WAMENA – Pemprov Papua Pegunungan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) mulai melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tahun 2025–2029 merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan dengan penekanan pada kolaboratif dan efisien di tengah tantangan fiskal.
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) John Tabo, SE, M.B.A menyatakan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan, dengan penekanan pada kolaborasi dan efisiensi di tengah tantangan viskal daerah merujuk pada kebijakan dan urusan pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
“Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus selaras antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah pusat. Jika visi dan misi pimpinan daerah tidak sejalan penyususanan RPJMD, itu akan menjadi persoalan,”ungkapnya di Hotel Baliem Pilamo Wamena
Ia juga menegaskan, jika pemerintah Provinsi Papua Pegunungan harus bergerak dalam struktur yang terkoordinasi karena memiliki pengaruh yang besar dalam melakukan pembangunan 5 tahun kedepan, ia juga memberikan warning kepada kepala Bappeda yang tidak hadir dari masing-masing kabupaten.
WAMENA – Pemprov Papua Pegunungan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) mulai melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tahun 2025–2029 merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan dengan penekanan pada kolaboratif dan efisien di tengah tantangan fiskal.
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) John Tabo, SE, M.B.A menyatakan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan, dengan penekanan pada kolaborasi dan efisiensi di tengah tantangan viskal daerah merujuk pada kebijakan dan urusan pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
“Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus selaras antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah pusat. Jika visi dan misi pimpinan daerah tidak sejalan penyususanan RPJMD, itu akan menjadi persoalan,”ungkapnya di Hotel Baliem Pilamo Wamena
Ia juga menegaskan, jika pemerintah Provinsi Papua Pegunungan harus bergerak dalam struktur yang terkoordinasi karena memiliki pengaruh yang besar dalam melakukan pembangunan 5 tahun kedepan, ia juga memberikan warning kepada kepala Bappeda yang tidak hadir dari masing-masing kabupaten.
