JAYAPURA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., meninjau langsung lokasi penanganan kawasan kumuh di Dok IX, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Senin (22/6).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari program penataan kawasan permukiman yang mencakup pembangunan sanitasi, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta peningkatan berbagai infrastruktur dasar bagi masyarakat.
Dalam kunjungan itu, Mendagri didampingi Gubernur Papua, Wali Kota Jayapura, serta jajaran pemerintah pusat dan daerah. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi permukiman warga yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar.
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kawasan Dok IX Tanjung Ria masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Dari hasil peninjauan, ia menemukan sejumlah persoalan. “Kita melihat masih banyak sampah, belum tersedia drainase yang memadai, jembatan kayu yang sudah goyang dan konstruksi beton yang mulai miring sehingga membahayakan warga. Selain itu, pasokan air bersih juga belum menjangkau seluruh rumah dan hanya mengalir sekitar dua kali dalam seminggu,” ujar Tito Karnavian.
Ia juga menyoroti kondisi rumah warga yang masih jauh dari standar kelayakan. Bahkan, ditemukan rumah dengan lantai kayu yang sudah rapuh namun masih dihuni oleh belasan anggota keluarga.
“Masih terdapat rumah yang tidak layak huni dengan kondisi memprihatinkan. Ada rumah yang dihuni hingga 13 orang dengan lantai kayu yang sudah rusak dan berisiko bagi penghuninya,” katanya.
Mendagri memberikan apresiasi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah menjalankan arahan Presiden Republik Indonesia dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni melalui Program BSPS.
Melalui program tersebut, pemerintah akan membangun berbagai fasilitas pendukung seperti jalan beton lingkungan, drainase, sanitasi sehat, sumur bor, serta sarana penampungan air bersih. Selain itu, sebanyak 23 unit rumah tidak layak huni akan direhabilitasi menjadi rumah yang lebih layak dan aman untuk ditempati.
“Dengan pembangunan ini, kami berharap kawasan Dok IX Tanjung Ria menjadi lebih layak dihuni. Masyarakat dapat menikmati lingkungan yang lebih sehat, akses air bersih yang lebih baik, serta kualitas hidup yang meningkat,” ujarnya.
Tito juga menekankan pentingnya penerapan sistem lelang terbuka dalam pelaksanaan proyek pembangunan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Saya mengapresiasi pelaksanaan lelang secara terbuka agar tidak terjadi penyimpangan keuangan. Penghematan anggaran yang diperoleh nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pembangunan kebutuhan prioritas lainnya,” tegasnya.
Ia turut menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura atas dukungan dan sinergi yang diberikan dalam pelaksanaan program penataan kawasan tersebut.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Kota Jayapura, khususnya warga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh.
Menurutnya, Pemerintah Kota Jayapura akan terus mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat serta berkomitmen membantu masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Pemerintah Kota Jayapura akan tetap hadir dan berupaya memberikan pelayanan serta bantuan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan melalui kemampuan anggaran daerah yang tersedia,” katanya. (kim/tri)
