BKD: Proses Honorer Sudah Ada Jawaban dari Menpan
JAYAPURA-Ratusan orang dari Aliansi Honorer Nasional (AHN) Provinsi Papua, Senin (11/7) kemarin menggelar demo di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua. Demo yang dilakukan sejak pukul 10.00 WIT itu mempertanyakan nasib mereka sebagai honorer. Terlebih, seminggu yang lalu sudah dilakukan audiensi dengan pihak BKD.
Wakil Ketua AHN DWP Provinsi Papua Delon menyampaikan, demo yang dilakukan merupakan bagian dari kekecewaan yang sudah terlalu lama menanti proses verifikasi dan validasi data.
Menurut Delon, proses verifikasi dan validasi data yang memakan waktu hingga bertahun tahun. Selain itu, teman teman banyak yang sudah dirumahkan. “Janji-janji manis pejabat yang selalu diutarakan, namun hingga saat ini tidak pernah terealisasi dengan alasan teknis yakni menunggu penetapan formasi dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PAN dan RB,” kata Delon kepada Cenderawasih Pos.
“Hari ini kami datang dengan massa yang cukup luar biasa menagih janji para pejabat, aksi ini merupakan tolok ukur dari pertemuan yang sudah dilakukan seminggu lalu,” sambungnya.
Delon mengaku dari demo yang dilakukan, lantas ada jawaban yang diterima Senin kemarin bahwa surat penetapan formasi sudah ada dari pihak Kementerian PAN dan RB, sekarang tim bersama pejabat BKD, Sekda menggelar rapat untuk menentukan jadwal pelaksanaan tes dan regulasinya seperti apa.
“Kami akan menunggu hingga ada jawaban pasti, bukan lagi sekedar janji manis. Hari ini kalau dapat jawaban yang baik kami akan pulang dengan baik, namun jika tidak mendapatkan respon yang baik mungkin kami akan kembali dengan cara yang berbeda,” kata Delon.
Dikatakan, peserta aksi ada dari perwakilan masing masing kabupaten/kota dari seluruh OPD di Papua. Aksi yang dilakukan merupakan bentuk kekecewaan kepada para pejabat, sehingga bagian ini harus diperhatikan dan direspon secepat mungkin.
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya mengaku pihaknya sudah memberikan klarifikasi kepada perwakilan pendemo yang mempertanyakan proses penetapan tenaga honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
”Proses honorer sudah ada jawaban dari Menpan, selanjutnya menunggu petunjuk dari pimpinan daerah karena BKD tidak berdiri sendiri. Ada atasan dan pimpinan daerah yang berwenang untuk memutuskan dan memproses selanjutnya,” terang Marthen kepada Cenderawasih Pos.
Marthen menjelaskan, setelah beberapa perwakilan pendemo ditemui dan berdiskusi dengan Sekda dan beberapa pejabat Pemprov menyampaikan tanggapan dan diberi penjelasan. Tak lama kemudian para pendemo membubarkan diri. “Sudah ada jawaban dari Menpan, sesuai usulan honorer Pemprov sudah ditetapkan untuk diproses lebih lanjut,” pungkasnya. (fia/tri)
