HMI Demo, Perjuangkan Mahasiswa yang telah Dipulangkan
Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Merauke saat menggelar aksi demo damai ke Kantor DPRD Merauke, namun sempat tertahan di pintu pagar karena sedang ada sidang perubahan APBD 2020, Kamis (24/9) kemarin. ( FOTO: Sulo/Cepos )
Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Merauke saat menggelar aksi demo damai ke Kantor DPRD Merauke, namun sempat tertahan di pintu pagar karena sedang ada sidang perubahan APBD 2020, Kamis (24/9) kemarin. ( FOTO: Sulo/Cepos )
MERAUKE-Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Merauke menggelar aksi demo damai ke DPRD Kabupaten Merauke, Kamis (25/9). Aksi demo damai yang mereka lakukan tersebut adalah untuk memperjuangkan beberapa mahasiswa yang dipulangkan pemerintah daerah dari kota studi saat terjadi rasisme tahun lalu, untuk dapat dikembalikan ke kota studi.
Hanya saja, langkah dari para mahasiawa ini tertahan di pintu pagar Kantor DPRD Kabupaten Merauke. Pasalnya, mereka tidak diperkenakan masuk karena sedang ada sidang perubahan anggaran, sehingga terjadi negosiasi antara penanggung jawab lapangan dengan Sekertaris Dewan.
Ketua HMI Cabanng Merauke Hidayat Badilah di sela-sela aksi tersebut mengungkapkan bahwa kedatangannya ke Kantor DPRD Kabupaten Merauke tersebut adalah untuk memperjuangkan kembali beberapa mahasiswa yang sempat dipulangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Merauke saat terjadi kasus rasisme Indonesia yang menimbulkan gejolak sosial di seluruh Papua.
“Mahasiswa ini dipulangkan oleh pemerintah Kabupaten Merauke dengan alasan ketika suasana kondusif mereka akan kembali ke kota studi masing-masing,’’ katanya.
Hanya saja, sampai sekarang kata dia para mahasiswa tersebut tidak juga dipulangkan. “Tidak ada kejelasan bagi mereka. Terkesan berbelit-belit dalam layanan pendidikan. Nah, mereka sampai sekarang ini beasiswa ditahan membuat beberapa mahasiswa yang dipulangkan itu sudah di DO dan pulang kampung,” tandasnya.
Menurutnya, Pemkab Merauke tidak mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembalikan anak-anak tersebut yang merupakan harapan masa depan daerah ini. “Sekarang kami bawa 3 orang. Ada dari Semarang dan ada dari Bogor. Mereka punya semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. Hanya saja dari pihak Pemda tidak memberikan ruang kepada mereka untuk bisa kembali ke sana. Karena itu, mereka datang kepada kami untuk koordinasikan sama-sama menyuarakan ini. Sebab, hampir 5 bulan mereka bolak balik ke kantor bupati tapi tidak dihiraukan,’’ tandasnya.
‘’Kami mengambil langkah ini karena terlihat sudah mentok. Birokrasi pemerintahan yang berbelit-belit,’’ pungkasnya. (ulo/tri)
Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Merauke saat menggelar aksi demo damai ke Kantor DPRD Merauke, namun sempat tertahan di pintu pagar karena sedang ada sidang perubahan APBD 2020, Kamis (24/9) kemarin. ( FOTO: Sulo/Cepos )
MERAUKE-Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Merauke menggelar aksi demo damai ke DPRD Kabupaten Merauke, Kamis (25/9). Aksi demo damai yang mereka lakukan tersebut adalah untuk memperjuangkan beberapa mahasiswa yang dipulangkan pemerintah daerah dari kota studi saat terjadi rasisme tahun lalu, untuk dapat dikembalikan ke kota studi.
Hanya saja, langkah dari para mahasiawa ini tertahan di pintu pagar Kantor DPRD Kabupaten Merauke. Pasalnya, mereka tidak diperkenakan masuk karena sedang ada sidang perubahan anggaran, sehingga terjadi negosiasi antara penanggung jawab lapangan dengan Sekertaris Dewan.
Ketua HMI Cabanng Merauke Hidayat Badilah di sela-sela aksi tersebut mengungkapkan bahwa kedatangannya ke Kantor DPRD Kabupaten Merauke tersebut adalah untuk memperjuangkan kembali beberapa mahasiswa yang sempat dipulangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Merauke saat terjadi kasus rasisme Indonesia yang menimbulkan gejolak sosial di seluruh Papua.
“Mahasiswa ini dipulangkan oleh pemerintah Kabupaten Merauke dengan alasan ketika suasana kondusif mereka akan kembali ke kota studi masing-masing,’’ katanya.
Hanya saja, sampai sekarang kata dia para mahasiswa tersebut tidak juga dipulangkan. “Tidak ada kejelasan bagi mereka. Terkesan berbelit-belit dalam layanan pendidikan. Nah, mereka sampai sekarang ini beasiswa ditahan membuat beberapa mahasiswa yang dipulangkan itu sudah di DO dan pulang kampung,” tandasnya.
Menurutnya, Pemkab Merauke tidak mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembalikan anak-anak tersebut yang merupakan harapan masa depan daerah ini. “Sekarang kami bawa 3 orang. Ada dari Semarang dan ada dari Bogor. Mereka punya semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. Hanya saja dari pihak Pemda tidak memberikan ruang kepada mereka untuk bisa kembali ke sana. Karena itu, mereka datang kepada kami untuk koordinasikan sama-sama menyuarakan ini. Sebab, hampir 5 bulan mereka bolak balik ke kantor bupati tapi tidak dihiraukan,’’ tandasnya.