JAYAPURA-Ada kekhawatiran yang terlihat jelas dalam pengelolaan anggaran di provinsi Papua terutama di lembaga DPR Papua terkait keberadaan tiga Daerah Otonom Baru (DOB).
Bagaimana tidak, penganggaran awal untuk tiga DOB ini dibebankan kepada provinsi induk. Jadi tiga provinsi baru ini masih harus bergantung pada Provinsi Papua untuk agenda persiapan – persiapannya.
Di DPRP sendiri belum pernah membahas soal sistem penganggaran bagi tiga DOB tersebut sementara untuk angka APBD tahun 2022 – 2023 ini diyakini tidak mengalami perubahan. Masih duduk pada angka Rp 8 triliun. “Kami khawatir saja sebab angka Rp 8 triliun tak ada perubahan karena sudah ditetapkan sementara di tengah jalan ada tiga DOB yang harus dibiayai.
Informasinya setiap DOB haru disuplai Rp 10 miliar nah ini kalau menggunakan APBD 2022 tentu akan banyak yang terganggu karena DOB ini muncul di tengah jalan,” beber Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRP, Sinut Busup belum lama ini.
Sinut Busup mengaku ragu jika dana Rp 10 miliar ini bisa memberi banyak manfaat mengingat Pemilu 2024 tinggal 1 tahun sementara banyak hal yang harus dipersiapkan.
Sinut mencontohkan Kabupaten Yahukimo yang semuanya harus menggunakan pesawat jika ke distrik dan dipastikan membutuhkan banyak anggaran.
Kalau semuanya ditarik dari APBD induk diyakini Sinut ada banyak perencanaan yang terganggu. “Saran kami untuk Pileg tahun 2024, dapil semua sudah oke tapi ini harus dikontrol oleh provinsi induk. Kita tidak menolak DOB sebab itu sudah keputusan pemerintah pusat dan coba perhatikan apakah DOB ini melalui sidang paripurna atau seperti apa?
Tentunya tidak dilakukan lewat sidang APBD sehingga tak ada anggaran yang disiapkan atau tak ada anggaran yang memang lewat pembahasan jadi menurut hemat kami seharusnya pemerintah pusat yang handle biaya persiapan untuk tiga DOB tadi. Jangan dibebankan pada APBD induk Provinsi Papua yang sudah diprogramkan jauh – jauh hari,” tutupnya. (ade/nat)
JAYAPURA-Ada kekhawatiran yang terlihat jelas dalam pengelolaan anggaran di provinsi Papua terutama di lembaga DPR Papua terkait keberadaan tiga Daerah Otonom Baru (DOB).
Bagaimana tidak, penganggaran awal untuk tiga DOB ini dibebankan kepada provinsi induk. Jadi tiga provinsi baru ini masih harus bergantung pada Provinsi Papua untuk agenda persiapan – persiapannya.
Di DPRP sendiri belum pernah membahas soal sistem penganggaran bagi tiga DOB tersebut sementara untuk angka APBD tahun 2022 – 2023 ini diyakini tidak mengalami perubahan. Masih duduk pada angka Rp 8 triliun. “Kami khawatir saja sebab angka Rp 8 triliun tak ada perubahan karena sudah ditetapkan sementara di tengah jalan ada tiga DOB yang harus dibiayai.
Informasinya setiap DOB haru disuplai Rp 10 miliar nah ini kalau menggunakan APBD 2022 tentu akan banyak yang terganggu karena DOB ini muncul di tengah jalan,” beber Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRP, Sinut Busup belum lama ini.
Sinut Busup mengaku ragu jika dana Rp 10 miliar ini bisa memberi banyak manfaat mengingat Pemilu 2024 tinggal 1 tahun sementara banyak hal yang harus dipersiapkan.
Sinut mencontohkan Kabupaten Yahukimo yang semuanya harus menggunakan pesawat jika ke distrik dan dipastikan membutuhkan banyak anggaran.
Kalau semuanya ditarik dari APBD induk diyakini Sinut ada banyak perencanaan yang terganggu. “Saran kami untuk Pileg tahun 2024, dapil semua sudah oke tapi ini harus dikontrol oleh provinsi induk. Kita tidak menolak DOB sebab itu sudah keputusan pemerintah pusat dan coba perhatikan apakah DOB ini melalui sidang paripurna atau seperti apa?
Tentunya tidak dilakukan lewat sidang APBD sehingga tak ada anggaran yang disiapkan atau tak ada anggaran yang memang lewat pembahasan jadi menurut hemat kami seharusnya pemerintah pusat yang handle biaya persiapan untuk tiga DOB tadi. Jangan dibebankan pada APBD induk Provinsi Papua yang sudah diprogramkan jauh – jauh hari,” tutupnya. (ade/nat)
