MERAUKE- Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah mencanangkan untuk pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan dan asset daerah Provinsi Papua Selatan tahun 2027.
’’Dari 4 provinsi, kita DOB pertama yang mencanangkan WTP. Tapi kita mau kerja sekarang untuk opini tahun 2027. Oleh karena itu kita belajar dari 3 tahun kemarin. Kekurangan kita dimana supaya kita kerja tahun ini dan hasilnya dapat tahun depan. Kita sudah canangkan. Kalau tidak mencapai target tidak apa-apa tapi sudah ada target-target yang kita harus capai,’’ kata Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.
Mantan Rektor Uncen Jayapura ini mengakui bahwa selama ini tahun terakhir sejak Papua Selatan terbentuk sebagai DOB, hasil pengolaan keuangna dan asset Provinsi Papua Selatan masih dalam kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini menjadi tantangan sekaligus menjadi pemacu bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk mencapai WTP tersebut.
Gubernur Apolo Safanpo juga menjelaskan bahwa untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Selatan maupun 4 kabupaten cakupan Papua Selatan tahun 2025 telah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwkilan Papua Selatan untuk dilakukan pemeriksaan secara rinci.
‘’LKPD 2025 yang kita serahkan tersebut merupakan hasil pemeriksaan pendahuluan yang selanjutnya akan masuk ke dalam pemeriksaan terinci. Disitu detrailnya, misalnya kita laksanakan pembangunan jembatan di Wayau. Pemeriksa akan turun cek ke lapangan. Dia akan cek semua personel yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan sampai harus ada kesesuaian antara dokumen dan lapangan. Jadi terincinya akan dimulai tanggal 7 April 2026 selama 60 hari kedepan,’’ terangnya.
MERAUKE- Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah mencanangkan untuk pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan dan asset daerah Provinsi Papua Selatan tahun 2027.
’’Dari 4 provinsi, kita DOB pertama yang mencanangkan WTP. Tapi kita mau kerja sekarang untuk opini tahun 2027. Oleh karena itu kita belajar dari 3 tahun kemarin. Kekurangan kita dimana supaya kita kerja tahun ini dan hasilnya dapat tahun depan. Kita sudah canangkan. Kalau tidak mencapai target tidak apa-apa tapi sudah ada target-target yang kita harus capai,’’ kata Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.
Mantan Rektor Uncen Jayapura ini mengakui bahwa selama ini tahun terakhir sejak Papua Selatan terbentuk sebagai DOB, hasil pengolaan keuangna dan asset Provinsi Papua Selatan masih dalam kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini menjadi tantangan sekaligus menjadi pemacu bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk mencapai WTP tersebut.
Gubernur Apolo Safanpo juga menjelaskan bahwa untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Selatan maupun 4 kabupaten cakupan Papua Selatan tahun 2025 telah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwkilan Papua Selatan untuk dilakukan pemeriksaan secara rinci.
‘’LKPD 2025 yang kita serahkan tersebut merupakan hasil pemeriksaan pendahuluan yang selanjutnya akan masuk ke dalam pemeriksaan terinci. Disitu detrailnya, misalnya kita laksanakan pembangunan jembatan di Wayau. Pemeriksa akan turun cek ke lapangan. Dia akan cek semua personel yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan sampai harus ada kesesuaian antara dokumen dan lapangan. Jadi terincinya akan dimulai tanggal 7 April 2026 selama 60 hari kedepan,’’ terangnya.
