Soal PSN di Merauke, Rakyat Harus Terlibat
MERAUKE– Anggota Komisi II DPR RI Komaruddin Watubun mengakui masih banyak yang harus dikerjakan sehubungan dengan terbentuknya 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua salah satunya adalah Papua Selatan.
Diketahui, Komaruddin Watubun merupakan salah satu Politisi dari Tanah Papua yang duduk di Komisi II DPR RI mempejuangkan DOB sehingga terbentuk Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.
‘’Yang paling penting yang menjadi saya konsen tapi saya belum cek soal prosentase penerimaan pegawai yakni 80:20. Artinya 80 persen orang asli Papua (OAP). Mengapa, karena kita harus menolong. Karena saudara-saudara kita Papua tidak mungkin bisa bersaing di luar. Makanya dibuat aturan. Otonomi khusus diberikan. Pemekaran diberikan. Jangan sampai membuat mereka tergusur dari tanah mereka sendiri,’’ tandasnya.
Menurut dia, siapapun gubernurnya, harus memiliki pemahaman tersebut secara baik. Sebab, pembangunan sehebat apapun di Papua, jika rakyat Papua tergusur maka sama dengan sebuah kegagalan membangun di Tanah Papua.
‘’Jadi yang saya lihat dulu untuk semua pemekaran di Papua itu bagaimana keterlibatan anak-anak asli itu dalam pemekaran. Termasuk pembangunan infrastruktur kantor di Papua Selatan. Saya sendiri belum lihat, bagaimana kemajuan pembangunan kantor itu,’’ jelasnya.
Soal PSN di Merauke, Rakyat Harus Terlibat
MERAUKE– Anggota Komisi II DPR RI Komaruddin Watubun mengakui masih banyak yang harus dikerjakan sehubungan dengan terbentuknya 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua salah satunya adalah Papua Selatan.
Diketahui, Komaruddin Watubun merupakan salah satu Politisi dari Tanah Papua yang duduk di Komisi II DPR RI mempejuangkan DOB sehingga terbentuk Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.
‘’Yang paling penting yang menjadi saya konsen tapi saya belum cek soal prosentase penerimaan pegawai yakni 80:20. Artinya 80 persen orang asli Papua (OAP). Mengapa, karena kita harus menolong. Karena saudara-saudara kita Papua tidak mungkin bisa bersaing di luar. Makanya dibuat aturan. Otonomi khusus diberikan. Pemekaran diberikan. Jangan sampai membuat mereka tergusur dari tanah mereka sendiri,’’ tandasnya.
Menurut dia, siapapun gubernurnya, harus memiliki pemahaman tersebut secara baik. Sebab, pembangunan sehebat apapun di Papua, jika rakyat Papua tergusur maka sama dengan sebuah kegagalan membangun di Tanah Papua.
‘’Jadi yang saya lihat dulu untuk semua pemekaran di Papua itu bagaimana keterlibatan anak-anak asli itu dalam pemekaran. Termasuk pembangunan infrastruktur kantor di Papua Selatan. Saya sendiri belum lihat, bagaimana kemajuan pembangunan kantor itu,’’ jelasnya.
