MERAUKE- Uskup Agung Merauke Mgr. Petrus Canisius Mandangi, MSC, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS). Dukungan tersebut disampaikan saat jaring aspirasi anggota Komisi II DPR RI Komaruddin Watubun dalam rangka PPS di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Selasa (10/5).
Meski mendukung, namun ungkap Uskup Petrus Canisius Mandagi bahwa prinsip dari pemekaran adalah kemanusiaan. Menurutnya, kalau pemekaran hanya menghancurkan orang Papua, Uskup Mandagi dengan tegas menolak pemekaran tersebut.
Namun jika pemekaran menyebabkan orang Papua bertumbuh dan berkembang, Uskup Mandagi menyatakan sangat mendukung pemekaran provinsi tersebut.‘’Saya rasa dengan pemekaran, orang Selatan Papua akan bertumbuh dan berkembang. Jadi saya setuju. Saya kembali garis bawahi point kemanusiaannya, supaya di masa mendatang, janganlah kita hanya sibuk dengan kekuasaan dan jabatan. Tapi yang hancur manusianya,’’ tandasnya.
Sementara itu, Tokoh Selatan Papua Drs Johanes Gluba Gebze mengatakan, perjuangan pemekaran tersebut telah disuarakan 20 tahun lalu. ‘’Kami ada di Indonesia ini tidak pernah pergi ke Jakarta untuk minta bergabung.
Tapi, ketika pemerintah sebagai utusan Allah datang ke tanah ini meminta untuk membangun kehidupan moral sebagai masyarakat bangsa yang berbeda-beda. Kami terima itu. Dan tokoh-tokoh Katolik diutus dan dipersiapkan di tanah bang tiga Yos Sudarso dan Beny Moerdani.
Mereka turun ke tempat ini dan pekerjaan itu dapat disalurkan ke tempat ini dengan suasana iman. Lalu kami pertama kali, 16 Juli 1969 lewat Pepera menyatakan bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Itu sejarah,’’ kata JGG.
Saat itu, lanjut JGG bahwa tidak ada orang pintar tapi yang ada orang-orang yang telanjang melaksanakan sebuah misi dunia sehingga orang PBB mengetahui asal orang-orang telanjang di Selatan untuk bergabung dengan Republik.
‘’Orang Indonesia sedang berutang kepada orang-orang telanjang di republik. Mau bayar dengan apa? Bayar dengan Papua Selatan saja. Tidak usah ajarkan kami dengan kata-kata indah. Kami yang selalu berfilosofi dari negeri kemudian orang lain berfilosofi belakangan,’’ terangnya.
Menurut JGG, masa 20 tahun penantian PPS bukan waktu yang singkat. Bahkan JGG menilai bahwa pihaknya punya jatah kesabaran yang luar biasa. ‘’Karena kasabaran itulah, kami tiba di tempat ini,’’ jelasnya. Soal nama provinsi, menurut JGG , namanya tetap Provinsi Papua Selatan. Tidak boleh diubah. ‘’Kalau ada pengusul siang bolong, silakan. Tapi, Papua Selatan merupakan kesepakatan di gedung Mean Sai (Aula Kantor Bupati Merauke sebelum kantor bupati sekarang dibangun,red). Waktu saya tawarkan provinsi Arafura waktu itu, semua sepakat Papua Selatan,’’ tandasnya. (ulo/tho)
