Turun Rp 6 Triliun Lebih, Dana Cadangan Mulai Dipertanyakan

Mendengar Pandangan Fraksi di DPR Papua Terkait Raperdasi APBD 2023 (Bagian – 1)

DPR Papua nampaknya tak mau lalai lagi soal agenda sidang. Setelah pada APBD Perubahan kemarin gagal dibahas dan diparipurnakan, kini semuanya agenda sidang maupun rapat paripurna dikawal ketat. Sembilan Fraksi di DPRP memberi sikap atas Raperdasi APBD tahun depan.

Laporan: Abdel Gamel Naser – Jayapura

APBD Papua tahun 2023 mengalami penurunan drastis. Sementara ada banyak tanggungjawab dari berbagai sektor yang harus diselesaikan dan didukung dengan anggaran. Parahnya lagi dengan adanya tiga Daerah Otonomi Baru ini justru sistem penganggarannya masih harus menyusu pada provinsi induk yakni Papua.

  Terkait penurunan anggaran tersebut DPRP dan eksekutif, nampaknya di tahun 2023 harus lebih ketat mengencangkan ikat pinggang mengingat tahun depan postur APBD Papua mengalami perubahan signifikan.

  Dimulai dari pendapatan daerah Papua tahun 2023 yang tertera adalah Rp 2,9 triliun dan jika ini dibandingkan dengan tahun 2022 berjumlah Rp 8,9 triliun, sehingga jelas sekali terjadi penurunan yang signifikan yakni Rp 6 triliun lebih atau  terjadi penurunan 67.27 persen.

   Kemudian belanja daerah tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 3,4 triliun. Lalu untuk belanja modal dalam rancangan APBD tahun 2023 tercatat ada Rp 501 miliar lebih. Padahal di tahun sebelumnya berjumlah Rp 1,5 triliun sehingga disebut terjadi penurunan Rp 1 triliun lebih.

  Penurunan ini dikarenakan objek pajak daerah telah masuk pada daerah otonomi baru seperti air permukaan dan lainnya. Kemudian ini tak lepas dari kebijakan daerah yang mentransfer langsung ke daerah otonomi baru.

   Disini pemerintah perlu upaya instensifikasi dan ekstensifikasi terkait potensi sumber daya alam dan Pemda disarankan untuk lebih aktif melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat terutama yang berkaitan dengan pajak.

  “Fraksi Golkar juga meminta agar alokasi kesehatan, pendidikan dan ekonomi kerakyatan tetap dianggarkan. Lalu dari catatan Fraksi Golkar disebutkan bahwa partai berlambang beringin ini harus bisa berkolaborasi,” kata Tan Wie Long, Ketua Fraksi Golkar dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap materi Raperda tahun 2022 di Kantor DPRP, Selasa (29/11).

   Menariknya di sini Golkar juga menyinggung soal dilakukan revisi terkait tatib agar setelah itu perlu dipikirkan soal perangkat  pimpinan yang berasal dari kursi pengangkatan.

“Kami pikir kursi pimpinan dari pengangkatan sudah harus bisa diupayakan, karena itu sesuai mandat undang – undang,” imbuhnya.

   Nathan Pahabol dari Fraksi Gerindra menyinggung soal angka dan meminta penjelasan detail dari pihak eksekutif. Penjelasan lebih rinci terkait belanja modal Rp 501 miliar, belanja tak terduga Rp 409 miliar lebih, belanja transfer Rp 183 miliar. “Dan penjelasan ini tidak lagi dilakukan secara gelondongan melainkan secara detail,” tegasnya.

   Begitu juga dengan Fraksi  Gerindra juga menyingung soal angka pengangguran, HIV-AIDS, OAP yang masih hidup di bawah garis ekonomi lemah dan jaminan kesehatan yang belum berjalan maksimal. “Angka masih tinggi dan perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang layak. Kemudian OAP masih hidup di bawah garis ekonomi lemah. Mirisnya lagi belum banyak terobosan yang muncul.”ungkapnya.

  Lalu Fraksi Demokrat memberi catatan bahwa dari penurunan pendapatan daerah maka  hendaknya arah kebijakan belanja harus tetap focus dan arah kebijakan lainnya adalah harus untuk bisa meningkatkan kesejaheraan lewat program program prioritas yang terarah dan tetap menyelesaikan program yang menjadi visi misi gubernur. Kepala daerah harus cekatan dan berinovasi untuk memaksimalkan PAD yang ada. “Itu catatan kami,” Jelas Benyamin Arisoy usai membacakan laporan fraksi.

   Sementara Fraksi PAN sendiri setuju jika dana cadangan sudah bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan beasiswa bagi mahasiswa di luar negeri yang belum menyelesaikan studi. “Ini harus betul – betul diperhatikan, sebab jika tidak nantinya akan menjadi PR dan beban di kemudian hari,” singkat Yosia Busup sebagai pelapor.

   Catatan lain disampaikan Fraksi Nasdem yang melihat bahwa DOB harusnya menjadi urusan bersama sudah dikeluarkan dari belanja di provinsi induk. Namun jika masih mengikuti APBD provinsi induk, maka seharusnya ini diikuti dengan pemindahan dana dari provinsi DOB ke APBD provinsi induk semisal gaji pegawai, beasiswa, maupun kegiatan reses.

  “Nasdem berpandangan bahwa Gubernur Papua  dan tiga penjabatnya gubernur harus bertemu dan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program, kegiatan, agar beban pembiayaan tidak hanya ditanggung provinsi induk,” beber Beatrix Monim. (bersambung).

