JAKARTA– Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bakal melakukan sidak terhadap perusahaan baja asal Tiongkok yang melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Rencana itu mundur dari sebelumnya akan dilakukan pada pekan ini. Adapun alasannya, kata dia, karena ada pihak yang belum siap. Tidak disebutkan siapa, tetapi ia memastikan pekan depan dirinya akan mendatangi pemilik perusahaan itu.
“Nanti kita ramai-ramai ke sana. Tadinya mau Minggu ini, tapi belum siap orangnya. Minggu depan deh, kita datang ramai-ramai ke sana itu. Kita datangin bos Chinanya itu!” kata Purbaya saat ditemui di Kawasan Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/1).
Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa perusahaan baja yang akan disidak telah beroperasi lama di tanah air. Ia menilai, sidak ini perlu dilakukan karena perusahaan asing itu telah menganggap bahwa pemerintah Indonesia korup dan bisa dibayar.
“Dan mereka tuh udah cukup lama beroperasi di sini. Dan mereka akan tetap beroperasi seperti itu, dengan anggapan pemerintah Indonesia, pajak, bea cukai, Kemenkeu korup, sehingga bisa dibayar. Sehingga mereka bisa melakukan praktik seperti itu,” jelas Purbaya. Dalam sidaknya nanti, Purbaya memastikan dirinya akan menunjukkan kesalahan yang telah dilakukan perusahaan itu. Mulai dari tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga pajak-pajak lainnya.
“Enggak bayar PPN, segala macam. Itu anggapan yang salah. Saya mau nunjukkin ke mereka bahwa mereka salah,” ujar Purbaya. “Harusnya tadi Minggu ini tapi pada nggak ada nih orangnya. Mungkin Minggu depan sih harapinnya. Kita ikut, ke sana ramai-ramai,” tukasnya.
JAKARTA– Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bakal melakukan sidak terhadap perusahaan baja asal Tiongkok yang melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Rencana itu mundur dari sebelumnya akan dilakukan pada pekan ini. Adapun alasannya, kata dia, karena ada pihak yang belum siap. Tidak disebutkan siapa, tetapi ia memastikan pekan depan dirinya akan mendatangi pemilik perusahaan itu.
“Nanti kita ramai-ramai ke sana. Tadinya mau Minggu ini, tapi belum siap orangnya. Minggu depan deh, kita datang ramai-ramai ke sana itu. Kita datangin bos Chinanya itu!” kata Purbaya saat ditemui di Kawasan Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/1).
Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa perusahaan baja yang akan disidak telah beroperasi lama di tanah air. Ia menilai, sidak ini perlu dilakukan karena perusahaan asing itu telah menganggap bahwa pemerintah Indonesia korup dan bisa dibayar.
“Dan mereka tuh udah cukup lama beroperasi di sini. Dan mereka akan tetap beroperasi seperti itu, dengan anggapan pemerintah Indonesia, pajak, bea cukai, Kemenkeu korup, sehingga bisa dibayar. Sehingga mereka bisa melakukan praktik seperti itu,” jelas Purbaya. Dalam sidaknya nanti, Purbaya memastikan dirinya akan menunjukkan kesalahan yang telah dilakukan perusahaan itu. Mulai dari tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga pajak-pajak lainnya.
“Enggak bayar PPN, segala macam. Itu anggapan yang salah. Saya mau nunjukkin ke mereka bahwa mereka salah,” ujar Purbaya. “Harusnya tadi Minggu ini tapi pada nggak ada nih orangnya. Mungkin Minggu depan sih harapinnya. Kita ikut, ke sana ramai-ramai,” tukasnya.
