JAYAPURA-Wakil Ketua 1 DPR Papua, Dr Yunus Wonda menyindir sejumlah elit politik yang selama ini getol menyuarakan, bahkan mengurus pemekaran di Papua. Isu pemekaran atau lahirnya daerah otonomi baru (DOB) menjadi isu menarik saat ini dan terus hangat diperbincangkan. Apalagi rencananya 3 hari ke depan pemerintah pusat lewat DPR RI akan segera memutuskan apakah tetap 3 provinsi baru atau tidak.
Yunus Wonda menyinggung banyak elit yang sudah kehilangan panggung atau dalam masa berakhir jabatan, mulai sibuk berbicara pemekaran. Ia mengingatkan bahwa jika selama menjabat bisa melahirkan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat, maka silahkan saja, tapi jika selama memimpin tidak memberi perubahan apa-apa sebaiknya tidak perlu membahas pemekaran.
“Banyak yang ke Jakarta dengan kebohongan. Mestinya, elit politik itu menjelaskan kondisi sesungguhnya kepada pemerintah pusat, agar pusat melakukan kajian untuk dipertimbankan dalam kebijakan. Apakah kebijakan yang diambil nanti untuk Papua,” beber Yunus di ruang kerjanya pekan kemarin.
Akan tetapi menurutnya jika hanya mengejar jabatan, kemudian mau menjadi gubernur, mau menjadi pejabat lagi jika dimekarkan kemudian melakukan kebohongan. Itu sama artinya sudah menghancurkan negara ini. Harusnya membangun negara ini dengan kejujuran. Bukan karena kepentingan sesaat. Diakui, banyak elit Papua ke Jakarta melakukan penipuan luar biasa untuk menarik hati presiden, menarik hati pemerintah dan DPR RI. Lalu mestinya pemerintah pusat juga tidak langsung mempercayai apa yang disampaikan.
Ia meminta pemerintah pusat datang mengecek sendiri. “Coba pusat datang kunjungi kabupaten untuk melihat pembangunan dan ekonominya seperti apa. Kalau di kabupaten yang dijabat ekonominya saja berantakan mengapa mau bicara pemekaran provinsi. Ingat rakyat bukan ada di provinsi, sebab yang punya rakyat adalah para bupati,” cecarnya.
Lalu ia mempertanyakan dimana pertumbuhan ekonomi di kabupaten atau kota?. Sesungguhnya Yunus tidak melihat itu, apalagi saat ini banyak bupati yang mau mengakhiri masa jabatan yang ikut berkoar-koar.
“Masyarakat silahkan menilai apa daerah yang dipimpin bupati tersebut sudah sesuai harapan atau sebaliknya. Yang kami tahu itu semua nol besar,” tambahnya. Jadi kalau selama memimpin dinyatakan gagal sebaiknya jangan lagi bicara pemekaran. “Urus yang kecil saja tidak bisa, bagaimana mau urus yang besar?,” sindirnya.
Ia mempertanyakan dimana kabupaten di Papua yang hari ini masyarakatnya sudah hidup sejahtera, Padahal kebanyakan semua menjabat selama 10 tahun. “Jadi kalau hari ini ekonomi belum tumbuh di daerah itu, berarti gagal. Sebab ketika negara memberikan kepercayaan untuk menjabat, maka tanggungjawabnya adalah membuat rakyat sejahtera,” timpalnya.
Ia menyatakan jika diperhatikan, ekonomi paling buruk di Indonesia ada di Papua. Ini bisa disebabkan, karena kepala daerah tidak proaktif dan hanya berharap pada APBD dan tidak pernah memiliki inovasi menggali sumber daya alam yang menghasilkan PAD untuk bisa menggerakkan perputaran perekonomian daerah. “Mungkin hanya Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura saja yang punya PAD besar. Tapi daerah lain tidak ada, jadi saat yang kecil tidak diurus baik mengapa mau bicara yang besar,” cecar Yunus.
Ia berharap pemerintah pusat tidak terjebak dengan ini, lebih bagus pemerintah pusat dan DPR RI datang melihat kabupaten/kota sendiri. Apakah daerah itu sudah siap atau belum termasuk jumlah penduduk.
“Jangan semua hanya mengejar jabatan, tapi mengorbankan rakyat yang ada di Tanah ini. Saya yakin masyarakat Papua pasti menjadi korban dengan pemekaran provinsi ini. Sekali lagi saya tidak bicara atas kapasitas saya untuk menolak pemekaran, tapi saya bicara nasib 10 – 20 tahun ke depan, anak-anak cucu di atas tanah ini saya bicara,” imbuhnya. (ade/tri)
