Upaya Dinas Kehutanan Papua Melindungi Satwa dan Tumbuhan Endemik Papua
Sejumlah satwa maupun tumbuhan endemik di Papua kini terancam punah. Menyikapi hal ini, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua kini menggodok draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa non Apendix Cites.
Laporan: Karolus Daot_Jayapura
Papua dikenal sebagai rumah bagi ribuan spesies yang tidak ditemukan di tempat lain. Sejumlah tumbuhan dan satwa khas Bumi Cenderawasih tersebut tampaknya masih berada di luar daftar perlindungan nasional dan terancam punah tanpa banyak disadari.
Untuk menutup celah itu, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Dishut LH) Provinsi Papua menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Endemik Non-Appendix CITES.
Penyusunan raperda tersebut kini masuk tahap bedah spesies yang yang nantinya akan masuk dalam lampiran pada raperda Perlindungan Tumbuhan dan Satwa non Apendix Cites.
Dalam kegiatan bedah spesies ini, Dishut menggandeng tim akademik Universitas Cenderawasih (Uncen), pakar dari sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Papua (Unipa), perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lain, di Hotel Horison Kotaraja, Kamis (22/10)
Plt. Kepala Dishut LH Papua, Yaconias Maitindom, menyampaikan bahwa raperda ini disiapkan untuk melindungi tumbuhan dan satwa yang belum tercakup dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Peraturan daerah ini diharapkan menjadi payung hukum bagi jenis-jenis yang belum masuk aturan kementerian.
Papua sebagai anugerah terbesar bagi bangsa Indonesia. Kekayaan hayatinya tinggi endemismenya dan menjadi penyangga hidup masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Namun tantangannya besar. “Tekanan terhadap habitat, perburuan, dan perdagangan ilegal terus mengancam keberadaan spesies-spesies endemik Papua,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menjadi implementasi sejumlah regulasi, antara lain PP Nomor 7 Tahun 1999 dan Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perlindungan tumbuhan dan satwa liar (TSL), serta kewenangan daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 106 Tahun 2021.
