JAYAPURA – Tentang Sekda Papua hingga kini belum ada titik temu. Berbagai pihak sudah angkat bicara baik yang mendukung keputusan presiden maupun yang mendukung hasil seleksi Pansel. Dari ketidaksesuaian hasil yang disampaikan presiden ini akhirnya muncul respon dari masyarakat dan berbagai elemen. Terkait ini Wakil Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda justru melihat adanya intervensi dari pemerintah pusat untuk hasil Pansel.
Ia meminta agar pertimbangan pemilihan tersebut bisa merujuk pada hasil Pansel yang notabene bentukan pemerintah pusat juga. “Sebenarnya jika sesuai dengan mekanisme dan aturan, pada tahap awal semua berjalan lancar tapi diakhir justru ada intervensi sehingga hasil rangking dari Pansel tidak menjadi penilaian utama, ini agak aneh menurut saya,” kata Yunus Wonda, Kamis (19/11). Yunus mengaku heran jika akhirnya Kepres yang muncul adalah Dance Flasy yang notabene meraih nilai kedua dari bawah sedangkan nama Doren Wakerkwa yang menjadi peringkat satu malah tidak terpilih.
“Cerita seperti apa pak flasy melambung dari tiga menjadi satu. Lalu kalau bisa begini ngapain kita seleksi. Ini sama saja bicara aturan tapi kadang kita juga yang melanggar. Mendagri buat aturan ternyata yang lolos orang lain yang tidak sesuai dengan hasil seleksi,” beber Yunus. Ia enyebut bahwa yang akan memfungsikan sekda adalah gubernur dan sekda akan menjadi tangan kanan pmerintahan. Namun jika tidak sreg dengan kepala daerah tentunya pemerintahan juga akan terganggu.
“Kalau gubernur menganggap tidak sesuai dan tidak bisa mendorong pemerintahan maka gubernur punya hak menolak. Sekali lagi kepada semua orang ketika ada persoalan Papua jangan diintervensi sebab banyak yang tidak tahu soal Papua. Lalu terkait pemilihan sekda ini saya melihat ini sudah ada bentuk intervensi,” cecarnya. Yunus mengandaikan bahwa jika Dance Flasy meraih peringkat kedua lalu Doren Wakerkwa dianggap kurang cakap tentunya masih masuk akal tapi ini nomor 2 naik menggantikan, namun yang terjadi justru nomor 3. (ade/wen)
JAYAPURA – Tentang Sekda Papua hingga kini belum ada titik temu. Berbagai pihak sudah angkat bicara baik yang mendukung keputusan presiden maupun yang mendukung hasil seleksi Pansel. Dari ketidaksesuaian hasil yang disampaikan presiden ini akhirnya muncul respon dari masyarakat dan berbagai elemen. Terkait ini Wakil Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda justru melihat adanya intervensi dari pemerintah pusat untuk hasil Pansel.
Ia meminta agar pertimbangan pemilihan tersebut bisa merujuk pada hasil Pansel yang notabene bentukan pemerintah pusat juga. “Sebenarnya jika sesuai dengan mekanisme dan aturan, pada tahap awal semua berjalan lancar tapi diakhir justru ada intervensi sehingga hasil rangking dari Pansel tidak menjadi penilaian utama, ini agak aneh menurut saya,” kata Yunus Wonda, Kamis (19/11). Yunus mengaku heran jika akhirnya Kepres yang muncul adalah Dance Flasy yang notabene meraih nilai kedua dari bawah sedangkan nama Doren Wakerkwa yang menjadi peringkat satu malah tidak terpilih.
“Cerita seperti apa pak flasy melambung dari tiga menjadi satu. Lalu kalau bisa begini ngapain kita seleksi. Ini sama saja bicara aturan tapi kadang kita juga yang melanggar. Mendagri buat aturan ternyata yang lolos orang lain yang tidak sesuai dengan hasil seleksi,” beber Yunus. Ia enyebut bahwa yang akan memfungsikan sekda adalah gubernur dan sekda akan menjadi tangan kanan pmerintahan. Namun jika tidak sreg dengan kepala daerah tentunya pemerintahan juga akan terganggu.
“Kalau gubernur menganggap tidak sesuai dan tidak bisa mendorong pemerintahan maka gubernur punya hak menolak. Sekali lagi kepada semua orang ketika ada persoalan Papua jangan diintervensi sebab banyak yang tidak tahu soal Papua. Lalu terkait pemilihan sekda ini saya melihat ini sudah ada bentuk intervensi,” cecarnya. Yunus mengandaikan bahwa jika Dance Flasy meraih peringkat kedua lalu Doren Wakerkwa dianggap kurang cakap tentunya masih masuk akal tapi ini nomor 2 naik menggantikan, namun yang terjadi justru nomor 3. (ade/wen)