Mendengar Pandangan Fraksi di DPR Papua Terkait Raperdasi APBD 2023 (Bagian – 1)

DPR Papua nampaknya tak mau lalai lagi soal agenda sidang. Setelah pada APBD Perubahan kemarin gagal dibahas dan diparipurnakan, kini semuanya agenda sidang maupun rapat paripurna dikawal ketat. Sembilan Fraksi di DPRP memberi sikap atas Raperdasi APBD tahun depan.

Laporan: Abdel Gamel Naser – Jayapura

APBD Papua tahun 2023 mengalami penurunan drastis. Sementara ada banyak tanggungjawab dari berbagai sektor yang harus diselesaikan dan didukung dengan anggaran. Parahnya lagi dengan adanya tiga Daerah Otonomi Baru ini justru sistem penganggarannya masih harus menyusu pada provinsi induk yakni Papua.

  Terkait penurunan anggaran tersebut DPRP dan eksekutif, nampaknya di tahun 2023 harus lebih ketat mengencangkan ikat pinggang mengingat tahun depan postur APBD Papua mengalami perubahan signifikan.

  Dimulai dari pendapatan daerah Papua tahun 2023 yang tertera adalah Rp 2,9 triliun dan jika ini dibandingkan dengan tahun 2022 berjumlah Rp 8,9 triliun, sehingga jelas sekali terjadi penurunan yang signifikan yakni Rp 6 triliun lebih atau  terjadi penurunan 67.27 persen.

   Kemudian belanja daerah tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 3,4 triliun. Lalu untuk belanja modal dalam rancangan APBD tahun 2023 tercatat ada Rp 501 miliar lebih. Padahal di tahun sebelumnya berjumlah Rp 1,5 triliun sehingga disebut terjadi penurunan Rp 1 triliun lebih.

  Penurunan ini dikarenakan objek pajak daerah telah masuk pada daerah otonomi baru seperti air permukaan dan lainnya. Kemudian ini tak lepas dari kebijakan daerah yang mentransfer langsung ke daerah otonomi baru.

   Disini pemerintah perlu upaya instensifikasi dan ekstensifikasi terkait potensi sumber daya alam dan Pemda disarankan untuk lebih aktif melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat terutama yang berkaitan dengan pajak.

  “Fraksi Golkar juga meminta agar alokasi kesehatan, pendidikan dan ekonomi kerakyatan tetap dianggarkan. Lalu dari catatan Fraksi Golkar disebutkan bahwa partai berlambang beringin ini harus bisa berkolaborasi,” kata Tan Wie Long, Ketua Fraksi Golkar dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap materi Raperda tahun 2022 di Kantor DPRP, Selasa (29/11).

   Menariknya di sini Golkar juga menyinggung soal dilakukan revisi terkait tatib agar setelah itu perlu dipikirkan soal perangkat  pimpinan yang berasal dari kursi pengangkatan.

“Kami pikir kursi pimpinan dari pengangkatan sudah harus bisa diupayakan, karena itu sesuai mandat undang – undang,” imbuhnya.

   Nathan Pahabol dari Fraksi Gerindra menyinggung soal angka dan meminta penjelasan detail dari pihak eksekutif. Penjelasan lebih rinci terkait belanja modal Rp 501 miliar, belanja tak terduga Rp 409 miliar lebih, belanja transfer Rp 183 miliar. “Dan penjelasan ini tidak lagi dilakukan secara gelondongan melainkan secara detail,” tegasnya.

   Begitu juga dengan Fraksi  Gerindra juga menyingung soal angka pengangguran, HIV-AIDS, OAP yang masih hidup di bawah garis ekonomi lemah dan jaminan kesehatan yang belum berjalan maksimal. “Angka masih tinggi dan perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang layak. Kemudian OAP masih hidup di bawah garis ekonomi lemah. Mirisnya lagi belum banyak terobosan yang muncul.”ungkapnya.

  Lalu Fraksi Demokrat memberi catatan bahwa dari penurunan pendapatan daerah maka  hendaknya arah kebijakan belanja harus tetap focus dan arah kebijakan lainnya adalah harus untuk bisa meningkatkan kesejaheraan lewat program program prioritas yang terarah dan tetap menyelesaikan program yang menjadi visi misi gubernur. Kepala daerah harus cekatan dan berinovasi untuk memaksimalkan PAD yang ada. “Itu catatan kami,” Jelas Benyamin Arisoy usai membacakan laporan fraksi.

   Sementara Fraksi PAN sendiri setuju jika dana cadangan sudah bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan beasiswa bagi mahasiswa di luar negeri yang belum menyelesaikan studi. “Ini harus betul – betul diperhatikan, sebab jika tidak nantinya akan menjadi PR dan beban di kemudian hari,” singkat Yosia Busup sebagai pelapor.

   Catatan lain disampaikan Fraksi Nasdem yang melihat bahwa DOB harusnya menjadi urusan bersama sudah dikeluarkan dari belanja di provinsi induk. Namun jika masih mengikuti APBD provinsi induk, maka seharusnya ini diikuti dengan pemindahan dana dari provinsi DOB ke APBD provinsi induk semisal gaji pegawai, beasiswa, maupun kegiatan reses.

  “Nasdem berpandangan bahwa Gubernur Papua  dan tiga penjabatnya gubernur harus bertemu dan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program, kegiatan, agar beban pembiayaan tidak hanya ditanggung provinsi induk,” beber Beatrix Monim. (bersambung).