  KPU Pastikan PSU Yalimo 26 Januari

“Orang mau datang 5 hari tapi kalau tidak serius itu sama saja tapi meski hanya beberapa jam namun memiliki komitmen kami pikir ini lebih baik,” jelasnya. Rumboirussy mengatakan paling tidak kehadiran lembaga percepatan pembangunan Papua ini tidak justru memperpanjang birokrasi tapi memudahkan dan mensinergikan apa saja yang sudah dilakukan oleh kementerian dan lembaga kepada Papua dengan apa yang dikerjakan Papua.

Pasalnya ia melihat jika apa yang dilakukan oleh badan percepatan pembangunan Papua ini tidak sinkron maka ini akan sulit. “Contoh ika selama ini dinas PU bangun sesuatu yang tidak sinkron maka kami harap dengan adanya lembaga ini semua bisa diluruskan. Misal jika dari aspek pertanian atau peternakan dimana jika kita beri bantuan bibit ternak sebaiknya dari kementerian membantu yang lain jadi saling mengisi dan melengkapi,”  harapnya.

Baca Juga :  Mahfud MD Sambut Baik 12 Putusan Kultur OAP

Ini kata Rumboirussy hal tersebutlah  yang selama dirasakan oleh DPRP karena DPRP minim mendapatkan punya informasi atau terkesan  masing – masing jala tanpa koordinasi. “Pemerintah pusat lewat kementerian dan lembaga mungkin punya banyak kegiatan tapi kita tidak tahu jadi dari kehadiran lembaga ini semoga semua menjadi jelas. Kami bisa buat apa dan mekanisme seperti apa,” pungkasnya. (ade/wen)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya