Friday, November 7, 2025
27.7 C
Jayapura

Menata Strategi Percepatan Pembangunan di Tengah Keterbatasan Anggaran

JAYAPURA – Gubernur Papua, Matius Fakhiri mulai menata strategi percepatan pembangunan di provinsi di tengah keterbatasan anggaran. Langkah ini diambil memaksimalkan potensi lokal dan mengefektifkan penggunaan dana pemerintah.

Fakhiri meminta, seluruh perangkat dinas diberdayakan agar program pembangunan bisa berjalan tanpa hambatan.

“Satu rupiah pun harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, dan mendorong ekonomi lokal,” kata Fakhiri, Senin (3/11).

Bahkan, di awal masa jabatannya, Gubernur Fakhiri memerintahkan audit menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan dan keuangan. Tujuannya untuk mengetahui area yang perlu diperkuat dan menempatkan pejabat yang mampu bergerak cepat di bidang itu.

Menurutnya, koordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat juga sudah dilakukan sejak awal. “Upaya ini untuk memastikan dukungan program pembangunan Papua tetap berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi,” katanya.

Baca Juga :  Demi Kelancaran Kampanye, TKD Prabowo-Gibran Doa Bersama

Kata Fakhiri, prioritas pembangunan tahun depan tetap pada lima pilar, terutama peningkatan sumber daya manusia dan kesehatan. Infrastruktur dan konektivitas antarwilayah dipercepat agar pertumbuhan ekonomi dari kampung ke kota bisa bergerak lebih lancar.

“Saya akan mengutamakan pengembangan produk lokal sebelum dikirim keluar provinsi,” katanya.

JAYAPURA – Gubernur Papua, Matius Fakhiri mulai menata strategi percepatan pembangunan di provinsi di tengah keterbatasan anggaran. Langkah ini diambil memaksimalkan potensi lokal dan mengefektifkan penggunaan dana pemerintah.

Fakhiri meminta, seluruh perangkat dinas diberdayakan agar program pembangunan bisa berjalan tanpa hambatan.

“Satu rupiah pun harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, dan mendorong ekonomi lokal,” kata Fakhiri, Senin (3/11).

Bahkan, di awal masa jabatannya, Gubernur Fakhiri memerintahkan audit menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan dan keuangan. Tujuannya untuk mengetahui area yang perlu diperkuat dan menempatkan pejabat yang mampu bergerak cepat di bidang itu.

Menurutnya, koordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat juga sudah dilakukan sejak awal. “Upaya ini untuk memastikan dukungan program pembangunan Papua tetap berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi,” katanya.

Baca Juga :  Pasca Tuntutan TPP Dipenuhi,  Pelayanan di RSJ Abepura Normal

Kata Fakhiri, prioritas pembangunan tahun depan tetap pada lima pilar, terutama peningkatan sumber daya manusia dan kesehatan. Infrastruktur dan konektivitas antarwilayah dipercepat agar pertumbuhan ekonomi dari kampung ke kota bisa bergerak lebih lancar.

“Saya akan mengutamakan pengembangan produk lokal sebelum dikirim keluar provinsi,” katanya.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/