Friday, March 6, 2026
27.4 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

Perusahaan

14 Hari Sebelum Lebaran, THR Harus Sudah Cair

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Papua, Jimmy A.Y. Thesia, mengatakan imbauan tersebut ditujukan kepada seluruh perusahaan yang berdomisili di Papua. “Kami mengimbau seluruh perusahaan di Provinsi Papua untuk memperhatikan

Tolak Kenaikan Tarif 3 Komponen Peti Kemas, JPT Gelar Aksi Mogok Kerja

Aksi mogok ini menyebabkan lumpuhnya aktivitas bongkar muat di pelabuhan Merauke. Bahkan dari pantauan media ini, pintu masuk keluar pagar gerbang Pelabuhan Merauke itu tampak di ditutup. Hanya untuk pintu masuk keluar r

Disnakertrans Minta Perusahaan Patuhi Edaran Bupati

Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Jayapura, Edward Sihotang, mengatakan besaran UMK 2026 telah ditetapkan sebesar Rp4.436.283 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayapura mela

Tak Dapat THR, Bisa Lapor ke Disnaker

Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Papua, Fransiska H. Rerey mengatakan, posko pengaduan biasanya dibuka tujuh hari sebelum Lebaran dan tetap bero

28 WNA Dievakuasi Pasca Penyerangan Pos

Sebelumnya, Sabtu (21/2), KKB pimpinan Aibon Kogoya telah melakukan penyerangan terhadap pos pengaman PT Kristalin hingga menyebabkan dua orang tewas. Terkait evakuasi, kata AKBP Samuel Tatiratu, karyawan PT Kristalin ya

Pasca Tiga Bulan Berlaku, Penerapan UMP Baru Dievaluasi

   Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Papua, Fransiska H. Rerey mengatakan monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan pada triwulan pertama tahun be

Direktur BTS Wilayah Papua Tuntut Hak Karyawan Dibayarkan

Yanti menyatakan bahwa langkah jumpa pers ini dilakukan karena selama bertahun-tahun hak karyawan belum dipenuhi, meski mereka telah bekerja dan melayani masyarakat di atas tanah Papua.

Satgas PKH Diminta Hati-Hati demi Kepastian Hukum Atas Tanah

Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (PUSTAKA ALAM) Muhamad Zainal Arifin mengingkatkan, berdasarkan asas Res Judicata Pro Veritate Habetur atau putusan hakim harus dianggap benar. Maka, putusan penga

Kemenhut: Pencabutan Izin 28 Perusahaan Tata Perekonomian Berbasis SDA

“Kementerian Kehutanan menghormati dan mendukung atas langkah yang dilakukan oleh Satgas PKH sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama L

Purbaya: Perusahaan Asal Tiongkok Siap-siap

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bakal melakukan sidak terhadap perusahaan baja asal Tiongkok yang melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Rencana itu mundur dari sebelumnya akan

Latest news

- Advertisement -spot_img