Distributor Obat Bantah Soal Penarikan Obat di Gudang, dan Sebut Tidak Ada Utang
JAYAPURA-Pemerintah dan masyarakat Keerom sempat dihebohkan soal kabar penarikan obat dan tunggakan tagihan obat yang belum dibayarkan. Isu tersebut dimuat oleh salah satu media lokal Papua yang kini menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Keerom.
Namun faktanya, kabar tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Bahkan Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP., menegaskan bahwa Pemerintah Keerom dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak memiliki utang dengan pihak distributor obat, serta tidak ada kejadian soal penarikan obat dari gudang farmasi Keerom.
Bahkan orang nomor satu di Keerom itu juga menyebutkan, bahwa ada perbedaan nama pihak distributor obat yang disebutkan dalam berita tersebut.
Di dalam berita tertulis bahwa pihak distributor obat yang menarik obat ialah PT. Megah Alkesindo, sementara yang menjadi mitra Pemerintah Keerom ialah PT. Mekar Melati Farmindo.
“Terkait pemberitaan yang sepihak yang diberitakan oleh salah satu media lokal bahwa ada penarikan obat dari gudang farmasi kita. Pemberitaan itu tidak berdasarkan informasi yang benar. Ada perbedaan kebenaran fakta bahwa pihak mitra yang disebutkan di berita itu dan mitra yang sebenarnya yang kita bayar itu beda,” ungkap Bupati Piter Gusbager kepada Cenderawasih Pos saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (24/2).
“Untuk kasus perusahan yang menarik obat, yang tertulis beda dengan yang di data kami dan itu sudah kami lakukan pembayaran. Dan saya selalu memastikan bahwa seluruh pelayanan kesehatan di Keerom harus berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” sambung Bupati Piter Gusbager.
Bupati Piter Gusbager justru menganggap adanya miskomunikasi antara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Keerom dengan pimpinan daerah membuat adanya pihak-pihak yang merasa tidak terbayarkan.
“Jika pejabat ASN Keerom mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi, hasilnya seperti ini. Ini terjadi karena seorang pejabat pemerintah daerah mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan publik sehingga ada miskomunikasi, sehingga ada pihak yang merasa tidak dibayarkan,” jelasnya.
Bahkan dampak dari semua ini, Bupati Piter Gusbager menegaskan telah mencopot Plt Kepala Dinas Kesehatan Keerom dan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Ada beberapa mitra yang bekerja untuk pengadaan obat dan Alkes tahun 2021 dan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala dinas dan pejabat pembuat komitmen. Mereka yang lebih tahu siapa-siapa yang ikut serta dan pengadaan obat serta Alkes. Yang saya lihat ada koordinasi yang putus antara Plt kepala dinas dengan pimpinan sehingga peristiwa itu terjadi. Saya lihat ini cukup fatal, dan hari ini (Kamis-red) secara resmi saya copot Plt Kepala Dinas Kesehatan dan memasukan pejabat baru,” tegasnya.
“Juga tidak ada laporan resmi kepada saya bahwa ada ancaman dari pihak ketiga. Saya tegaskan, obat dan Alkes tidak ada kepentingan lain bupati, wakil bupati dan Sekda. Ini kelalain beliau (Plt Kadinkes) dan saya copot hari ini dan memberi warning kepada semua pejabat pemerintah ASN Keerom. Saya sebagai pimpinan daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian tugas utama saya adalah memastikan ASN di Keerom bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi, dan bekerja mendukung visi misi kepala daerah,” tambah Bupati Piter Gusbager.
Dirinya juga meminta kepada masyarakat Keerom agar lebih bijak dalam menerima informasi, termasuk informasi-informasi yang menyudutkan Pemerintah Kabupaten Keerom.
“Masyarakat sebaiknya jangan menyebarkan informasi yang mereka sendiri tidak pahami. Pembayaran sudah kami lakukan dan bukti-buktinya ada. Uang sudah diterima oleh pihak ketiga, kok masih ada orang yang bicara Pemda Keerom tidak bayar lalu membuat berita miring,” pungkasnya.
Sementara itu, Komisaris Utama, PT. Mekar Melati Farmindo, Yuni Andriana selaku mitra distributor obat Pemda Keerom juga menegaskan bahwa tidak ada penarikan obat di gudang farmasi. “Ada berita tentang distributor obat, tapi saya lihat konten isi beritanya tidak seperti yang terjadi di lapangan dan tidak ada sama sekali klarifikasi langsung ke kami,” jelasnya.
“Kami pihak selaku distributor obat di Keerom ingin klarifikasi isu yang berkembang di masyarakat Keerom, terkait penarikan obat. Penarikan obat yang terjadi tidak seperti isu yang berkembang,” sambungnya.
Yuni hanya menjelaskan bahwa yang terjadi saat ini di gudang farmasi ialah penukaran beberapa obat yang tidak sesuai dengan berita acara serta expired obat.
“Kami hanya tukar barang dan rencana didistribusikan kembali ke gudang farmasi, dan hari ini (Kamis-red) kami distribusikan kembali sesuai yang sudah dikroscek dan sinkronkan dengan pihak gudang farmasi. Maka dari itu kami melakukan pendatan ulang dan merakap jenis obat yang akan kami distribusikan kembali,” ujarnya.
Sebagai distributor resmi, Yuni juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Keerom atas isu tersebut. Ia mengaku moment ini hanya dimanfaatkan oknum terkait.
“Kami selaku distributor obat pihak Dinkes Keerom memohon maaf atas kesalahpahaman ini, dan momen ini dimanfaatkan untuk pihak-pihak yang negatif. Ini klarifikasi sebenarnya dari kami PT Mekar Melati Farmindo distributor obat farmasi di Papua. Kami juga cukup kaget dan selama ini tidak ada konfirmasi kepada kami,” ucap Yuni.
Bahkan Yuni memastikan bahwa ketersediaan obat untuk Kabupaten Keerom masih bisa bertahan hingga 6 bulan ke depan. Sebab itu, ia meminta agar masyarakat Keerom untuk tidak cemas dengan isu tersebut.
“Obat yang kita suplay itu sudah diperhitungkan oleh gudang farmasi untuk kebutuhan selama 4-6 bulan itu aman, dan kami distributor obat hanya bertugas untuk menyediakan. Ada apa-apa dengan obat yang kami distribusikan tetap ada jaminan dan kami tetap membantu untuk kesediaan obat dari kami. Dan di gudang farmasi itu tidak ada tagihan, yang ada hanya berita acara,” tutupnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Kesehatan Keerom, Yulian F. Uriyager, SKM., M.Kes., juga membantah berita tersebut. Ia juga memastikan bahwa kesediaan obat di Keerom aman untuk 6 bulan kedepan dan pelayanan kesehatan tetap berjalan normal seperti biasanya.
“Kita bantah bahwa berita yang menyebar itu tidak benar. Penarikan karena tidak dibayar itu tidak benar sama sekali. Persediaan stok obat enam bulan ke depan masih bisa, dan saya sebagai pimpinan di Dinas Kesehatan berharap jangan resah, jangan gelisah terkait berita tersebut. Stok obat di Dinas Kesehatan masih cukup dan pelayanan kesehatan berjalan normal,” tutup Sekdis Yulian. (eri/nat)
