JAYAPURA–Ketua Komisioner V Ikatan Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IPTK), wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Bali, dan NTT, Dr. Drs. Benhur Tommy Mano, MM, menyoroti wacana pembangunan kereta api di Papua yang tengah dibahas Pemerintah Provinsi Papua bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Menurut Benhur Tommy Mano, gagasan pembangunan jalur kereta api dari Jayapura menuju Kabupaten Jayapura patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan infrastruktur di Tanah Papua. Namun, ia mengingatkan agar rencana tersebut tidak sekadar menjadi proyek ambisius tanpa fondasi yang kuat.
“Sebagai wacana pembangunan, tentu kita apresiasi. Tetapi harus diuji secara kritis agar tidak terjebak pada proyek besar yang minim kesiapan,” ujarnya, Selasa (21/4).
Ia menilai, hingga saat ini pemerintah baru menyebut pertemuan tersebut sebagai tahapan awal, namun belum disertai penjelasan komprehensif terkait sejumlah aspek penting. Di antaranya kajian kelayakan (feasibility study), sumber pembiayaan apakah melalui APBN, KPBU, atau investasi swasta serta estimasi biaya proyek dan analisis risiko.
“Jika tahapan awal ini tidak dibuka secara transparan, maka berpotensi menjadi ruang gelap kebijakan. Publik hanya disuguhkan narasi, bukan data,” tegasnya.
JAYAPURA–Ketua Komisioner V Ikatan Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IPTK), wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Bali, dan NTT, Dr. Drs. Benhur Tommy Mano, MM, menyoroti wacana pembangunan kereta api di Papua yang tengah dibahas Pemerintah Provinsi Papua bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Menurut Benhur Tommy Mano, gagasan pembangunan jalur kereta api dari Jayapura menuju Kabupaten Jayapura patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan infrastruktur di Tanah Papua. Namun, ia mengingatkan agar rencana tersebut tidak sekadar menjadi proyek ambisius tanpa fondasi yang kuat.
“Sebagai wacana pembangunan, tentu kita apresiasi. Tetapi harus diuji secara kritis agar tidak terjebak pada proyek besar yang minim kesiapan,” ujarnya, Selasa (21/4).
Ia menilai, hingga saat ini pemerintah baru menyebut pertemuan tersebut sebagai tahapan awal, namun belum disertai penjelasan komprehensif terkait sejumlah aspek penting. Di antaranya kajian kelayakan (feasibility study), sumber pembiayaan apakah melalui APBN, KPBU, atau investasi swasta serta estimasi biaya proyek dan analisis risiko.
“Jika tahapan awal ini tidak dibuka secara transparan, maka berpotensi menjadi ruang gelap kebijakan. Publik hanya disuguhkan narasi, bukan data,” tegasnya.
